Garuda - Garba Rujukan Digital

Law Enforcement Of Criminal Offense On Labor Law As Protection To Labor Wages Siciliya Mardian Yo'el; Huzaimah Al Anshori
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

As the regulator, government protects workers’ rights to decent wages by regulating criminal sanctions against parties who violate the provisions regarding wages. This regulation can be found in Article 185 (1) in juncto Article 90 (1) Law Number 13 of 2003 concerning Labor which specifically regulates wages. The aim of this research is to describe law enforcement, article 185 (1) in juncto article 90 (1) and to analyze the effectiveness of article 185 (1) in juncto article 90 (1) in protecting workers’ rights of minimum wages. This research is using empirical legal research with a sociological juridical approach. This research is using primary data collected by field research, and secondary data obtained through library research. The results of the study show that in Kediri, the law enforcement for criminal offence in labor law, especially about wages is committed out by the Labor Inspector. However, labor inspection is still conducted by big and medium industries only, while for the small or micro enterprises sectors it is not found. Furthermore, Article 185 (1) in juncto Article 90 (1) it is considered effective protecting labor wages in a big and medium industrial only, because in the small or micro enterprises, there are many workers who get salary below the minimum wages

Pengaturan Hak Pekerja Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Icha Febriana Anggita Putri; Siciliya Mardian Yoel
UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 1 (2022): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v3i1.2505

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hak pekerja perempuanyang diatur dalam Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya. Dikarenakan pekerja perempuan rentan akan kasus diskrimanasi di tempat kerja Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian antara Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam mengatur hak pekerja perempuan, serta apa urgensi penyesuaiannya diantara keduanaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam mengatur hak pekerja perempuan, serta untuk mengetahui urgensi penyesuaian antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil penelitian ini bahwa Dari segi penggolongan hak pekerja perempuan dinilai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) dalam mengatur hak pekerja perempuan di Indonesia.

Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution Siciliya Mardian Yo’el
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.637 KB)

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) adalah perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang dilatarbelakangi oleh pencemaran asap yang terjadi secara periodik selama musim kemarau di wilayah ASEAN. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis implementasi perjanjian internasional oleh negara-negara di kawasan ASEAN dengan mendeskripsikan praktek yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melaksanakan AATHP. Pendekatan masalah yang digunakan dalam jurnal ini adalah Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan kasus. Terdapat tiga teori dalam mengimpelentasikan hukum internasional ke hukum nasional, yakni teori monisme, teori dualisme dan teori harmonisasi. Praktik di Indonesia, Malaysia dan Singapura sama-sama menggunakan teori dualisme dalam mengimplementasikan perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya.

Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Siciliya Mardian Yo’el
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Ada kalanya seseorang terpaksa meninggalkan negaranya karena rasa takut akan mengalami penganiayaan atau pembunuhan yang mungkin akan dialaminya jika dia memilih untuk tinggal di negaranya, orang-orang seperti ini kemudian dikenal sebagai pengungsi. Dalam hukum internasional keberadaan pengungsi ini dilindungi dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Indonesia tidak meratifikasi dan Protokol tersebut sehingga sebenarnya Indonesia berhak menolak kedatangan pengungsi di wilayahnya. Posisi Indonesia yang strategis membuat Indonesia dijadikan sebagai negara transit bagi pengungsi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke negara yang menjadi para pihak dalam konvensi pengungsi. Demi alasan kemanusiaan Indonesia kemudian menampung para pengungsi tersebut. Sebelum diundangkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri , Indonesia tidak memiliki instrument hukum yang mengatur tentang penanganan pengungsi. Dengan diundangkannya Perpres ini pada 2016, Indonesia diharapkan bisa lebih berperan dalam menangani masalah pengungsi di dunia internasional meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam penanganan pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia dan tidak lagi terjadi kekosongan hukum.

EFEKTIVITAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DI ASEAN Siciliya Mardian Yo'el
Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractAir pollution caused by haze has become an annual event in Southeast Asia, the cause is a forest fire that occurred almost in every dry season in Sumatra and Kalimantan. Transboundary haze pollution is considered being common to the countries in ASEAN, because the impact caused by smoke pollution is not only plagued the country (Indonesia), but also other ASEAN member countries. Another consequence of this pollution is the emergence of diplomatic tensions between Indonesia as polluter toward other countries that affected by the pollution. To overcome these problems, ASEAN form regulations regarding transboundary haze pollution through the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) which begin effective since 2003 and has been ratified by all members of ASEAN in 2014. This research aimed to analyze the effectiveness of AATHP which regulates the transboundary haze pollution in the ASEAN member countries. This research used normative studies with statute, conseptual and case approach. The results showed that AATHP cannot be effective in its implementation in national law in the countries that ratified the treaty. The ineffectiveness of AATHP in national law is influenced by three factors, there is no clear mechanism for implementing AATHP, the compliance of the parties a low marked by the lack of willingness of the state (the parties) to carry out its obligations under AATHP and third parties by delegation authority to monitor the implementation of AATHP still unformed. Ineffectiveness of AATHP is also demonstrated by the absence of changes in behavior and environmental change for the better after AATHP formed.Â AbstrakPolusi udara yang disebabkan oleh pencemaran asap telah menjadi peristiwa tahunan di Asia Tenggara, penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir disetiap musim kemarau di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pencemaran asap lintas batas dianggap sebagai masalah bersama negara-negara di ASEAN, karena dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran asap ini tidak hanya melanda satu negara (Indonesia) saja, tetapi juga negara anggota ASEAN lainnya. Akibat lain dari pencemaran ini adalah timbulnya ketegangan diplomatik antara Indonesia sebagai negara pencemar dengan negara-negara lain yang terkena dampak pencemaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, ASEAN kemudian membuat regulasi mengenai pencemaran asap lintas batas melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang mulai efektif berlaku sejak tahun 2003 dan telah diratifikasi semua anggota ASEAN pada 2014. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas AATHP dalam hukum nasional yang mengatur tentang pencemaran asap lintas batas di negara anggota ASEAN. Jurnal ini menggunakan metode jurnal yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil jurnal menunjukkan bahwa AATHP ternyata tidak bisa berlaku dengan efektif dalam implementasinya pada hukum nasional di negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Ketidakefektifan AATHP pada implementasinya dalam hukum nasional dipengaruhi oleh tiga faktor yakni tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan AATHP, tingkat kepatuhan para pihak yang rendah yang ditandai dengan kurangnya kemauan negara (para pihak) untuk melaksanakan kewajiban yang tertera dalam AATHP dan pihak ketiga yang diberi delegasi kewenangan untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan AATHP masih belum terbentuk. Ketidakefektifan AATHP juga ditunjukkan dengan ketiadaan perubahan perilaku dan perubahan lingkungan menjadi lebih baik setelah AATHP dibentuk.Â

Pelaksanaan Hak Jaminan Kesehatan Pengemudi Transportasi Daring di Kediri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yoel, Siciliya Mardian
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2178

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hak jaminan kesehatan pengemudi transportasi daring di Kediri pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelindungan atas hak jaminan kesehatan untuk pengemudi transportasi daring. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode Juli - September 2020 di Kediri, menunjukkan bahwa karena pola hubungan hukum antara pengemudi transportasi daring dan pemilik aplikasi ride sharing bukanlah sepenuhnya hubungan kerja, mereka tidak mendapatkan hak jaminan kesehatan seperti pekerja pada umumnya. Sebagian pengemudi transportasi daring kemudian memilih mendaftar program jaminan kesehatan dari pemerintah yakni BPJS dalam skema Pekerja Mandiri atau skema Bukan Penerima Upah. Hal ini tentu saja tidak ideal karena tanggung jawab untuk memberikan hak atas jaminan kesehatan ada pada pemerintah dan pengemudi transportasi daring itu sendiri. Pemilik aplikasi ride sharing sebagai pihak yang juga mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi daring tidak dibebani oleh tanggung jawab ini.

Fixed-Term Employee Layoffs: A Repercussion of the Company's Sustained Financial Losses Chusmayanti, Amalia Destyna; Khayatudin, Khayatudin; Yoel, Siciliya Mardian
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 1 FEBRUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i1.16571

Progress in a company, entrepreneurs need workers to be able to help the company operate and make a profit . In reality, sometimes problems and financial crises are also experienced by companies. Suppose the company experiences continuous losses and is unable to pay the wages of all employees so that the company takes steps to reduce the number of its employees. The existence of a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) where the general term is contract workers, is considered very profitable. The Manpower Law Number 13 of 2003 and the Job Creation Law Number 11 of 2020 have regulated the workforce and termination of employment (PHK). The weakness of this law results in uncertain laws that require workers to accept layoffs. Can a company lay off workers because of continuous losses in the company and how are the regulations for workers' rights for a certain period after being laid off in the perspective of Government Regulation number 35 of 2021. There are also the results of this study, namely that companies that continue to experience losses for 2 consecutive years are allowed to lay off workers, but with this regulation, companies cannot be arbitrary in carrying out layoffs, and workers are bound by work agreements at a certain time according to the rules set by the government must receive compensation if the worker is laid off. The rules that have been set so far are not biased towards workers, which gives companies or employers the freedom to lay off workers.

Legal Reform on Indonesia’s Carbon Trading Regulation: Implementation and Harmonization of International Law Yoel, Siciliya Mardian; Priyono, F.X. Joko; Samekto, F.X. Adji; Nurbani, Erlis
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 4 (2025): October, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i4.20009

Carbon trading is a system where companies can buy and sell carbon credits, with each credit allowing the emission of a specific amount of greenhouse gases. The Indonesian government has introduced new regulations to support carbon trading, but these need to fit seamlessly with existing international regulations due to Indonesia’s active participation in the carbon trading agreement. This research has two goals: first, to examine how comprehensive Indonesia’s carbon trading regulations align with international frameworks such as the Paris Agreement and the Kyoto Protocol. And second, to identify and assess challenges and opportunities in harmonizing Indonesian laws with these global standards. This research uses normative legal research by assessing primary, secondary, and tertiary legal materials, such as international agreements, Indonesia’s laws, previously published works in the areas, and other legal documents. This method is combined with case studies from different countries. This approach will help identify successful strategies and pitfalls in carbon trading, offering valuable insights into what works and what does not. The expected outcome is a comprehensive understanding of how Indonesia’s carbon trading regulations align with international standards. It will also assess the efficacy of the current system works and suggest improvements to enhance its effectiveness. Indonesia’s approach to incorporating international treaties into national law is not entirely clear-cut, exhibiting elements of both monism and dualism. However, there is a tendency towards dualism, where international treaties must be transformed into national regulations to be effectively applied and used as a legal basis in judicial decisions. While carbon trading is a key mechanism in international climate agreements, it faces significant criticisms and challenges, particularly regarding environmental justice.

Assessing The Protection Of Women's Rights In The Perspective Of Feminism During The Covid-19 Pandemic Yoel, Siciliya Mardian
JURNAL LEGALITAS Vol. 14, No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Abstract This study aims to identify the laws and regulations that regulate women's human rights and analyze them using them to determine the effectiveness of these laws and regulations in protecting women's human rights during the pandemic. The research was conducted using normative legal research methods using a conceptual approach and a statutory approach. The collection of legal materials is carried out using a literature study and the legal materials will be analyzed using Feminist Legal Theory. The results of the study show that there are several women's human rights that have been regulated in Indonesian laws and regulations, including: (1) The right to be free from gender discrimination (UU HAM); (2) The right to justice and gender equality (UU HAM, UU PKDRT); (3) The right to get protection as a victim (UU PKDRT); (4) The right to recognition and respect for human rights in all matters relating to citizens (UU Kewarganegaraan); (5) The right to be free from racial discrimination (UU PTPPO); (6) Political Rights (UU Parpol, UU Pemilu); and (7) The right to be free from discriminatory treatment against a social group that is still underdeveloped (UU Parpol, UU Pemilu). With regard to these laws and regulations, by focusing only on aspects of legal protection, namely protection against violence (both physical and sexual) against women, it shows that the existing legal umbrella is not effective enough to protect women. This is because the existence of laws and regulations alone cannot guarantee the implementation of women's human rights. Legislation must be followed by gender-sensitive law enforcement and no less important is a cultural change in society.

Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional dalam Perspektif Keadilan Lingkungan Yoel, Siciliya Mardian; Priyono, F.X Joko; Samekto, F.X Adji
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.7471

Keadilan lingkungan penting untuk diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup karena dalam konsep keadilan lingkungan terdapat indikator bahwa kebijakan dan tindakan terkait lingkungan hidup harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan sosial dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalis implementasi konsep keadilan lingkungan dalam UU PPLH dan perubahannya serta menganalisis urgensi pembaharuan hukum lingkungan yang berperspektif lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PPLH telah berupaya mengadopsi konsep keadilan lingkungan, implementasinya masih bermasalah terutama setelah adanya perubahan UU PPLH oleh UU Cipta Kerja. Keadilan distributif terhambat oleh distribusi manfaat dan beban lingkungan yang timpang; keadilan korektif melemah akibat perubahan pada prinsip strict liability; keadilan prosedural terbatas karena partisipasi publik yang minim; dan keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud karena kurangnya perlindungan terhadap mata pencarian tradisional. Perubahan hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan perlunya pembaruan komprehensif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, fokus pada lingkungan hidup, dan kolaborasi multi-sektoral untuk memerangi korupsi, demi tercapainya hak atas lingkungan yang sehat untuk semua.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search