Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility dalam Pembangunan Daerah Hutrin Kamil; Dermawan, Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat? Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada.

Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility dalam Pembangunan Daerah Hutrin Kamil; Dermawan, Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.161

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat? Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada.

The Role of Corporate Social Responsibility (CSR) in Mining Company Disputes Based on Limited Liability Company Law and Mineral and Coal Mining Law Hutrin Kamil; Moh. Faizur Rohman
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 14 No. 2 (2024): October
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2024.14.2.309-337

A company's commitment to act morally, conduct business legally, and improve the lives of local communities and society at large is known as corporate social responsibility (CSR). In the mining industry itself, the implementation of CSR is an interesting issue. The basic concept of CSR is very clear: the importance of the social attitude of mining companies towards local communities around mining sites. Conflicts or disputes in the mining industry can have an impact on how well mining companies implement their CSR programs. This research aims to examine the role of CSR in mining company disputes based on applicable law, namely the Limited Liability Company Law and the Mineral and Coal Mining Law, as well as other related legal regulations, in order to encourage companies, especially mining companies to comply with the implementation of CSR in order to avoid mining conflicts/disputes. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. This research will explain, review, and assess the laws and regulations related to CSR issues using this methodology and approach. CSR can play a role in preventing and resolving company disputes, including those of mining companies. If a dispute occurs, the provision and implementation of CSR programs can be a bridge solution in resolving mining disputes with the Limited Liability Company Law and the Mineral and Coal Mining Law as the main references.

Potongan Harga secara Sepihak pada Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan perspektif Sosiologi Hukum Islam M. Wahid Harisul Husna; Siti Nurhayati; Hutrin Kamil
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan sudah ditentukan secara sepihak oleh penebas. Dalam praktik tersebut petani telah setuju walaupun terdapat unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan dalam jual beli. Maka secara hukum Islam jual beli tersebut mengandung unsur gharar (penipuan) karena tidak terpenuhinya prinsip dalam jual beli. Secara sosiologi hukum Islam terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat mempraktikkan jual beli tersebut yaitu faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan sosial. Jika dilihat tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat masih tergolong rendah karena hukum Islam belum mampu mempengaruhi pola perilaku masyarakat, sehingga perlunya tokoh keagamaan masyarakat yang hendaknya memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat untuk mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dampak yang dapat diberikan dari praktik pemotongan harga secara sepihak hanyalah dampak negatif karena jual beli yang dilakukan hanya berdampak negatif saja, karena dapat merugikan salah satu pihak dan melanggar ketentuan hukum Islam.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search