Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Islamic Law Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah Nabawi: Journal of Hadith Studies Didaktika Religia Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Qawanin: Journal of Economic Syaria Law Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Hukum dan Demokrasi (HD) Kapuas El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Khamim, Khamim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN UMKM Andjioe, Oscar Rynandi; Soraya, Soraya; Riyani, Yani; Mardiah, Kartawati; Khamim, Khamim; Rezano, Tomi
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32486/jd.v3i2.459

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berfungsi dan berperan sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, berbagai permasalahan muncul seiring dengan perkembangannya. Permasalahan yang paling mendasar adalah rendahnya produktivitas yang  disebabkan oleh rencahnya kualitas sumber daya manusia salah satunya dalam bidang manajemen. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam menyusun perencanaan keuangan, membantu merencanakan sumber dana untuk pengembangan usaha dan membantu melakukan pengendalian keuangan usaha.Adapun peserta yang hadir sebanyak 23 peserta (85%) dari 27 peserta yang ditargetkan, yang berasal dari 8 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinyuh. Metode yang diterapkan yakni metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Dalam metode ceramah, peserta akan diberikan materi mengenai dasar-dasar manajemen keuangan. Sebelum memberikan ceramah, peserta akan diberikan soal pre test terlebih dahulu. Hasil pre test menunjukkan bahwa 84,80% peserta belum memahami pentingnya perencanaan keuangan dan belum mengetahui sumber-sumber pendanaan untuk pengembangan usaha. Dalam metode tutorial, peserta diberikan simulasi mengenai praktik penyusunan anggaran dan penyusunan proposal permohonan dana. Metode diskusi dilakukan untuk mendiskusikan setiap permasalahan yang dihadapi peserta. Di akhir kegiatan dilakukan post test, yang menunjukkan bahwa 82,36% peserta sudah memahami pentingnya perencanaan keuangan dan pengembangan usaha. Hal ini berarti, terdapat peningkatan pemahaman peserta dari sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan.
Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin Rahayu, Lulus; Barokah, Nila Rohmatul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.414

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban mengenai ketaatan kepada pemimpin. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam konteks ajaran Islam. Sebagai kontribusi terhadap literatur agama dan ilmu sosial, artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk memahami peran dan tanggung jawab yang timbul dari ketaatan kepada pemimpin mereka dan sebagai bahan diskusi untuk merumuskan konsep-konsep baru sesuai dengan tuntutan zaman.
Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin Aji , Michelle Salma Khotom; Purwanti, Unsa Elen; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.415

Abstract

Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batas kewenangan seorang pemimpin dan peran apa saja yang dilakukan seorang pemimpin yang amanah. Artikel ini menggunakan metode kajian studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasilnya, di dalam hadis telah diatur mengenai batas-batas kewenangan seorang pemimpin, salah satunya, amanah. Seorang pemimpin yang amanah memegang peran yang sangat penting, karena berjalan atau tidaknya suatu negara itu tergantung pada, salah satunya, pemimpin.
Analisis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dalam Prespektif Al Qur'an dan Hadits (Studi pada Masyarakat Kediri) Khamim, Khamim; Purwitasari, Aulya
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.389

Abstract

AbstractKantong plastik menjadi permasalahan yang ada dimasyarakat, karena sering digunakan dengan faktor ringan, transparan, murah, praktis, dan tahan air. Indonesia juga menjadi negara penghasil limbah kantong plastik terbanyak. Permasalahan yang terjadi tersebut, pemerintah membuat kebijakan yaitu kebijakan kantong plastik berbayar sesuai dengan surat pemberitahuan No. S.1230/PSLB3-PS/2016. Kebijakan kantong plastik berbayar juga diterapkan di Kota Kediri. Untuk menganalisis kebijakan plastik berbayar yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan kantong plastik berbayar dalam prespektif Al-qur’an dan Hadits yang terjadi di masyarakat Kota Kediri. Plastik merupakan bahan yang dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Kantong plastik juga dapat mengakibatkan penyakit karena dalam plastik mengandung Pemlastis Dioktilfalat (DOP) yang diketahui dari sifat toksisitas plastik berdasarkan pada uji karsinogenik. Bagi lingkungan, plastik juga memiliki dampak yaitu pada pencemaran lingkungan. selama ini konsumen secara gratis mendapatkan kantong plastik, maka sekarang konsumen harus membayar Rp 200,-. Penggabungan argumen agama sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan. Ajaran Allah SWT dan Hadist Nabi menekankan pentingnya mempraktikkan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai pemeluk agama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menahan diri dari perilaku yang berlebihan, karena hal ini dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan..
The Urgency Of Improving Social Piety In The Perspective Of Tarbawi Hadith (Hermeneutic Analysis About Community Life) Khamim, Khamim
Didaktika Religia Vol. 6 No. 1 (2018): June
Publisher : Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.794 KB) | DOI: 10.30762/didaktika.v6i1.1096

Abstract

The issues of moral degradation are increasingly widespread. Developments have more or less given their influence on human personality, including Muslims. Tracing back, many hadith have told us about the importance of cultivating superior morals and personality. This article will examine the importance of fostering social piety in the perspective of tarbawi hadith. Hermeneutic analysis using a qualitative approach to literature study becomes a tool for a more comprehensive new synthesis. From the analysis, it can be concluded that moral education is indeed often alluded to in various hadiths of the Prophet. This is not surprising anymore considering the main mission of the Prophet Muhammad sent by Allah SWT to this world is to perfect morals. Moral education certainly comes from strong faith in humans. Strong faith will bring about noble character, which is then called individual piety. Individual piety can be seen from ritual piety and certainly will lead to social piety. Community life is not as easy as imagined, because it requires good interpersonal sensitivity and quality. That is why the Prophet often reminded Muslims to get used to social piety, starting from the ethics of visiting and being able to receive guests, or also the elegant ways of living. Of course social piety can start from small things such as answering greetings, visiting sick people, arranging bodies, fulfilling invitations, or also praying for our brothers who sneeze. Good social piety will certainly strengthen ukhuwah Islamiyah. All of this is expected to create a superior Islamic civilization. Therefore, in tarbawi hadith, social piety is indeed important to be cultivated in daily life.
Pelatihan Akuntansi Keuangan Daerah bagi Guru Akuntansi SMK Se-Kabupaten Mempawah Mustafa, Bob; Kusmana, Endang; Ardhi, Qisthi; Dewi, V. Ananta Wikrama Tungga; Perdhiansyah, Perdhiansyah; Noor, Uray M.; Khamim, Khamim; Mahyus, Mahyus
Kapuas Vol. 3 No. 1 (2023): Kapuas : Jurnal Publikasi Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Politeknik Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31573/jk.v3i1.518

Abstract

This Community These Community Service Activities were initiated by the UPPM Team Accounting Department after coordinating with the Principal of SMKN 1 Mempawah Hilir in April 2022. The results of an initial survey via questionnaire of 8 accounting teachers in the Financial and Institutional Accounting Expertise Program showed that teachers still lack understanding of financial accounting area, as important material in learning Accounting Practicum for Government Agencies/institutions which focuses on recording transactions and completing the accounting cycle of Regional Work Units (SKPD). This is indicated by the fact that most of the accounting teachers in the Institutional Accounting and Finance Expertise Program do not understand the types of source documents for recording transactions and techniques for recording transactions, as well as completing the SKPD accounting cycle. The solution offered by the UPPM Team of the Accounting Department to solve partner problems is to organize Regional Financial Accounting Training for Accounting Teachers at Vocational Schools throughout Mempawah Regency. The target of this activity is that 12 teachers who teach in the Institutional Accounting and Financial Expertise Program in Mempawah Regency can record transactions and complete SKPD accounting cycles, making it easier for teachers to teach every material in the Accounting Practicum subject for Government Agencies/Institutions to students in their schools. each. This training will be held on Monday, October 3, 2022 in the Lab Room. Computer SMK Negeri 1 Mempawah Hilir. This training was attended by 12 accounting teachers from SMK Negeri 1 Mempawah Hilir and SMK Negeri Sungai Kunyit. Activities run smoothly from 08.30 – 16.00 WIB. After attending the training, there was a significant difference in the level of understanding of the participants compared to before attending the training. Participants' knowledge of regional financial accounting increased, as well as skills in carrying out the practice of preparing SKPD financial reports. This shows that the training was carried out effectively. Hopefully the results of this training activity will be useful for teachers in transferring knowledge to their students in the Accounting Practicum subject for Government Agencies/Institutions in their respective schools. Before the event was closed, the PPM Team of the Polnep Accounting Department handed over 12 textbooks to the participants. The session of presenting souvenirs to the Principal of SMK Negeri 1 Mempawah Hilir and taking a group photo ended this activity.
Analisis SWOT Terhadap Penerapan Pembelajaran Tematik di MI Ma’arif NU 1 Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Khamim, Khamim; Wiyani, Nova Ardy
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.2942

Abstract

This study aims to provide a SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) analysis to the implementation of thematic learning in MI Ma'arif NU 1 Pengadegan. The SWOT analysis carried out was seen from various aspects, namely aspects of the headmaster, teachers, students, curriculum, and infrastructure. The approach that is used in this research is a descriptive analytical approach, namely an approach that describes the facts that exist in the field. This study has resulted in the conclusion that in general the implementation of thematic learning in MI Ma'arif NU 1 Pengadegan is not perfect. The strengths and opportunities are proportional to the weaknesses and challenges it has. This fact gives the conclusion that minimizing and even annulling all weaknesses and challenges, while optimizing strengths and opportunities will make the thematic learning in MI Ma'arif NU 1 Pengadegan better.
Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan Farikhah, Dina Salma Nor; Laila, Nurul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.573

Abstract

Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk di perdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini menganalisis batas hukum dan etika rangkap jabatan kepala daerah berdasarkan perspektif hukum positif dan hadis tentang larangan berambisi jabatan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan undang-undang, kepala daerah dilarang merangkap jabatan dan akan dikenai sanksi apabila melanggar. Di sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan.
Analysis of the Heretical Fatwa of the MUI of West Kalimantan Province No. 01/ MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 on the Teachings of the Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR): Analisis Fatwa Sesat MUI Provinsi Kalimantan Barat No. 01/MUI-KALIMANTAN BARAT/I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Khamim, Khamim
Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.427 KB) | DOI: 10.24260/jil.v1i1.8

Abstract

This paper discusses the heretical fatwa issued by the MUI of West Kalimantan Province against Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). In the beginning, Gafatar was engaged in social and community affairs, but in its development, the Community Organization taught religious beliefs and understandings that unsettled Muslim communities in Moton Village, Mempawah Regency, West Kalimantan Province. The phenomenon was then followed up by the West Kalimantan MUI by issuing heretical fatwas and calls to repent for Gafatar members. But on the other hand, the ex-Gafatar General Chairperson, Mahful M Tumanurung argues that the teachings of Gafatar are not Islamic, but they adhere to and hold fast to the understanding of Millah Abraham as the Way of God's Truth. This type of research in this paper is field research with an empirical-qualitative approach. Using qualitative data analysis, the results of this study explain that the consideration of the West Kalimantan Province MUI in issuing fatwa Number 01/MUI-West Kalimantan/I/2016 concerning the Teachings of the Nusantara Fajar Movement (Gafatar) is that the teachings carried by the Gafatar sect conflict with the Qur'an, the Hadith and the rules of Usuluddin, especially following the 10 criteria of heresy issued by the MUI. MUI is not authorized to issue fatwas forbidden if the teachings of Gafatar are a new religion, not Islam, because it is contrary to human rights.
Not Eight, But Four: Muhammad Syahrūr’s Reconstruction of Mustaḥiq Zakah’s Classification Munir, Muhammad Misbahul; Khamim, Khamim
Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v4i1.1211

Abstract

This article analyzes Muhammad Syahrūr’s thoughts on the mustaḥiq zakah (zakat recipient) classification based on his interpretation of Qur’anic verse, QS. al-Taubah [9]: 60. Syahrūr’s perspective is unique because it challenges the classification of mustaḥiq zakah that Islamic jurists have widely accepted. The article uses a literature review with a Gadamer hermeneutic approach. Data was collected through text studies and analyzed using descriptive-analytical techniques. The study found that Syahrūr classified mustaḥiq zakah into four categories: fakīr (poor person), miskīn (needy person), ghārim (the debtor), and ibn sabīl (wayfarer). Using a scientific-historical approach, Syahrūr expanded the meaning of fakīr to include orphans, miskīn to include people with special needs, ghārim to include debts for paying diyah (blood money) for wrongful killing (al-qatl al-khaṭa’), and ibn sabīl, which refers to travelers. Syahrūr’s interpretation of QS. al-Taubah [9]: 60 is a product of his scientific-historical approach, which he developed while in Moscow under the influence of the prevailing logic of the time (episteme), the structuralism of Russian formalism, and his linguistic teacher, Ja’far Dak al-Bāb. Syahrūr’s approach required him to observe the contemporary object’s condition in understanding QS. al-Taubah [9]: 60. The poor conditions in Syria, both internal and external factors, influenced Syahrūr’s interpretation of QS. al-Taubah [9]: 60.
Co-Authors Aji , Michelle Salma Khotom Andjioe, Oscar Rynandi Ansori, Ibnu Hajar Ardhi, Qisthi B2092151009, PERDHIANSYAH Barokah, Nila Rohmatul Bob Mustafa Dewi, V. Ananta Wikrama Tungga Fahmi, Sanabilul Farikhah, Dina Salma Nor Hariono, Duwi Hijriyati, Muthiah Husna, Himmayatul Ida Ayu Putu Sri Widnyani Imam Masrur Junianto, Viki Kusmana, Endang Mahyus, Mahyus Mohammad Hamsa Fauriz Munir, Muhammad Misbahul Noor, Uray M. Nursyahbani, Iqbal Nurul Laila, Nurul Purwanti, Unsa Elen Purwitasari, Aulya Rahayu, Lulus Rezano, Tomi Salsabila, Maulana Thalia Silalahi, DI. Soroni, Mohd. Khafidz Wiyani, Nova Ardy Yani Riyani Zamzami, Alfan Jamil ZK Abdurahman Baizal