Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Manabia: Journal of Constitutional Law Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Saputri, Fenolia Intan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.445 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat Rizal, Moch Choirul; Saputri, Fenolia Intan; Imanda, Siti Annisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.212

Abstract

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pertama, sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dimulai pada tahun 632 M yang melibatkan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kedua, sejarah pemerintahan Islam setelah tahun 1250 M dimulai dengan invasi bangsa Mongol dan serangan-serangan Timur Lenk yang membuat pemerintahan Islam dapat dikatakan gulung tikar saat itu. Namun, di sisi yang lain, masih kokohnya Dinasti Mamalik di Mesir beserta juga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Ketiga, gerakan modern Islam, misalnya, gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah).
Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Ibad, M. Nasaikul; Salbiyah, Binti; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.272

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Kediri. Selain itu, memuat pula penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat penegakan hukum pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Kota Kediri diawali dari temuan panitia pengawas tingkat kecamatan, lalu ditentukan jenis pelanggaran, dan dilakukan registrasi. Selanjutnya, dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan putusan akhir oleh majelis pemeriksa.
Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam Nurhidayah, Rifani; Farikhah, Dina Salma Nor; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.425

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.
Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024 Zahro, Fatimatuz; Saputri, Fenolia Intan
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i01.8663

Abstract

In the 2024 elections, the role of Islamic boarding schools will be very central, how could it not be that even before the campaign began, various elements of political parties as election participants flocked to various Islamic boarding schools in Indonesia in the hope of getting full support from scholars, Kyai and even santri and making Islamic boarding schools one of the bases for political battles ahead of elections which could potentially lead to polarization. The purpose of this research is to analyze political polarization in pesantren during the general election period and the impact it has. This research is normative juridical type with statutory, conceptual and historical approaches. The results showed that political polarization in the pesantren environment during the general election campaign period showed that pesantren had an important role in Indonesia's political process. However, this polarization also brings negative impacts in the form of internal fragmentation, political exploitation, and a decrease in the quality of democracy. Therefore, it is important to maintain the integrity and main function of pesantren as educational and moral institutions, and prioritize the principle of tolerance to maintain the integrity of political dynamics.
Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Opened Legal Policy: Suatu Upaya Mewujudkan Integritas Peradilan Alan, Muhammad Fikri; Saputri, Fenolia Intan
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.57-80

Abstract

The Administrative Court Judge's decision according to paragraph 97 section (7) Law Number 5 of 1986 consists of 4 types of decisions, namely: (a) Rejected Decision, (b) Accepted Decision, (c) Not Accepted Decision, (d) Aborted Decision. A State Administrative Decree (KTUN) can be defended, if the KTUN does not actually conflict with the Legislation and AUPB. This raises a new question, can a KTUN be defended on the grounds that the KTUN is an Opened Legal Policy from a State Administrative Agency or Official? In this paper the author tries to formulate an ideal design regarding PTUN decisions under the pretext of opened legal policy. The aim is that in the future there will be no debates regarding all decisions issued by the PTUN which are none other than as a momentum to realize an integrity of the judiciary in the life of the nation and state. The author in his writings uses the normative juridical method with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches.
Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Opened Legal Policy: Suatu Upaya Mewujudkan Integritas Peradilan Alan, Muhammad Fikri; Saputri, Fenolia Intan
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.57-80

Abstract

The Administrative Court Judge's decision according to paragraph 97 section (7) Law Number 5 of 1986 consists of 4 types of decisions, namely: (a) Rejected Decision, (b) Accepted Decision, (c) Not Accepted Decision, (d) Aborted Decision. A State Administrative Decree (KTUN) can be defended, if the KTUN does not actually conflict with the Legislation and AUPB. This raises a new question, can a KTUN be defended on the grounds that the KTUN is an Opened Legal Policy from a State Administrative Agency or Official? In this paper the author tries to formulate an ideal design regarding PTUN decisions under the pretext of opened legal policy. The aim is that in the future there will be no debates regarding all decisions issued by the PTUN which are none other than as a momentum to realize an integrity of the judiciary in the life of the nation and state. The author in his writings uses the normative juridical method with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches.
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat Rizal, Moch Choirul; Saputri, Fenolia Intan; Imanda, Siti Annisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.212

Abstract

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pertama, sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dimulai pada tahun 632 M yang melibatkan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kedua, sejarah pemerintahan Islam setelah tahun 1250 M dimulai dengan invasi bangsa Mongol dan serangan-serangan Timur Lenk yang membuat pemerintahan Islam dapat dikatakan gulung tikar saat itu. Namun, di sisi yang lain, masih kokohnya Dinasti Mamalik di Mesir beserta juga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Ketiga, gerakan modern Islam, misalnya, gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah).
Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Ibad, M. Nasaikul; Salbiyah, Binti; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.272

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Kediri. Selain itu, memuat pula penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat penegakan hukum pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Kota Kediri diawali dari temuan panitia pengawas tingkat kecamatan, lalu ditentukan jenis pelanggaran, dan dilakukan registrasi. Selanjutnya, dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan putusan akhir oleh majelis pemeriksa.
Co-Authors Alan, Muhammad Fikri Farikhah, Dina Salma Nor Fatimatuz Zahro Ibad, M. Nasaikul Imanda, Siti Annisa Rahmi Nurhidayah, Rifani Rizal, Moch Choirul Salbiyah, Binti