Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Waliden, Ibnu Alwaton Surya; Maulida, Selvia Fitri; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya serta berfungsinya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal. Namun, yang kerap menjadi penghambat adalah tindakan oknum aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Artikel ini membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan asas equality before the law dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris melalui studi kepustakaan. Hasilnya, terjadinya beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang menjadi hambatan dalam mewujudkan asas equality before the law. Penyebab yang paling mempengaruhi, salah satunya, moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk Kridho Utomo, Muhammad Qoyyum; Nafik, Moh; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4864

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The pillars of marriage include prospective husbands, prospective wives, marriage guardians, two witnesses, and consent. The wali adhal case that took place at the Nganjuk Religious Court occurred when the prospective bride's lineage guardian hesitated or even refused to marry her daughter on the grounds that the prospective groom was not yet established in his work or because of problems with Javanese customs calculations, including house directions and calculations wetton. A guardian who does not want to marry off his daughter is called a wali 'adhal. The focus of the problem taken is how the procedure and form of the determination of guardian adhal and the basis for consideration of the panel of judges in granting the determination of the guardian judge to replace wali adhal at the Nganjuk Religious Court. It is a normative legal research, with a case approach and a conceptual approach. Using primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The procedure and form of stipulation of guardian adhal at the Nganjuk Religious Court is in accordance with the applicable laws and regulations. The basis for the consideration of the panel of judges at the Nganjuk Religious Court which granted the determination of the guardian judge to replace the guardian adhal due to customary reasons and economic problems in the determination of 3 (three) cases was not in accordance with syar'i law. The reason does not concern the pillars and conditions for the validity of a marriage as required by syar'i law and the prevailing laws and regulations in Indonesia, so that reason must be set aside and the application granted.

Children's Legal Status in Kediri Religious Court Marriage Dispensation Cases Rachmatulloh, Mochammad Agus; Hikmiyah, Lailiyatul
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 26, No 1 (2024)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i1.22397

Marriage is permitted for those who have fulfilled the marriage requirements as regulated in statutory regulations. Among them, the minimum age for marriage for prospective male and female brides is the same, 19 years. For those who do not meet the minimum age requirements, marriage can still take place after receiving a marriage dispensation from the court. Data shows that there are a lot of requests for marriage dispensation in Indonesia, in fact every year there is a significant increase. The Kediri City Religious Court only has 3 sub-districts, in 2022, 69 marriage dispensation cases will be accepted. The reason that is often given is that the relationship between the prospective bridegroom and the female is very close, parents/guardians are afraid and worried that they will increasingly fall into actions that are contrary to morals or religion, and quite a few of the prospective wives are already pregnant. In adjudicating cases regarding requests for marriage dispensation, the court often considers two disadvantages, which occur as a result of early marriage and if the marriage dispensation is rejected. Interesting, knowing the practice and position of children in conflict with the law in cases of requests for marriage dispensation at the Kediri City Religious Court. The practice of marriage dispensation application cases is in accordance with general civil procedural law and statutory regulations, especially Law Number 16 of 2019, Law Number 23 of 2002, and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. The examination is in accordance with the principles -the principle of children dealing with the law, because every case involving children is required to consider the best interests of the child so that the determination must take an approach to the best interests of the child, which is carried out comprehensively.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dzari’ah Mufida, Irfan; Wahidi, Ahmad; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i2.9500

Setiap tahun terdapat perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan banyaknya kasus pernikahan dini, terlihat bahwa angka perceraian disebabkan oleh pernikahan anak di bawah umur. Perkawinan anak harus dicegah karena melanggar hak asasi manusia dan melanggar hak anak. Penelitian ini termasuk jenis yuridis normatif, menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data diambil dari hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dan dikuatkan dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode sadd al-dzari’ah. Hasil penelitian ini terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin yaitu sebab hamil di luar nikah, faktor terjalinnya hubungan yang lama, dan faktor budaya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah telah sesuai dengan tujuan utama sadd al-dzari’ah yaitu mencegah perzinaan lebih lanjut dan menghindari kekosongan status hukum, serta akan terjadi madharat berupa lahirnya anak tanpa ayah dan tidak adanya nafkah untuk ibu hamil tersebut, serta tidak ada nafkah untuk istri yang melahirkan dan menyusui. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebab terjalinnya hubungan yang lama telah sesuai dengan tujuan utama sadd al-dzari’ah dari segi mashlahah dan mafsadah yang ditimbulkan. Maka, dispensasi kawin diberikan dengan alasan apabila tidak diberikan dapat menimbulkan fitnah dan pelanggaran hukum.

Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja Na'mah, Ulin; Dermawan, Rizki; Rizal, Moch. Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Qamaria, Rezki Suci; Mayaningsih, Afifah; Putri, Kharisma Firda Candra; Inderaswari, Siska Fajri; Aji, Michelle Salma Khotom; Alfan M, M Ijaz
Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Cipta Media Harmoni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53624/kontribusi.v4i2.428

Pernikahan dini dan perundungan (bullying) merupakan dua isu yang krusial di kalangan remaja Indonesia. Kedua masalah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Dalam upaya mengurangi insiden pernikahan dini dan perundungan pada remaja, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Penyuluhan ini sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan perundungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum remaja seperti memberikan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan perundungan. Dimana kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian Fakultas Syariah IAIN Kediri kepada masyarakat dengan metode Participatory Action Reasearch (PAR). Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum adalah alat yang efektif dalam upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menyediakan edukasi yang komprehensif, diharapkan insiden pernikahan dini dan perundungan dapat dikurangi secara signifikan.

Securing Muslim Children’s Civil Rights: Debate on State Legal Policy towards The Issuance of Family Cards for Unregistered Marriage Couples Fakhria, Sheila; Mustofa, Kholifatun Nur; Ma’mun, Mohamad; Wahidi, Ahmad; Rachmatulloh, Mochammad Agus
El-Mashlahah Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v14i2.8008

The government, in ensuring children's identity rights, has issued a policy regarding the issuance of family cards for unregistered marriages. This policy facilitates access to birth certificate registration for children from unregistered marriages. However, in practice, the implementation of this policy has sparked issues among judges and marriage registrars. The research was to analyze the debates surrounding the state legal policy on the issuance of family cards for couples in unregistered marriages in an effort to protect the civil rights of Muslim children. The study was an empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data was obtained from legal officials from the KUA and religious courts in Kediri to describe the debates surrounding this regulation, which were then analyzed using the theory of contestation. The findings of this study indicated that children's rights in Islamic families include administrative rights as citizens and inherent rights as members of the Muslim family. The policy regulating the issuance of family cards for couples in unregistered marriages has become a polemic among Islamic legal officials, such as religious court judges, headmen, and KUA officials because it is seen as conflicting with the established Islamic family marriage rules in Indonesia. The meeting point between the two has not yet fully matured, as Islamic legal officials seek clearer regulations, emphasizing that couples in nikah siri should immediately conduct isbat nikah at the Religious Court.

Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Waliden, Ibnu Alwaton Surya; Maulida, Selvia Fitri; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.186

Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya serta berfungsinya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal. Namun, yang kerap menjadi penghambat adalah tindakan oknum aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Artikel ini membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan asas equality before the law dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris melalui studi kepustakaan. Hasilnya, terjadinya beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang menjadi hambatan dalam mewujudkan asas equality before the law. Penyebab yang paling mempengaruhi, salah satunya, moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Children's Legal Status in Kediri Religious Court Marriage Dispensation Cases Rachmatulloh, Mochammad Agus; Hikmiyah, Lailiyatul
Media Syari'ah Vol 26 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i1.22397

Marriage is permitted for those who have fulfilled the marriage requirements as regulated in statutory regulations. Among them, the minimum age for marriage for prospective male and female brides is the same, 19 years. For those who do not meet the minimum age requirements, marriage can still take place after receiving a marriage dispensation from the court. Data shows that there are a lot of requests for marriage dispensation in Indonesia, in fact every year there is a significant increase. The Kediri City Religious Court only has 3 sub-districts, in 2022, 69 marriage dispensation cases will be accepted. The reason that is often given is that the relationship between the prospective bridegroom and the female is very close, parents/guardians are afraid and worried that they will increasingly fall into actions that are contrary to morals or religion, and quite a few of the prospective wives are already pregnant. In adjudicating cases regarding requests for marriage dispensation, the court often considers two disadvantages, which occur as a result of early marriage and if the marriage dispensation is rejected. Interesting, knowing the practice and position of children in conflict with the law in cases of requests for marriage dispensation at the Kediri City Religious Court. The practice of marriage dispensation application cases is in accordance with general civil procedural law and statutory regulations, especially Law Number 16 of 2019, Law Number 23 of 2002, and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. The examination is in accordance with the principles -the principle of children dealing with the law, because every case involving children is required to consider the best interests of the child so that the determination must take an approach to the best interests of the child, which is carried out comprehensively.

Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019) Rachmatulloh, Mochammad Agus; Syafiuddin, Chafidz
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23752

The age of marriage for men and women is 19 years. If there is an age deviation, the marriage can only be carried out after obtaining a marriage dispensation from the court. There are many applications for dispensation from marriage in Indonesia, each year there is a significant increase. The reason that is often put forward is that the relationship between the prospective bride and groom is very close, parents are afraid that they will fall into acts that are contrary to religion. The number of cases is high and to anticipate disparities in the handling of cases, as well as the process of adjudicating has not been regulated in a clear and detailed manner, so that the administration of justice runs smoothly, the Chief Justice of the Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. In this regulation, there are new provisions that regulate the procedure for examining cases that are different from the previous one. It is important to know about child marriage through the mechanism for applying for a marriage dispensation, it is interesting to discuss how the practice of applying for a marriage dispensation is carried out in court. The study method used was a normative legal research method, with a statutory approach, and PMA primary legal materials Number 5 of 2019. The application for a marriage dispensation was based on urgent reasons, accompanied by supporting evidence and listening to all interested parties. The examining judge is a single judge, with the classification having a decision letter as a juvenile judge or other provisions. In the examination, judges and substitute clerks may not use trial attributes, use language and methods that are easy for children to understand and understand. The legal considerations that must be contained in the determination are that they have given advice and heard the statements of interested parties, otherwise the determination will be null and void. The decision was taken after careful and comprehensive consideration, still based on legal facts, and involving the child for whom dispensation was requested, based on the spirit of preventing child marriage. Everything is done in order to realize a fair determination for children and all interested parties.

Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri Dermawan, Rizki; Rizal, Moch Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.2.165-191

Praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search