Huzaimah Al-Anshori
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sistem Hukum Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris Huzaimah Al-Anshori
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2019): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (965.615 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v5i1.438

Abstract

Penelitian ini membahas tentang praktik hukum waris yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang berberda dengan praktik hukum waris dalam Islam. Masyarakat setempat menganggap hukum waris yang disuguhkan Islam tidak mampu memberikan keadilan terhadap para ahli waris, justru masyarakat Desa Petok lebih memilih praktek kewarisan diluar hukum waris Islam, contohnya seperti menyamakan bagian hak waris antara laki-laki dengan perempuan dan juga status anak terakhir dari sekian keluarga mendapatkan bagian lebih, hal ini tidak memandang apakah anak terakhir (ragil) itu laki-laki maupun perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tinjauan Fiqh Mawaris terhadap praktik waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang praktik pelaksanaan pembagian hukum waris masyarakat berlatarbelakang budaya di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu : Pertama, invetarisasi data dengan mencari dan mengumpulakan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, kemudian diseleksi yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Kedua, Identifikasi data dan norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum. Ketiga, Wawancara, penghimpunan bahan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat ataupun masyarakat adat yang berada di daerah tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik hukum waris yang berkembang dan tumbuh di masyarakat Desa Petok dapat ditolerir oleh hukum Islam dalam praktik pembagian warisan dengan at-takharuj, sedangakan pembagian harta orang tuanya kepada anak-anaknya yang masih dalam keadan hidup, bukanlah dalam proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.
Sanksi Tindak Pidana Terorisme (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinayah) Huzaimah Al-Anshori
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 2 No 1 (2018): January 2018
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.704 KB) | DOI: 10.30762/mahakim.v2i1.88

Abstract

Indonesia is often attacked by terrorism actions, it is done by a group of irresponsible people, so that the government takes out a law about terrorism which aims to minimize the terrorism criminal as early as possible. The result from the researcher that the act of terrorism criminal states on law No. 15/2003 is an action that consist of forbidden criminal act elements, as like on chapter III, section 6 to19, law No. 15/2003. In fiqh jinayah. side, the act of terrorism criminal which is included on section 6 to19 of law 15/2003 is also discussed in jarimah qat’ al-tariq, because there are similarities in criminal action. The punishment for the terrorism actor is different according to law No. 15/2003 and fiqh jinayah. There are many variations of fiqh jinayahpunishment, such as qisas, diyat and ta’zir.