Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam AL-HUKAMA´ Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Khazanah: Jurnal Mahasiswa Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Moh. Faizur Rohman
UIN Sunan Ampel Surabaya
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan Rohman, Moh. Faizur
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.1.1-27

Abstract

Abstract: this article discusses changes brought by the ruling of Constitutional Court No. 69/PUU/XIII/2015 which reviewed Marriage Law No. 1/1974, article 29 on pre nuptial agreement.  The article previously stated that such an agreement must be done prior or at the eve of marriage contract was signed. The Constitutional Court  decided upon a petition that nuptial agreement may be done prior the marriage or during the marriage. The implication of this reuling by Constitutional Court is the additional legal protection regime that women can have in marriage against misfortunes such as domestic violence and property loss. In doing so, married couples will be focused on the realization of islamic marriage of everlasting, peaceful and happy family.  Keywords: MK ruling, nuptial agreement, marriage objective Abstrak: Salah satu tujuan utama pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang di antara suami istri. Namun di luar itu berkemungkinan terjadi permasalahan dalam perkawinan, sehingga butuh diadakan sebuah perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi pasangan terhadap tujuan utama perkawinan. Ditetapkannya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, menjadikan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (1) dimaknai dengan “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”. Jadi, perjanjian perkawinan yang semula harus diadakan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, sekarang boleh diadakan setelah perkawinan dilangsungkan selama dalam ikatan perkawinan. Implikasi dari hal ini adalah adanya perlindungan hukum lebih, terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta, pasangan juga lebih fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang bersama pasangan. Kata Kunci: Putusan MK, perjanjian perkawinan, tujuan perkawinan.
FENOMENA POLIGAMI ANTARA SOLUSI SOSIAL DAN WISATA SEKSUAL DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM, UU NO. 1 TAHUN 1974, DAN KHI Rohman, Moh. Faizur; Solikhudin, Muhammad
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 7 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.951 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2017.7.1.1-25

Abstract

Abstrak: Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan gender?sebagaimana diungkapkan aktivis gender atau  pegiat perempuan. Bahkan penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Apapun alasan yang diungkapkan, yang jelas poligami merupakan shari?ah agama yang keberadaannya jelas di dalam al-Qur?an, terlepas bagaimana ayat tersebut diterapkan. Permasalahannya adalah dalam kondisi yang bagaimana dan oleh siapa shari?ah poligami ini bisa dilaksanakan. Tulisan ini mencoba mengkaji poligami yang pada satu sisi berdampak pada solusi sosial, pada sisi yang lain bisa dianggap sebagai wisata seksual yang dilakukan suami, dan bisa juga kedua alasan tersebut berkelindan secara bersamaan. Selanjutnya penulis membahas poligami tersebut dengan pisau analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI (Hukum Positif). Tidak hanya itu, penulis juga berupaya merelevansikan kajian poligami ini dengan pisau analisis teori fenomenologi dalam ilmu sosiologi. Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif, Fenomenologi.
Dampak PPKM Darurat Jawa-Bali Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Pada Masa Pendemi Covid-19 Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Janah, Miftakhul; Istigfarina, Ulfah; Lamiah, Ni`matul; Faizur Rohman, Moh
Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Vol 6 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/bisei.v6i2.1841

Abstract

Abstract: This study aims to determine the impact of the implementation of restrictions on community activities or the Java-Bali emergency PPKM which is an effort from the government to overcome the spread of the covid-19 virus during the current pandemic. The impact of the implementation of this community restriction is very large and is felt by many people, starting from employees, students, and activities that are usually carried out in person/face to face are now carried out online. This impact is also felt by coffee shop business actors in the Wonocolo sub-district, Surabaya. Judging from the reduced sales turnover and the lack of visitors, some of them have to close temporarily, some have to close permanently. This research was conducted with a qualitative descriptive method through the research object of a coffee shop located in the Wonocolo district of Surabaya, the data collection technique used interviews with informants and observations to one of the coffee shops in the Wonocolo district of Surabaya. Keywords: Covid-19 Pandemic, PPKM, Coffee Shop Businesses
FENOMENA POLIGAMI ANTARA SOLUSI SOSIAL DAN WISATA SEKSUAL DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM, UU NO. 1 TAHUN 1974, DAN KHI Moh. Faizur Rohman; Muhammad Solikhudin
AL-HUKAMA Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.951 KB) | DOI: 10.15642/al-hukama.2017.7.1.1-25

Abstract

Abstract: Polygamy is one of the problem in the marriage of the most discussed widely and controversial. One side of polygamy is rejected with a variety of arguments between normative, psychological, even always associated with gender injustice-as revealed by gender activists or activists of women. In fact, Western writers often claim that polygamy is evidence that the teaching of Islam in the areas of marriage is very discriminatory against women. On the other side, polygamy campaigned as it is considered as one alternative to resolve the phenomenon of cheating and prostitution. Whatever the reasons said, clearly polygamy is a religion shari'ah presence clearly in the Qur'an, regardless of how this verse applied. The issue is under what conditions and by whom this polygamy shari'ah can be implemented. This paper attempts to examines polygamy on one side of the impact on social solution, on the other side can be regarded as sexual tourism which is conducted the husband, and could also both reasons join simultaneously. Furthermore, the authors discuss polygamy with analysis knife of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, and KHI (Positive Law). Not only that, the authors also attempt to align polygamy study it with a knife of analysis the theory of phenomenology in sociology. Keywords: polygamy, Islamic Law, Positive Law, Phenomenology.
Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam Moh. Faizur Rohman; Calvin Alief Junitama; Dilla Udina Handy; Eka Marita Putri Fauzi; Latifatul Islamiyah; Moh. Wildan Mu’arif
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.417-446

Abstract

Illegitimate children are not children born from legal marriages based on Islamic law and not registered according to the Marriage Law of Indonesia, but children born from a relationship between a man and a woman without any matrimony ties. According to the majority opinion of ulama fiqh, the child is bequeathed to his father if the child is born after six months of the marriage. The child is bequeathed to his mother only if the child is born before six months. In Jatilangkung, a forced marriage will occur when a woman becomes pregnant out of wedlock, namely marrying a pregnant woman to a man who has impregnated her. According to local tradition, the child's standing is considered the same as a legitimate child resulting from a legal sexual relation; the parents will be responsible for the child, and the child will receive a share of their parent's inheritance. Administratively, the child linage is on the mother's husband, but they should employ a magistered guardian in the marriage. Abstrak: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan, tidak masuk dalam  kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Menurut pendapat mayoritas ulama dalam hukum Islam jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Pada umumnya di Jatilangkung, ketika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah maka akan terjadi kawin paksa, yaitu mengawinkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Kedudukan anak tersebut menurut hukum setempat dianggap sama seperti halnya anak sah hasil dari hubungan setelah perkawinan, orang tua akan bertanggung jawab atas anak tersebut serta akan mendapat jatah dari harta peninggalan orang tuanya. Nasabnya secara administrasi akan diikutkan kepada suami ibunya, namun ketika nikah menggunakan wali hakim.  
Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqâs?id Sharî’ah Moh. Faizur Rohman
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 5 No. 2 (2017): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.55 KB) | DOI: 10.52431/tafaqquh.v5i2.81

Abstract

Human rights are often echoed by various parties are sometimes opposed to each other. Many journalists who exercised the right to freedom of expression expressed the opinion that the right has been protected by the 1945 Constitution article 28 E (3), precisely resulting in a criminal offense of defamation for those who do not like it. Defamation articles in the Criminal Code are often regarded as a powerful weapon against a criticism as a form of antipathy against criticism. Therefore, there should be efforts to classify the forms of the use of rights and forms of criminal acts. and will be seen from the standpoint of maqâs?id sharî’ah. Through approach statue approach, and case approach, obtained that the law has protected the rights of everyone in expressing opinions. Every person shall have the right and freedom to express opinions but such rights shall not infringe the rights of others. In maqâs?id is guaranteed and protected self-esteem, the soul for every human being is contained in the principle of h?ifd?u al-nafs wa al-‘ird. Therefore, in every opinion, communicate and socialize should pay attention to the rights of others is the dignity of one's dignity to create a balanced and harmonious life.
Analisis Hukum Islam Terhadap Kearifan Lokal Penetapan Jadwal Adzan: Studi Kasus Datar Putukrejo Loceret Nganjuk Jawa Timur Moh. Faizur Rohman; Agus Solikin
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 9 No. 1 (2021): Juni
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v9i1.386

Abstract

Abstract: Adhan, which is a sign of the entry of prayer time, is usually held at the beginning of time. Different things happened in Datar, Putukrejo, Loceret, Nganjuk, East Java where the call to prayer was not done at the beginning of time, but according to the schedule set by the local kiai or village kiai. In line with that, this article is the result of studies that have been carried out at that location using qualitative research methods and data collection techniques, namely through interviews and observations. Meanwhile, the data analysis used is descriptive inductive analysis method with conclusion drawing approach. Based on the explanation of the research that has been carried out, it is concluded that the village Kiai in determining the adhan's schedule by integrating the fiqh prayer time with local wisdom in order to obtain harmony. The purpose of determining the schedule for the call to prayer is to form the character of the importance of congregational prayers in the life of the congregation they lead.
Pendapat para Ulama Kabupaten Gresik terhadap Penggunaan Uang Elektronik menurut Hukum Islam Nabila Zulfatien Nisa’ Al-Uluwiyah; Moh. Faizur Rohman
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 11 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (973.963 KB) | DOI: 10.15642/maliyah.2021.11.1.79-109

Abstract

This study aims to determine the opinion of the Ulama in Gresik Regency on the Use of Electronic Money according to Islamic Law. This field research uses a descriptive analysis method related to the views of the scholars of Gresik Regency on the use of electronic money. The data is then analysed using the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money. Scholars in Gresik Regency stated that electronic money is only a modern payment tool in the card format that stores the money value in digital form. In general, electronic money can make it easier to use in all types of transactions, although it is not entirely reliable in terms of security. If the electronic money card is lost, the money value in the card will also be lost, and the owner cannot ask for accountability from any party. The scholars in Gresik Regency also stated that electronic money is halal and legal as long as it does not contain elements of gharar, is not used for things prohibited by religion. In purchasing electronic money, balances must be in the amount of cash paid so that usury does not occur. Thus this is also per the DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, which states that sharia electronic money is following sharia principles.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Usaha Jasa Penurunan Persentase Turnitin pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nadiah Putri Nur Amalia; Moh. Faizur Rohman
Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2023): Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51339/iqtis.v5i2.1319

Abstract

Karya tulis ilmiah merupakan aspek penting dalam kehidupan akademik bagi mahasiswa. Biasanya mahasiswa menggunakan karya tulis ilmiah untuk syarat kelulusan dalam suatu universitas, tugas dosen, atau hanya sekedar keinginan mahasiswa untuk mengungkapkan pandangannya melalui tulisan. Dengan adanya karya tulis ilmiah diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir. Sebuah karya tulis diharuskan untuk dibuat secara asli tanpa meniru karya orang lain. Keaslian ini dapat dideteksi dengan adanya sebuah alat aplikasi bernama Turnitin. Untuk menghindari sistem deteksi plagiarisme, banyak diantara mahasiswa yang menggunakan jasa penurunan presentasi Turnitin. Hal ini bukanlah menjadi sesuatu yang asing di kalangan mahasiswa, bahkan bisa dikatakan merupakan jasa yang banyak diminati mahasiswa. Karena pengerjaannya dipastikan tidak akan melenceng jauh dari keinginan dan sesuai dengan referensi yang valid menurut mahasiswa sebagai konsumen jasa. Kegiatan ini merupakan bagian dari penipuan dalam ranah akademik. Banyak diantara mereka yang menganggap penggunaan jasa ini bukanlah bagian dari penipuan dalam ranah akademik. Sebab, pemilik jasa hanya membantu penulis untuk menurunkan angka presentasi Turnitin sesuai dengan ambang nilai presentasi plagiasi di masing-masing kampus. Dalam hukum Islam sendiri, kegiatan tolong menolong tidak dibenarkan apabila dilandasi dengan niat dan tujuan yang buruk apalagi menipu. Serta, kegiatan ini tidak hanya merugikan diri sendiri sebagai mahasiswa namun juga dapat mencederai nama instansi universitas apabila ketahuan. Sehingga, fokus dalam pembahasan ini adalah bagaimana hukum Islam memandang terkait fenomena ini.
Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda dan Fikih Good Governance: Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis Solikhudin, Muhammad; Aziz, A. Fauzi; Rifqi, Muhammad Jazil; Rohman, Moh. Faizur
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2506

Abstract

Pemilu serentak merupakan gabungan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak, hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam kenyataannya, pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial, sekitar 55%. Untuk itu, generasi muda penting tidak hanya mengenali, menganalisis, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, namun juga ikut membantu Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilih muda dalam pemilu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, hal ini memiliki korelasi dengan fikih good governance. Fikih good governance merupakan bagian dari fiqh siyāsah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan agar dijauhkan dari kerusakan. Cara pandang pemilih muda dalam memilih pemimpin yang jujur, anti korupsi dan memperjuangkan negara utama atau bahagia seperti disampaikan oleh Abū Naṣr al-Farābi. Negara utama merupakan negara yang pelembagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya dan penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi. Adapun kontestasi dan dinamika pemilu 2024 dapat dipahami adanya persaingan dan perebutan suara, baik dari calon Presiden maupun legislatif. Kontestasi ini harus dilakukan dengan sportif. Dalam hal dinamika, ada pembaruan pemilu yang dulu secara terpisah sekarang secara langsung dan serentak. Adanya kebaruan ini merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Simultaneous elections is a combination of legislative and presidential election held simultaneously, This is a follow-up to the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. In reality, voters in the 2024 Election come from Generation Z and Millennials, around 55%. For this reason, it is important for the younger generation not only to recognize, analyze, examine the vision and mission and programs offered by election participants, including political parties, legislative candidates, presidential and vice presidential candidates, but also to help the General Election Commission in the process of implementing the 2024 elections. Young voters in elections are expected to be intelligent voters, this has a correlation with good governance fiqh. Good governance fiqh is part of siyāsah fiqh, because all policies taken by the government originate from the results of human thought to realize people's welfare, enforce the law and prevent damage. The perspective of young voters in choosing leaders who are honest, anti-corruption and strive for a premier or happy country as conveyed by Abū Naṣr al-Farābi. The main country is a country whose institution requires the cooperation of all its citizens and the strong leadership of a virtuous ruler whose knowledge has guided him and his people to help them achieve happiness which is likened to a healthy body. The main state is composed of different parts that fulfill each other. As for the contestation and dynamics of the 2024 election, it can be understood that there will be competition and competition for votes, both from presidential and legislative candidates. This contest must be carried out with sportsmanship. In terms of dynamics, there is a renewal of elections which used to be separate now directly and simultaneously. This newness is a necessity in a democratic country.
Co-Authors Agus Solikin Anggraini, Enggita Dwi Arifin, Moch. Zainul Calvin Alief Junitama Dilla Udina Handy Eka Marita Putri Fauzi Elva Imeldatur Rohmah Fauzi, Aziz Hikmah, Zahro'atul Qolbu Nur Holilur Rohman Istigfarina, Ulfah khurun in, karina aulia Lamiah, Ni`matul Latifatul Islamiyah Mareseto, Kurnia Via Miftakhul Janah Moh. Wildan Mu’arif Muhammad Solikhudin Muhammad Solikhudin, Muhammad Nabila Zulfatien Nisa’ Al-Uluwiyah Nadiah Putri Nur Amalia Naf'an, Abdul Wahab Nur Lailatul Musyafa’ah Nurul Asiya Nadhifah Rifqi, Muhammad Jazil Samun, Samun Sumarno , Dicky Za'far, Yanuar Aditya Zahra Zahra