Sucipto, Malakh Joy Barak
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HAM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM KESETARAAN PENDIDIKAN Sucipto, Malakh Joy Barak; Ruslie, Ahmad Sholikhin
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i1.113

Abstract

Education has a central role in pursuing social welfare and fulfilling human rights. The right to education is considered an important right, and education is considered the main prerequisite for starting other basic rights. Participating in social and cultural life, pursuing knowledge, and accessing higher education depend on understanding and increasing the minimum level of education. However, when talking about children with special needs, such as children with physical disabilities, challenges arise due to the education system which tends to separate educational institutions based on the type of disability. Segregated education models such as SLB for the Blind, SLB for the Deaf, and SLB for the Intellectually Impaired create problems. This exclusivity in education hinders the opportunity for children with special needs to receive an education equal to other children. Therefore, the concept of inclusive education emerged as an alternative that is expected to be able to overcome this problem. Inclusive education emphasizes the acceptance of all children in a regular educational environment regardless of their abilities or shortcomings. However, the implementation of inclusive education is still faced with a number of obstacles. These obstacles include the limited number of inclusive schools, lack of resources and training for teachers who can deal with the diverse needs of students, as well as discriminatory attitudes and treatment that can occur in the educational environment. In a legal context, Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Indonesia emphasizes the right of every child to live, grow, develop and be protected from violence and discrimination. In terms of inclusive education, this shows the need for a friendly educational environment for children with special needs. The importance of inclusive education and the need to understand the rights of every child in education is reflected in the basic normative descriptions that underline equality of rights. This description leads to further explanation of the inclusive education model which is non-discriminatory and accommodates the needs of all children regardless of their background or abilities
Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkracht dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Sucipto, Malakh Joy Barak; Simangunsong, Frans
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1761

Abstract

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menekankan hukum sebagai pedoman utama dalam pengelolaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan hukum sebagai pedoman terdepan dalam pelaksanaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Putusan hakim yang seharusnya mencerminkan kebenaran dan keadilan justru kehilangan legitimasi ketika lahir dari praktik korupsi peradilan. Hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang jelas terkait pembatalan atau koreksi pada putusan inkracht namun kemudian terbukti lahir dari praktik suap dan gratifikasi. Permasalahan hukum yang muncul ialah adanya pertentangan antara asas kepastian hukum yang melekat pada putusan inkracht dengan prinsip keadilan substantif yang menolak legitimasi putusan hasil kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum putusan inkracht apabila terbukti dihasilkan melalui tindak pidana suap dan gratifikasi. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan pada norma hukum. yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah sistematis ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin yang membentuk struktur normatif dari permasalahan hukum yang diteliti, sehingga hasil kajian dapat memberikan argumentasi hukum yang preskriptif dan konstruktif terhadap isu yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status inkracht tidak boleh dipandang absolut, karena hukum tetap menyediakan ruang koreksi melalui mekanisme luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana agar putusan pengadilan tidak menjadi alat pembenaran ketidakadilan, melainkan benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan integritas sistem peradilan di Indonesia.