Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Hal Pengembang Apartemen Basilica Palembang Dinyatakan Pailit Iwari, Dian Puspa
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6291

Kasus PT.Trinitas Properti Persada dalam proyek melakukan pembangunan apartemen dengan nama Apartemen Basilica. Dalam kegiatan transaksi jual-beli terhadap konsumen, PT. Trinitas Properti Persada melakukan penjualan terhadap unit-unit apartemen yang kesepakatannya telah tertuang dalam perjanjian pengikatan dengan para konsumen yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun, ketika bangunan sudah hampir selesai pembangunannya, PT. Trinitas Properti Persada mengalami permasalahan finansial sehingga diajukan pailit oleh salah satu kreditornya atau konsumen. Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan hukum untuk konsumen diketahui ada dua sifat perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif serta perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif.

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.

THE ROLE OF LEGAL AUDIT IN MITIGATION OF THE RISK OF BANKRUPTCY OR PKPU APPLICATIONS TOWARDS THE COMPANY Aprita, Serlika; Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i1.547

Several well-known companies have recently been the subject of discussion due to their bankruptcy filings. One of the most frequently filed disputes is a request for a suspension of debt payment obligations (PKPU) and bankruptcy. At least several companies have disputes being processed at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court (PN). One such case occurred with the Meikarta developer, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), which was sued by PT Graha Megah Tritunggal for a suspension of debt payment obligations (PKPU) or bankruptcy on October 6, 2020, under case number 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PNNiagaJkt.Pst. Based on the cases above, bankruptcy can occur due to a bankruptcy lawsuit. This condition reflects a high level of financial distress for the company. This can occur due to the inability of company management to carry out its management functions, thus threatening business continuity. In other words, corporate governance is not running as it should. The type of research used in this paper is normative legal research. An important step in legal risk management, legal audits have a strategic role in mitigating potential bankruptcy applications or PKPU against companies by helping to detect the risk of corporate bankruptcy early. Legal audit results are often considered an important tool to support a company's defense in legal proceedings, including in bankruptcy applications or PKPU. Investigative legal audit results can be used as evidence of expert testimony in criminal trials. The Board of Commissioners and the Audit Committee as internal monitoring mechanisms have a role to detect potential bankruptcy early. Therefore, an external monitoring role is needed, carried out by an independent auditor, in this case a public accounting firm (KAP). Because auditing can provide value and benefits to a company's decision makers regarding the quality of the company's financial report information, the role of audits can detect the possibility of a company's bankruptcy.

Protection of Children’s Personal Data (CPD) in the Digital Environment, Legal Obligations of Online Platforms (OPs) in Indonesia Nurhabibah, Nurhabibah; Iwari, Dian Puspa; Istiarsyah, Istiarsyah
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 4 No. 02 (2026): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v4i02.924

The rapid expansion of the digital environment has intensified the collection and processing of children’s personal data by online platforms, raising significant legal concerns regarding privacy and child protection. This study examines the protection of Child Personal Data (CPD) in Indonesia by focusing on the legal obligations of Online Platforms (OP) within the digital ecosystem. Employing a normative juridical approach, the research analyzes statutory regulations on personal data protection, electronic systems, and child protection to assess their coherence and effectiveness. The findings indicate that although Indonesia has established a legal foundation recognizing children as a vulnerable group requiring heightened data protection, regulatory fragmentation, limited operational guidance, and enforcement challenges remain. In particular, ambiguities related to consent mechanisms, age verification, accountability standards, and cross-border platform operations weaken the practical protection of children’s data. This study concludes that clearer, more specific, and enforceable legal obligations for online platforms are necessary to ensure effective CPD protection and to strengthen children’s rights in Indonesia’s digital environment.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search