Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT Evy Febryani; Dian Puspa Iwari; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1173

Abstract

In practice, it is very difficult to determine whether there is or is not a fault in a corporation. It turns out that in developments, especially regarding corporate criminal liability, it is known that there is a new view or let's say a slightly different view, that specifically the responsibility of legal entities, the principle of fault does not absolutely apply, so that criminal liability is refers to the doctrine of strict liability (absolute responsibility) and vicarious liability (responsibility imposed on another person) which in principle is a deviation from the principle of fault. This research was created and compiled using a narrative descriptive research method. This research typology is descriptive-narrative, emphasizing the use of secondary data obtained through literature study. In Article 59 of the Criminal Code, corporate criminal liability is borne by its management. Therefore, the subject of corporate criminal law is attached to the actions of the management themselves. The meaning of the claim in this case must be interpreted as a civil prosecution because the corporation loses the right to manage its assets which are entered into bankruptcy. Apart from that, if all of the corporation's assets are entered into bankruptcy, this will have an impact on the liquidation process. As stated in Article 71 POJK Number 28/POJK.05/2014, as well as Article 142 UUPT, it is possible for the liquidation process or the cause of liquidation to occur because of the bankruptcy decision.
Evektitivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 273 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Kasus Di Polrestabes Palembang Dian Puspa Iwari; Evy Febryani
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.856

Abstract

Law enforcement is closely related to society, in terms of success or failure. Law enforcement is also said to be effective if all components of the legal system function well. In this research the athor discuses the effectiveness of arti cle 273 of Law NO 22 of 2009 on traffic accidents and also the obstacle factors. From the number of accidents, it can be saids that Article 273 is not yet effective because the graph of the decline in the number of accidents has not fallen drastically. This is cool, there are several factor, includings: the irrelevance of the condition of existing facilities and facilities in traffic life and the public lack of undestanding of the law.
Sosialisasi Hukum Tentang Pemilu: Meningkatkan Kesadaran Dan Kecerdasan Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di Kalangan Siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang Helmi Ibrahim; Hendri S; Arif Wisnu Pratama; Muhammad Novrianto; Dea Justicia Ardha; Sarah; Dian Puspa Iwari
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v1i1.397

Abstract

Konsep politik negara Indonesia, pemilu salah satu proses yang diselenggarakan setiap lima tahun, baik untuk memilih Anggota Legislatif maupun untuk memilih Eksekutif yaitu Presiden dan wakil Presiden. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen. Negara yang demokratis negara yang mementingkan dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan dan dalam setiap pengambilan kebijakan selalu melihat aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah pemeran utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang penting. Peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah turut serta dan berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan pemilihan wakil rakyat baik eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perlunya meyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Dengan mengadakan Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak lagi mengalami ketidaktahuan terhadap calon wakil rakyat yang mereka pilih. Dengan demikian, apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menganggap perlu untuk memberkan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berupa penyuluhan hukum tentang meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 di kalangan siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang.