Garuda - Garba Rujukan Digital

Law Enforcement Of Criminal Offense On Labor Law As Protection To Labor Wages Siciliya Mardian Yo'el; Huzaimah Al Anshori
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

As the regulator, government protects workers’ rights to decent wages by regulating criminal sanctions against parties who violate the provisions regarding wages. This regulation can be found in Article 185 (1) in juncto Article 90 (1) Law Number 13 of 2003 concerning Labor which specifically regulates wages. The aim of this research is to describe law enforcement, article 185 (1) in juncto article 90 (1) and to analyze the effectiveness of article 185 (1) in juncto article 90 (1) in protecting workers’ rights of minimum wages. This research is using empirical legal research with a sociological juridical approach. This research is using primary data collected by field research, and secondary data obtained through library research. The results of the study show that in Kediri, the law enforcement for criminal offence in labor law, especially about wages is committed out by the Labor Inspector. However, labor inspection is still conducted by big and medium industries only, while for the small or micro enterprises sectors it is not found. Furthermore, Article 185 (1) in juncto Article 90 (1) it is considered effective protecting labor wages in a big and medium industrial only, because in the small or micro enterprises, there are many workers who get salary below the minimum wages

Sistem Hukum Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris Huzaimah Al-Anshori
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Penelitian ini membahas tentang praktik hukum waris yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang berberda dengan praktik hukum waris dalam Islam. Masyarakat setempat menganggap hukum waris yang disuguhkan Islam tidak mampu memberikan keadilan terhadap para ahli waris, justru masyarakat Desa Petok lebih memilih praktek kewarisan diluar hukum waris Islam, contohnya seperti menyamakan bagian hak waris antara laki-laki dengan perempuan dan juga status anak terakhir dari sekian keluarga mendapatkan bagian lebih, hal ini tidak memandang apakah anak terakhir (ragil) itu laki-laki maupun perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang praktik pelaksanaan pembagian hukum waris masyarakat berlatarbelakang budaya di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : Pertama, invetarisasi data dengan mencari dan mengumpulakan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, kemudian diseleksi yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Kedua, Identifikasi data dan norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum. Ketiga, Wawancara, penghimpunan bahan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat ataupun masyarakat adat yang berada di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik hukum waris yang berkembang dan tumbuh di masyarakat Desa Petok dapat ditolerir oleh hukum Islam dalam praktik pembagian warisan dengan at-takharuj, sedangakan pembagian harta orang tuanya kepada anak-anaknya yang masih dalam keadan hidup, bukanlah dalam proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Huzaimah Al-Anshori
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Tindak pidana terorisme yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam bab III ini cukup beragam, namun penulis mengklasifikasikan unsur tindak pidana menjadi enam ditinjau dari bentuk-bentuk tindak pidananya. 1. Secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. 2.Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan. 3.Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja. 4.Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindakan terorisme. 5.Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. 6.Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain. Permufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, enam bentuk tindak pidana di atas memiliki banyak kesamaan dengan jari>mah qat}’ al-t}ari>q jika dibandingkan dengan jari>mah-jari>mah lain, diantara alasannya yaitu bahwa jari>mah qat}’ al-t}ari>q selalu mengandung aksi penggunaan kekuatan dan kemampuan lebih sehingga besar kemungkinan dapat mengalahkan siapa saja yang mencoba menghalangi aksinya. Namun tidak menutup kemungkinan bentuk jarimah lain juga memiliki kriteria yang sama dengan keenam klasifikasi di atas, jarimah tersebut diantaranya adalah jari>mah qis}a>s} atau diya>t dan ta’zi>r.

Fragility of Non-Formal Sector Workers Based on Minimum Wage Regulations in Indonesia Siciliya Mardian Yo el; Huzaimah Al Anshori
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 2 No 1 (2018): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

The protection of labor rights is regulated in Indonesian Labor Law Number 13 of 2013. In addition to regulating the rights and obligations between stakeholders involved in working relationships, the Labor Law also regulates criminal sanctions against persons who violate the provisions provided for in the law. One of the criminal provisions in the Labor Law is regulated in article 185 (1) juncto article 90 (1) which specifically regulates the crime of wages. In this article there is a provision that employers who do not pay labor wages in accordance with the provisions can be convicted, however, disputes between employers and workers due to unsuitable wage issues are rarely resolved in criminal law. The objective of this research is to analyze the effectiveness of article 185 (1) juncto article 90 (1) which regulates the crime of wages in protecting the right of worker to the proper wage. The type of research that will be conducted is empirical legal research using sociological juridical approach. This research was conducted in Kediri. From the research, it is found that Article 185 (1) juncto Article 90 (1) is effective to protect the wage of labor only in the formal industry sector, because in the non-formal sector, there are still many workers who earn below minimum wages.

SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TANAH DI KELUARAHAN DERMO KOTA KEDIRI Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Huzaimah Al-Anshori; Iskandar Zulkarnain; Reymon Baja Nababan5
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 6: Nopember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i6.3721

Abstrak Pengabdian ini berjudul “Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Hukum Tanah di Kelurahan Dermo Kota Kediri”. Pengabdian ini dilaksanakan oleh Universitas Islam Kadiri, Fakultas Hukum guna untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu Pengabdian Masyarakat untuk menambah pengetahuan warga. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Universitas Islam Kadiri khususnya Fakultas Hukum dengan Kelurahan Dermo Kota Kediri, Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh warga Kelurahan Dermo salah satunya kurangnya pemahaman mengenai Hukum Tanah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik tanah. Adapun hasil dari sosialisasi mengenai Hukum Tanah menghasilkan adalah sebagai berikut: Dari hasil sesi tanya-jawab, pemaparan materi dan kuesioner yang disebarkan baik sebelum sosialisasi maupun setelah sosialisasi adalah sebagian besar masyarakat di Kelurahan Dermo sudah mengetahui dan memahami mengenai Hukum Tanah, serta terjadinya kerjasama antara pihak Badan Pertanahan Nasional, Kelurahan Dermo serta Karang Taruna Kelurahan Dermo untuk mengkoordinasi mengenai permasalahan sertifikat tanah yang dihadapi warga. Kata Kunci: Pemahaman, Hukum Tanah, Sertifikat Tanah.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA Huzaimah Al-Anshori
Transparansi Hukum Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4223

ABSTRAK Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana suatu perkara yang sudah disepakati diselesaikan melalui arbitrase dan diajukan melalui Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis yang berkaitan dengan Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Merujuk pada kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara a quo. Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk di analisis berkaitan dengan penerapan asas Lex specialist derogate legi generalis UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian, sengketa bisnis

Sanksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinayah) Huzaimah Al-Anshori
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 2 No 1 (2018): January 2018
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Indonesia is often attacked by terrorism actions, it is done by a group of irresponsible people, so that the government takes out a law about terrorism which aims to minimize the terrorism criminal as early as possible. The result from the researcher that the act of terrorism criminal states on law No. 15/2003 is an action that consist of forbidden criminal act elements, as like on chapter III, section 6 to19, law No. 15/2003. In fiqh jinayah. side, the act of terrorism criminal which is included on section 6 to19 of law 15/2003 is also discussed in jarimah qat’ al-tariq, because there are similarities in criminal action. The punishment for the terrorism actor is different according to law No. 15/2003 and fiqh jinayah. There are many variations of fiqh jinayahpunishment, such as qisas, diyat and ta’zir.

Persepsi Kafa’ah dalam Perkawinan menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam Huzaimah Al-Anshori; Sholahudin Fathurrahman; Imam Makhali
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 2 (2020): July 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

One of the steps to form compatibility in the family is mutual harmony or kafa’ah, a certain step to form a sakinah mawaddah wa rahmah family. The results of this study explain in the community of Petok Village, located in Mojo Subdistrict Kediri Regency, most of them really paying attention to and carry out kafa’ah in a marriage. In practice, there are those who prioritize kafa’ah in religion, however some people consider the concept of kafa’ah to be irrelevant, who rely on consensual elements as the basis for the marriages of their sons and daughters. A few of them put forward kafa’ah in terms of materials or prosperity. Most of the population of the Petok Village practice kafa’ah with one kufu in terms of religion, according to the madzabs of Malikiyah, Hanaafiyah, Shafi’iyah and Hanbaliyah, who agree that the implementation of kafa’ah is good. Meanwhile, the practice of kafa’ah in a small part of Petok villagers who emphasizes kufu in material / financial terms, according to the Malikiyah and Syafi’iyah, is not justified, while according to others, Hanafiyah and Hanbaliyah, it does not fulfill other kafa’ah elements. Thus, the implementing part of consensual is not found in the concept of kafa’ah in Islamic law.

Aktualisasi Kaidah I’tibar al-Masalih dalam Pemikiran Izz al-Din Ibn Abd al-Salam Huzaimah Al-Anshori.
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 2 No 2 (2018): July 2018
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Goodness actualization in the thought of imam Izz al-Din in triggering the law is not separated fromattracting good and avoiding destruction, a concept that indicates the benefit of mankind. This if weactualize it in the comunity, it will appear that goodness is a priority in assisting a law that will betriggered, provided that it does not conflict with the qur’an agreement, analogy, and istidian of the mu’tabar. maslahah (goodness) in a marriage registration, it has been mentioned in the books of fiqh. Theregulation of it is an anticipatory step from the state (goverment) to anticipate the actions that harm inone side, especially women. This is accordance with the rules. Meaning: the actions of leader/govermentfor the society are to realize the goodness. Imam izz al-Din makes the Holy Qur’an and the hadith as ajuridical basis in establishing a law. Besides that, Izz al-Din in responding to mas}lah}ah as a reference inlaw istinbat he rests on istidlal al-sahih or with the term istidlal bi al-masalih.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA Huzaimah Al-Anshori
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4223

ABSTRAK Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana suatu perkara yang sudah disepakati diselesaikan melalui arbitrase dan diajukan melalui Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis yang berkaitan dengan Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Merujuk pada kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara a quo. Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk di analisis berkaitan dengan penerapan asas Lex specialist derogate legi generalis UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian, sengketa bisnis

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search