Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja JOURNAL OF BUSINESS STUDIES Journal of Governance, Taxation, and Auditing Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
lake, Primus
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Community Perceptions in the Border Areas Regarding the Main Points of Agreement Concerning Final Completion of The Land Border Between Ri-Rdtl (Case Study in Haumeniana Village, District Bikomi Nilulat North Central Timor District) LAKE, Primus; DAENG, Ernawati; FALLO, Adriana R.; RIHI, David Wilfrid; PENI, Andreas; ROHI, Bertjilistriani Lodo; TUTHAES, Lydia Carolina
Journal of Governance, Taxation and Auditing Vol. 2 No. 4 (2024): Journal of Governance, Taxation and Auditing (April - June 2024)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jogta.v2i4.1061

Abstract

This research was motivated by the incomplete completion of the RI – RDTL state boundary in the Oekusi enclave area. Three segments are still problematic: the Noelbesi - Citrana segment, the Bijaelesunan - Oben segment, and the Haumeniana - Pasabe segment. On July 22, 2019, Wiranto (Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia) and Kay Rala The contents of the Agreement, among other things, stipulate that the Neolbesi – Citrana segment be divided into two, the Bijaelesunan – Oben segment to be completed by the 1904 Agreement between the Dutch and the Portuguese, and for the Haumeniana – Pasabe segment the boundary is determined by adjusting the line along the road according to the coordinate points of both parties. It will be determined later. This research was carried out in Haumeniana village, Bikomi Nilulat sub-district, North Central Timor district, focusing on the perceptions of the Haumeniana village community regarding the contents of the Wiranto. This means that the disputed area all belongs to RDTL. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection used interviews, observation and FGD techniques. This research concluded that all primary informants and FGD participants from elements of the Haumeniana community had negative perceptions of the contents of the Wiranto – Xanana Agreement.
Sosialisasi Keberlanjutan BUMDes Pada Daerah Perbatasan (BUMDes Pala Opat Desa Tubu Kabupaten Timor Tengah Utara) Fernandes, Dominikus; Lake, Primus; Daeng, Ernawati; Lay, Marthina Raga; Long, Belandina L.; Peni, Andreas
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 9 (2023): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i9.432

Abstract

Kawasan perbatasan sering luput dari perhatian pemerintah, terutama terlihat dari aspek infrastruktur pembangunan sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pranoto et al.,2021). Hal ini  mengakibatkan daerah perbatasan semakin tertinggal. Permasalahan kawasan perbatasan juga muncul karena pemerintah daerah di kawasan perbatasan belum mampu mewujudkan regulasi yang  lebih  spesifik dan kemampuan mumpuni untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Permasalahan pembangunan dan ekonomi menjadi isu strategis berkembang di kawasan perbatasan. Dewasa ini ini, salah satu alternatif strategis  yang menjadi andalan adalah  BUMDes. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa di wilayah perbatasan. Dalam konteks ini pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga eksistensi BUMDes dapat terbaca dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakt desa. Dalam kerangka ini diharapkan masyarakat di daerah perbatasan perlu mendapatkan  pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada BUMDes Pala Opat di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara,  desa ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste distrik Oekusi. Metode yang digunakan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini adalah berkaitan dengan pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dengan melihat aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan aturan/norma hukum. Disamping itu, dilakukan pendampingan terhadap pengelola BUMDes terkait dengan administrasi dan manajemen BUMDes dan pemetaan terhadap potensi desa yang dapat dijadikan jenis usaha baru.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KUPANG Djani, Willian; Wadu, Jacob; lake, Primus
JOURNAL OF BUSINESS STUDIES Vol 4, No 2 (2019): VOL 4, NO 2 (2019): JOURNAL OF BUSINESS STUDIES
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup  Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang yang bersih dan sehat. Kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan elemen lainnya menjadi penting menghasilkan kebijakan persampahan yang berkualitas sehingga para aktor dapat memahami dan menjalankan perannya secara maksimal, yang merupakan hasil dari konvergensi faktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan. Kebijakan pengelolaan sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kelompok elit (pemerintah Kota) dan kelompok masyarakat bersama elemen lainnya yang perlu bersinergi untuk penanganan sampah. Kajian dan ulasan memberikan evaluasi terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan dalam beberapa periode waktu. Isi dan semangat para aktor mencerminkan pemahaman baru pengelolaan sampah yang sangat berbeda dari bentuk tradisional pengelolaan. Dengan demikian, memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cukup besar, tidak hanya dalam level lokal tetapi secara nasional, dalam hubungan negara dan masyarakat. Namun demikian, kajian ini membahas komitmen pemerintah kota dan ketersediaan sarana pendukung untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang yang efektif
Kolaborasi Hexa Helix dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus UMKM Tenun Ikat di Kota Kupang Tuthaes, Lidya Carolina; Toda, Hendrik; Lake, Primus
Jurnal Bina Praja Vol 16 No 1 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.16.2024.171-185

Abstract

Indonesia's creative economy has experienced notable growth, contributing Rp1,105 trillion in 2018. Among its integral components, ikat weaving plays a crucial role in sustaining production, preserving traditions, and maintaining product authenticity. The sector encourages innovation, adoption of digital technology, and benefits from government policies supporting creative industries. Despite its international recognition, traditional ikat weaving faces significant challenges for MSMEs, including capital constraints, marketing difficulties, and limited human resources. Preserving ikat weaving in Kupang City presents multifaceted challenges encompassing social, economic, and market dynamics. This qualitative research employed a case study approach to delve into these complexities. Case study research involves in-depth data collection from various sources like interviews, observations, and documents, aiming to reveal insights into real-life scenarios. The study underscores the pivotal role of Hexa Helix collaboration involving government, business, universities, NGOs, mass media, and the affected community in advancing ikat weaving. This collaborative framework promotes innovation, facilitates resource sharing, and enhances community engagement. However, challenges identified in governance and administration aspects highlight the informal nature of current cooperation efforts. Despite these challenges, the research demonstrates that three other dimensions of successful collaboration—autonomy, mutuality, and reciprocity—are effectively contributing to the development of ikat weaving MSMEs in Kupang City. This collaborative approach is pivotal in safeguarding ikat weaving as a cultural heritage while unlocking its economic potential. The findings suggest opportunities for stakeholders to enhance collaboration through more structured and formal mechanisms. By addressing governance and administrative challenges, stakeholders can better support ikat weaving MSMEs, ensuring sustainable growth and cultural preservation.
Co-Authors Belandina L Long Daeng, Ernawati Djani, Willian FALLO, Adriana R. Fernandes, Dominikus Hendrik Toda, Hendrik Lay, Marthina Raga PENI, Andreas Rihi, David Wilfrid ROHI, Bertjilistriani Lodo Tuthaes, Lidya Carolina TUTHAES, Lydia Carolina Wadu, Jacob