Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Farikhah, Dina Salma Nor
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam Nurhidayah, Rifani; Farikhah, Dina Salma Nor; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.425

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.
Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan Farikhah, Dina Salma Nor; Laila, Nurul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.573

Abstract

Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk di perdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini menganalisis batas hukum dan etika rangkap jabatan kepala daerah berdasarkan perspektif hukum positif dan hadis tentang larangan berambisi jabatan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan undang-undang, kepala daerah dilarang merangkap jabatan dan akan dikenai sanksi apabila melanggar. Di sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan.
Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam Nurhidayah, Rifani; Farikhah, Dina Salma Nor; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.425

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.
Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Farikhah, Dina Salma Nor; Pramudani, Danur Riski; Ali, Mochammad ‘Azmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.750

Abstract

Artikel ini menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui kerjasama dengan stakeholder, khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dan mahasiswa. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, Bawaslu Kota Kediri tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti talk show, sosialisasi, dan program magang bersama perguruan tinggi. Strategi ini dinilai efisien, karena mahasiswa memiliki kemampuan kritis, idealisme, serta pemahaman substansial tentang nilai demokrasi yang diperlukan untuk mendorong pengawasan pemilu yang terintegrasi dan berintegritas.
Co-Authors Ali, Mochammad ‘Azmi Khamim, Khamim Nurhidayah, Rifani Nurul Laila, Nurul Pramudani, Danur Riski Saputri, Fenolia Intan