Rizal, Moch Choirul
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.445 KB) | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat Rizal, Moch Choirul; Saputri, Fenolia Intan; Imanda, Siti Annisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.212

Abstract

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pertama, sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dimulai pada tahun 632 M yang melibatkan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kedua, sejarah pemerintahan Islam setelah tahun 1250 M dimulai dengan invasi bangsa Mongol dan serangan-serangan Timur Lenk yang membuat pemerintahan Islam dapat dikatakan gulung tikar saat itu. Namun, di sisi yang lain, masih kokohnya Dinasti Mamalik di Mesir beserta juga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Ketiga, gerakan modern Islam, misalnya, gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah).
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat Rizal, Moch Choirul; Saputri, Fenolia Intan; Imanda, Siti Annisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.212

Abstract

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pertama, sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dimulai pada tahun 632 M yang melibatkan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kedua, sejarah pemerintahan Islam setelah tahun 1250 M dimulai dengan invasi bangsa Mongol dan serangan-serangan Timur Lenk yang membuat pemerintahan Islam dapat dikatakan gulung tikar saat itu. Namun, di sisi yang lain, masih kokohnya Dinasti Mamalik di Mesir beserta juga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Ketiga, gerakan modern Islam, misalnya, gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah).
Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri Dermawan, Rizki; Rizal, Moch Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.2.165-191

Abstract

Praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.