Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Unes Law Review Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Journal of Law, Poliitic and Humanities
Zulkarnain, A.
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah: (Studi Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Mks) Nurmiati, Nurmiati; Zulkarnain, A.; Gayatri, Wulan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 3 (2024): Juli 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v4i3.550

Abstract

Hak-hak atas tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengakomodir permasalahan hak atas tanah di Indonesia. Perkara perdata dapat terjadi oleh karena adanya perbuatan yang melanggar hak seseorang termasuk di dalamnya akibat dari suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terlanggarnya hak seseorang harus diikuti oleh adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam wujud putusan Hakim. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan studi putusan. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concerto, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbuatan tergugat tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kurangnya pendokumentasian karena beberapa informasi merupakan kejadian dimasa lalu dengan informasi yang sangat terbatas dan faktor tidak terdapatnya alas hak yang kuat sebagai dasar dari hal yang didalilkan penggugat kepada tergugat termasuk yang berkenaan dengan izin dari orangtua penggugat kepada orangtua tergugat. (2) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga yang dimaksud menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak dapat terlihat dalam persidangan dan tindakan Tergugat yang telah dinyatakan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia Zulkarnain, A.
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1683

Abstract

Penelitian ini berfokus pada Desain Industri sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang masih lemah dalam Perlindungan hukumnya di Indonesia.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif / doktrinal dengan pendekatan konsep, teori dan perundang-undangan . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri yang didasarkan atas pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia yang harus dilindungi. Namun terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi lemahnya perlindungan hukum atas Desain Industri tersebut karena beberapa faktor yaitu faktor tuntutan pidana, sistem pendaftaran, pembebanan biaya pendaftaran hak desain industri dan pengetahuan masyarakat masih kurang tentang desain industri. Solusinya supaya merevisi Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sekaligus melakukan sosialisasi.
Economic Rights Aspects For Higher Education Foundation Organs Zulkarnain, A.
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1218

Abstract

Penelitian ini berfokus pada Aspek Hak Ekonomi Bagi Organ Penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi . Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan , teori/konsep ,kasus, yang terkait dengan penyelenggaraan yayasan pendidikan tinggi.Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa Hak ekonomi bagi organ penyelenggara yayasan sebelum Undang-Undang Yayasan, tidak jelas pengaturannya karena keberadaan yayasan dimasa lalu didirikan berdasarkan Kebiasaan dan Yurisprudensi. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Pasal 5 ayat (1) ,(2) ,dan (3), yang memberikan hak ekonomi bagi Organ Pengurus Yayasan saja dengan syarat tertentu dan sesuai dengan kemampuan yayasan. Bagi organ Pembina dan Pengawas Yayasan tidak mendapatkan hak ekonomi dari Yayasan, pada hal mereka juga menduduki jabatan dan bertanggung jawab bekerja melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-undang dan Anggaran Dasar Yayasan. Kemudian Organ Pembina dan Pengawas seharusnya memperoleh hak ekonomi sebagaimana Organ Pengurus yang diberikan gaji/upah, honorarium dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan yayasan. Hak ekonomi beradasarkan Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Dasar Sebagai Warga Negara Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, dan Teori Keadilan Distributif dan Keadilan Aequitas (Kepatutan).
Responsibility of Foundation Organs As a Result of Unlawful Acts in The Organization of Higher Education Foundations Zulkarnain, A.
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.393

Abstract

This research focuses on the Responsibilities of Foundation Organs as a Result of Unlawful Actions in the Implementation of Higher Education Foundations. The research method used is Normative Juridical with a statutory, theory/concept, case approach, which is related to the implementation of higher education foundations. Then the data used is secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of this research show that a form of unlawful action by foundation organs related to the management of Higher Education Foundations is accepting the distribution or transfer of foundation assets as intended in Article 70 paragraphs (1) and (2) UUY No. 16 of 2001 which has been amended by Law. No. 28 of 2004, embezzling money from foundation assets as regulated in Article 372 of the Criminal Code, making agreements with organizations or other parties affiliated with the founder or other foundation organs without the approval of the Trustees the foundation, deviated from its duties and authority as a foundation organ, as regulated in the UUY and in the foundation's AD/ART. Actions against the law by foundation organs harm the foundation and related third parties. As for The responsibilities of Foundation Organs related to unlawful acts in the management of the foundation are criminal responsibility in the form of imprisonment and/or/ fines, and civil responsibility in the form of compensation both individually and jointly, as well as administrative responsibility in the form of reprimand sanctions up to dismissal from position as a foundation organ. It is recommended not to establish a higher education foundation if the founder or foundation organ wants to seek personal or group profit because it conflicts with the aims and objectives of the foundation. Suitable means for seeking personal or group profits are through Limited Liability Companies (PT), Firms, Trading Businesses (UD) and the like.
Legal Aspect of Micro, Small, and Medium Business Partnership Agreements through Digital Platforms to Improve Community's Economy Ilmih, Andi Aina; Zulkarnain, A.
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.44001

Abstract

This research focuses on MSME Partnership Agreements through Digital Platforms to improve the community's economy. This research begins by analyzing arrangements related to MSME partnership agreements through digital platforms in Indonesia. Seeing that there are legal arrangements for partnership agreements, forms of MSME partnership agreements and adequate digital platforms, this encourages researchers to conduct in-depth studies. This research was conducted through a digital platform that is available electronically, with the aim of discovering the reality related to the form of MSME partnerships in Indonesia, especially MSMEs in the Semarang City area, then analyzing the legal arrangements regarding MSME partnership agreements and digital platforms, carried out using a descriptive analysis method. Data collection techniques through direct interviews and documentation. Data analysis used qualitative analysis methods with inductive and reflective logic then described systematically according to the problems studied. Based on the research that has been done, legal arrangements for MSME partnership agreements through digital platforms have not been specifically regulated in statutory provisions. Various laws and regulations that currently exist only regulate matters of a general nature, only mentioning the partnership pattern and the term business partnership for MSMEs. In addition, the legal aspects of the Partnership Agreement through the Digital Platform regarding the content and nature of the agreement are still limited. In practice, partnership agreements through digital platforms cause legal problems for their users, both MSME actors and consumers due to access restrictions and policies by digital platform service providers.
Co-Authors Gayatri, Wulan Ilmih, Andi Aina Nurmiati Nurmiati