Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Community Perceptions in the Border Areas Regarding the Main Points of Agreement Concerning Final Completion of The Land Border Between Ri-Rdtl (Case Study in Haumeniana Village, District Bikomi Nilulat North Central Timor District) LAKE, Primus; DAENG, Ernawati; FALLO, Adriana R.; RIHI, David Wilfrid; PENI, Andreas; ROHI, Bertjilistriani Lodo; TUTHAES, Lydia Carolina
Journal of Governance, Taxation and Auditing Vol. 2 No. 4 (2024): Journal of Governance, Taxation and Auditing (April - June 2024)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jogta.v2i4.1061

Abstract

This research was motivated by the incomplete completion of the RI – RDTL state boundary in the Oekusi enclave area. Three segments are still problematic: the Noelbesi - Citrana segment, the Bijaelesunan - Oben segment, and the Haumeniana - Pasabe segment. On July 22, 2019, Wiranto (Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia) and Kay Rala The contents of the Agreement, among other things, stipulate that the Neolbesi – Citrana segment be divided into two, the Bijaelesunan – Oben segment to be completed by the 1904 Agreement between the Dutch and the Portuguese, and for the Haumeniana – Pasabe segment the boundary is determined by adjusting the line along the road according to the coordinate points of both parties. It will be determined later. This research was carried out in Haumeniana village, Bikomi Nilulat sub-district, North Central Timor district, focusing on the perceptions of the Haumeniana village community regarding the contents of the Wiranto. This means that the disputed area all belongs to RDTL. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection used interviews, observation and FGD techniques. This research concluded that all primary informants and FGD participants from elements of the Haumeniana community had negative perceptions of the contents of the Wiranto – Xanana Agreement.
Sosialisasi Keberlanjutan BUMDes Pada Daerah Perbatasan (BUMDes Pala Opat Desa Tubu Kabupaten Timor Tengah Utara) Fernandes, Dominikus; Lake, Primus; Daeng, Ernawati; Lay, Marthina Raga; Long, Belandina L.; Peni, Andreas
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 9 (2023): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i9.432

Abstract

Kawasan perbatasan sering luput dari perhatian pemerintah, terutama terlihat dari aspek infrastruktur pembangunan sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pranoto et al.,2021). Hal ini  mengakibatkan daerah perbatasan semakin tertinggal. Permasalahan kawasan perbatasan juga muncul karena pemerintah daerah di kawasan perbatasan belum mampu mewujudkan regulasi yang  lebih  spesifik dan kemampuan mumpuni untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Permasalahan pembangunan dan ekonomi menjadi isu strategis berkembang di kawasan perbatasan. Dewasa ini ini, salah satu alternatif strategis  yang menjadi andalan adalah  BUMDes. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa di wilayah perbatasan. Dalam konteks ini pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga eksistensi BUMDes dapat terbaca dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakt desa. Dalam kerangka ini diharapkan masyarakat di daerah perbatasan perlu mendapatkan  pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada BUMDes Pala Opat di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara,  desa ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste distrik Oekusi. Metode yang digunakan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini adalah berkaitan dengan pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dengan melihat aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan aturan/norma hukum. Disamping itu, dilakukan pendampingan terhadap pengelola BUMDes terkait dengan administrasi dan manajemen BUMDes dan pemetaan terhadap potensi desa yang dapat dijadikan jenis usaha baru.