Sholehah, Siti Bilkis
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM: Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo Cahyani, Gisella Tiara; Sholehah, Siti Bilkis; Salsabillah, Dara Nurul; Ramadhana, Muhammad Alwan; Pratama, Revand Arya; Antoni, Herli
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v3i2.81

Abstract

Law is a tool for regulating the lives of society, characterized by its coercive and obligatory nature to follow existing rules. Law is created for the benefit of the general public and contains norms of life as a guide for social interaction. The death penalty is the most severe punishment in terms of sanctions for extraordinary criminal offenses such as narcotics, premeditated murder, terrorism, and crimes against national security. However, the implementation of the death penalty in Indonesia has become controversial due to its violation of Human Rights (HR) and the right to life guaranteed by Article 28A, paragraph (1) of the 1945 Constitution. Despite the recent updates in the latest Criminal Code (KUHP) that introduce a probation period of 10 years, pros and cons continue to arise regarding the application of the death penalty. Various perspectives on the death penalty exist, with some considering human rights and principles of justice. Nevertheless, the death penalty must be applied with caution and in consideration of human rights
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Sholehah, Siti Bilkis; Salsabillah, Dara Nurul; Suhartanto, Feri Pramudya; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4376

Abstract

Dapat diketahui bahwa faktor penyebab Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi yaitu karena kurangnya kedisiplinan, namun secara umum disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, faktor eksternal antara lain adalah perbedaan status sosial, keterlibatan perselingkuhan, jenuh dengan peraturan, memiliki banyak hutang, juga tidak tahan dengan keadaan ekonomi orang lain. Faktor internal antara lain adalah tidak sanggup menjalankan perintah atasan, kurangnya pembinaan mental, krisis kepemimpinan dan pisah dari keluarga. Pertanggungjawaban pidana oleh Prajurit yang melakukan tindak pidana desersi adalah dengan menjalani pidana pokok yaitu penjara dan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan putusan majelis hakim. Diharapkan kepada pelaku tindak pidana desersi untuk disiplin dalam dinas militer dan fokus terhadap pekerjaannya sebagai abdi negara. Oditur juga Majelis Hakim dalam menuntut para pelaku tindak pidana disersi dapat memberikan tuntutan dan vonis yang maksimal dalam pidana pokok, sehingga tindak pidana disersi ini tidak terjadi lagi. Tujuan dari penulisan jurnal ini secara umum adalah memberikan wawasan kepada pembaca mengenai faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana desersi serta pertanggungjawaban pidana oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi.