Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Penolakan Pemakaman Jenazah Terpapar Covid-19: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Nurcahaya; Syarif, Muhammad Raswan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26288

Abstract

Hukum Islam sangat melarang adanya penolakan terhadap jenazah Covid-19. Karena pelaksanaan penyelenggaraan jenazah hukumnya fardhu kifayah yang membuat harus dilaksanakannya pemakaman karena semua orang akan berdosa jika tidak ada salah seorang yang malaksanakannya. Namun tidak hanya itu, dengan melarangnya atau menolaknya pemakaman jenazah akan menyatiki perasaan keluarga yang ditinggalkan, padahal nabi sendiri melarang menyakitin perasaan dari keluarga mayat. Begitupun dalam hukum positif melarang persoalan penolakan jenazah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana dari semua aturan tersebut melarang adanya penolakan jenazah yang terpapar Covid-19 bahkan sampai bisa dijatuhi hukuman pemidaan terhadapnya.
TINJAUAN NORMATIF PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MAIYORI, CISILIA; NURCAHAYA; HARIANTO, WISMAR
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i1.28

Abstract

Perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan tidak bisa dilakukan di Indonesia, hanya bisa dilakukan di luar negeri seperti Singapura. Pencatatan perkawinan oleh negara dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Hakim tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
APPLICATION OF ISLAMIC FAMILY LAW TO THE MUSLIM MINORITY OF SOUTH PATANI THAILAND Agustar, Armi; Nurcahaya
Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama Vol 5 No 1 (2024): (JURNAL AKADEMIKA: KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL, HUMANIORA DAN AGAMA)
Publisher : Wahdatul Ulum Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article examines the application of Islamic family law to the Muslim minority in Thailand's Southern Patani, a region dominated by secular national law and where the majority of the population is Buddhist. The Patani Muslim Community implements Islamic family law in aspects of marriage, divorce, inheritance and child custody in accordance with the teachings of the Shari'a and local customs. The wedding procession includes the marriage contract, dowry, and walimatul urus. However, this community faces challenges such as conflicts between Islamic law and national law, inconsistent legal recognition, and the impact of modernization. Nevertheless, they try to maintain traditions with education, outreach, and cooperation with authorities. Government support and increased intercultural dialogue are critical to ensuring justice and social harmony in Patani.
PERANCANGAN JEMBATAN I GIRDER DAN TRUSS SISTEM KOMPOSIT BENTANG 110 METER LAHAT SUMATERA SELATAN Nurcahaya; Shapiyah, Sara; Marpaung, Raja; Lina Flaviana Tilik
PILAR Vol 19 No 2 (2024): Pilar: September 2024
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53893/pilar.v19i2.9485

Abstract

A bridge is a construction that connects two or more separate areas. Bridges owned by PT. Bara Alam Utama is located in Banjarsari, Lahat Regency, South Sumatra. This bridge is used as an alternative way to bring mining products in the form of coal to the storage station. The total length of the bridge is 110 meters. This bridge is divided into 3 segments, namely the first segment is the beam I bridge, the second segment is the steel frame bridge and the third segment is the beam I bridge. The beam I bridge has a length of 25 m and the steel frame bridge has a length of 60 m. This bridge system uses a composite system of a combination of concrete and steel frames. The planning includes the superstructure and the substructure. From the results of the sondir test, the abutments and pillars are not able to withstand the sliding bearing capacity, therefore piles with a spunpile type with a diameter of 80 cm are used. Bridge planning is guided by RSNI T-12-2004, RSNI T-03-2005, SNI 2833-2016, SNI 1725-2016 and other library sources.
Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam Budi Tama Siahaan; Nurcahaya; Faisar Ananda
Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/bmgbbd22

Abstract

diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, perbedaan perlakuan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan seringkali menimbulkan perbedaan persepsi dan konflik di kalangan masyarakat, terutama ketika pembagian dilakukan di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks yang terjadi di luar pengadilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur pembagian warisan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam secara tegas menentukan bahwa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan dalam warisan, perbedaan perlakuan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pembagian warisan di luar pengadilan sering kali tidak mengikuti prinsip-prinsip syariat secara murni, yang menyebabkan ketidakadilan dan penyalahgunaan hak waris. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum waris Islam agar pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan gender yang diajarkan dalam Islam.Kata kunci: warisan, laki-laki, perempuan, hukum Islam, pengadilan. AbstractInheritance distribution is one of the important aspects of Islamic law that is regulated in detail in the Qur'an and Hadith. However, in practice, the difference in treatment between male and female heirs in the distribution of inheritance often causes differences in perception and conflict among the community, especially when the distribution is carried out outside the court. This study aims to examine and compare the distribution of inheritance between male and female heirs from the perspective of Islamic law, especially in the context of what happens outside the court. Through a qualitative approach with a literature study method, this study analyzes the provisions of Islamic law that regulate the distribution of inheritance, as well as the factors that influence the implementation of this law in society. The results of the study show that although Islamic law explicitly states that men receive a larger share than women in inheritance, this difference in treatment is often influenced by cultural and social factors that apply in society. In addition, the distribution of inheritance outside the court often does not follow the principles of sharia purely, which causes injustice and abuse of inheritance rights. Therefore, it is important to increase public understanding of the provisions of Islamic inheritance law so that the distribution of inheritance can be carried out fairly, in accordance with the principles of justice and gender balance taught 
Penerapan Metode Tutor Sebaya dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di SMKN 2 Makassar Nurcahaya; Purnamawati; Siti Rokhmah
Jurnal MediaTIK Volume 8 Issue 1, Januari (2025)
Publisher : Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59562/mediatik.vi.6027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan metode tutor sebaya pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan di SMKN 2 Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 2 Makassar yang berjumlah 27 orang. Jenis Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus yaitu masing-masing siklus terdiri atas tiga kali pertemuan. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Administrasi Sistem Jaringan.
Utilization of Biogas Energy for Pasteurization in Sembalun Mushroom Initiative Zubaidah, Teti; Rosmaliati; Rokhmat, Joni; Muntari; Niseng, Zakee; Nurcahaya; Saputra, Ramdani; Akbar, Lalu Muhamad Roviq; Gunada, I Wayan; Hidayat, X Zardht Alex
Unram Journal of Community Service Vol. 6 No. 3 (2025): September
Publisher : Pascasarjana Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ujcs.v6i3.1174

Abstract

The Sembalun Mushroom Initiative aims to strengthen food security and resilience to disasters in Sembalun Bumbung and circumstance villages through the utilization of biogas energy for the pasteurization process of mushrooms. These areas are prone to disasters, making the supply of food and sustainable energy a major challenge. The project utilizes cow dung waste as an environmentally friendly biogas source to support pasteurization and mushroom cultivation. Traditionally, mushroom pasteurization processes still use firewood, which triggers deforestation, high carbon emissions, and health risks from smoke. The community service team from the University of Mataram has developed biogas technology as an alternative solution. The biogas installation at the At-Tazkiyah Islamic Boarding School was completed in May 2024 and began operating in July 2024, thereafter a mushroom house has been built for mushroom cultivation in early 2025. During this community service project, a gas pasteurization system is installed and used for pasteurization, followed by training and capacity building for the community in utilizing green energy sources. The aim is to introduce a transition to environmentally friendly technologies, as well as to support innovation, sustainability, and community engagement. The activities are an international collaboration between the Postgraduate Program and the Faculty of Engineering at University of Mataram and the Fatoni University in Thailand. It is expected to expand Unram's international exposure and strengthen cooperation between countries.
The Role of Sharia Economy in Building Sustainable MSMEs in Indonesia Rinaldi, Afdhol; Nurcahaya
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 3 No. 2 (2025): JAWI - JUNI
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MSMEs play an important role in driving national economic growth, creating jobs, and improving community welfare. However, MSMEs still face various challenges such as access to capital and business guidance. The Sharia economy has emerged as a solution for empowering MSMEs through the principles of justice, transparency, and adherence to Sharia-based values. This article discusses how the Sharia economy can support MSME empowerment through various instruments such as Islamic financial institutions, zakat, infaq, alms, and productive waqf. The research method used was a literature review using a descriptive-qualitative approach. The results of the study indicate that the optimal application of Sharia economic principles can make MSMEs more competitive and contribute to equitable welfare distribution among Indonesian people.
From Classroom to Ideological Space: The Formation of Radicalism in the Academic Environment Misrah; Nurcahaya; Ismail; Hutagalung, Syahrial Arif
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5727

Abstract

Radicalism remains a significant concern in Indonesia, particularly inside the educational setting. This study seeks to comprehend the phenomena of radicalism among students, particularly among Islamic Religious Universities (PTKI). Data was acquired using a qualitative technique through interviews, observations, focus group discussions, and surveys at five PTKIs in Sumatra. Significant findings indicate that approximately 50% of students acknowledge the presence of radical ideology on their campuses, however their understanding of the term of radicalism varies. Women have been recognized for their roles in radical organizations, serving as both recruiters and logistical supporters. This study's result underscores the necessity for enhanced literacy on radicalism among students, as well as the imperative to elevate understanding of women's participation in radical movements, which necessitates academic and legislative measures to disrupt the cycle of radicalism..