Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Sanskara Hukum dan HAM The Easta Journal Law and Human Rights West Science Law and Human Rights
Febryani, Evy
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Febryani, Evy
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i1.6293

Abstract

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas. Dengan menggunakan penelitian normatif serta data yang nyata dari bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa payung hukum tindak pidana terorisme yaitu UU Nomor 5 Tahun 2018 masih terdapat banyak kelemahan mendasar secara substasional yang dimana seharusnya Undang- Undang ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Sehingga, diperlukan adanya perbaikan dalam substansi dan membutuhkan kerjasama internasional melalui konvensi internasional agar terciptanya hukum yang kuat untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. 
Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia Judijanto, Loso; Febryani, Evy; Marizal, Wira; Jonas Salmon, Harly Clifford
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 3 No. 02 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v3i02.497

Abstract

Integrasi peradilan digital di Indonesia telah muncul sebagai pendekatan transformatif untuk mengatasi tantangan yang telah lama ada di dalam sistem peradilan, seperti inefisiensi, aksesibilitas yang terbatas, dan kekhawatiran akan transparansi. Penelitian ini mengkaji implementasi peradilan digital melalui analisis yuridis normatif, dengan fokus pada dampaknya terhadap akuntabilitas dan efisiensi peradilan. Penelitian ini menyoroti kerangka hukum yang mendasari peradilan digital, termasuk peraturan dan kebijakan utama, sambil mengidentifikasi kekuatannya, seperti peningkatan transparansi, pengurangan penundaan prosedural, dan penghematan biaya. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan kesenjangan peraturan. Dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik global dan menyelaraskan inisiatif peradilan digital dengan prinsip-prinsip konstitusional, studi ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan efektivitas peradilan digital di Indonesia. Temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang modernisasi sistem peradilan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan inklusivitas.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Abstract

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.
The Impact of Content Moderation Policy on the Spread of Fake News on Social Media in Indonesia Febryani, Evy
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i03.639

Abstract

This research investigates the impact of content moderation policies on the spread of hoax news on social media platforms in Indonesia, employing a normative legal analysis approach. The study examines the effectiveness of existing legal frameworks, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and evaluates content moderation mechanisms employed by both the government and social media platforms. Findings indicate that while the ITE Law provides a legal basis for addressing misinformation, its vague provisions and potential for misuse have raised concerns regarding freedom of speech. Additionally, content moderation efforts by the government and social media platforms face challenges due to technological limitations, inconsistent enforcement, and a lack of public awareness. The study also highlights the need for a more integrated, multi-stakeholder approach to combat hoax news effectively. The research concludes that while current content moderation policies have had some success, their full impact is constrained by legal, technological, and social challenges. To improve the effectiveness of these policies, the study recommends clearer legal frameworks, enhanced technological capabilities, increased media literacy, and stronger coordination among stakeholders.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Abstract

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.
The Impact of Supreme Court Decision Number 5851 K/Pid.Sus LH/2024 on Legal Certainty in Illegal Mining Cases Febryani, Evy; Pahrijal, Rival; Zulfikri, Agung
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 04 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i04.2320

Abstract

This study analyzes Supreme Court Decision Number 5851 K/Pid.Sus LH/2024 and its impact on legal certainty in illegal mining cases in Indonesia through a normative juridical approach. The decision marks an important milestone in the enforcement of environmental criminal law, particularly in addressing unlicensed mining activities that cause ecological damage. By examining statutory regulations, judicial precedents, and doctrinal principles, this study reveals that the Supreme Court consistently applies the principles of strict liability and lex certa, emphasizing that illegal mining constitutes a criminal offense regardless of intent. The Court’s interpretation aligns with environmental protection objectives under Law Number 32 of 2009 and the Mining Law, promoting judicial consistency and strengthening environmental governance. The findings indicate that the decision enhances legal certainty by clarifying criminal liability standards, unifying judicial interpretation, and reinforcing the deterrent effect of environmental law. However, practical challenges remain in ensuring consistent enforcement, improving community awareness, and coordinating between central and regional authorities. Overall, this decision contributes significantly to the development of environmental jurisprudence and the realization of sustainable justice in Indonesia’s legal system.
Analysis of the Influence of Freedom of Expression, Access to Information, and Political Participation on the Protection of Political Rights Fauzan, Fauzan; Lubis, Arief Fahmi; Febryani, Evy; Raihana, Raihana
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.602

Abstract

This research investigates the intricate interplay between freedom of expression, access to information, political participation, and the protection of political rights in Indonesia through a quantitative analysis. A sample of 1500 respondents from diverse demographics was surveyed, and the data were subjected to confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The findings reveal strong positive relationships between freedom of expression, access to information, political participation, and the protection of political rights. The measurement model demonstrated robust psychometric properties, and discriminant validity was confirmed. While the model fit was acceptable, ongoing refinement is suggested. The R-Square value indicates that approximately 60.2% of the variance in the protection of political rights can be explained by the selected variables. The study contributes to the understanding of democratic governance in Indonesia, emphasizing the pivotal role of information, expression, and civic engagement in safeguarding political rights.
Comparison of Legal Aspects of Consumer Protection in E-commerce Transactions and TikTok Shop in Indonesia Judijanto, Loso; Solapari, Nuryati; Karim, Asma; Febryani, Evy
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i02.859

Abstract

Consumer protection in the digital age presents unique challenges and opportunities, particularly in the context of emerging platforms like TikTok Shop. This study undertakes a comparative analysis of the legal aspects of consumer protection in e-commerce transactions and TikTok shops in Indonesia. Through a normative approach, key similarities, differences, challenges, and opportunities are identified, shedding light on the evolving regulatory landscape and its implications for consumers, businesses, and policymakers. Findings highlight the need for adaptive regulation, enhanced enforcement mechanisms, industry collaboration, and consumer empowerment to ensure a fair, transparent, and accountable digital commerce ecosystem.
Revolusi Teknologi dan Tantangan Hukum: Perspektif Privasi dan Keamanan Data dalam Era Internet of Things (IoT) Sembiring, Tamaulina Br.; Koynja, Johannes Johny; Maharaja, Tegen; Febryani, Evy; Marsal, Irsyaf
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2202

Abstract

Revolusi teknologi yang disaksikan dalam era Internet of Things (IoT) telah menghadirkan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat IoT juga membawa tantangan baru dalam hal privasi dan keamanan data. Artikel ini mengeksplorasi dampak revolusi teknologi dalam konteks hukum, dengan fokus pada isu-isu privasi dan keamanan data dalam lingkungan IoT. Dalam artikel ini, kami melakukan tinjauan mendalam tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan IoT dan dampaknya terhadap privasi individu serta keamanan data. Kami menyajikan hasil penelitian terbaru yang mengungkapkan tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam mengatasi isu privasi dan keamanan data dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks. Kami juga membahas inisiatif kebijakan dan regulasi yang telah diadopsi oleh beberapa yurisdiksi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kami menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data dalam era IoT yang terus berkembang, serta implikasinya terhadap pemegang kepentingan seperti konsumen, produsen perangkat IoT, dan penyedia layanan. Artikel ini mengidentifikasi kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk memitigasi risiko dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dalam lingkungan IoT.
Bibliometric Evaluation of Open Access Publishing in Intellectual Property Rights Febryani, Evy; Lubis, Arief Fahmi
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v2i02.216

Abstract

This study conducts a bibliometric evaluation of open access publishing in the realm of intellectual property rights (IPR), aiming to provide insights into the landscape, trends, and potential research directions within this domain. Utilizing data spanning from 1970 to 2024, encompassing 1000 papers with 9684 citations, the analysis employs network visualization, cluster analysis, and trend examination techniques. The results highlight the collaborative nature of scholarly endeavors in IPR, with key themes emerging around the economic implications of IPR, its intersection with global trade, biotechnology, and human rights. These findings offer valuable insights for researchers, policymakers, and practitioners, facilitating evidence-based decision-making and promoting transparency and accessibility in the dissemination of IPR-related knowledge.
Co-Authors Aprita, Serlika Arief Fahmi Lubis Asma Karim, Asma Fauzan . Iwari, Dian Puspa Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Jonas Salmon, Harly Clifford Judijanto, Loso Maharaja, Tegen Marizal, Wira Marsal, Irsyaf Pahrijal, Rival Raihana, Raihana Sembiring, Tamaulina Br. Solapari, Nuryati Zulfikri, Agung