Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Novrianto, M.
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN M Novrianto; Mada Apriandi Zuhir
Lex LATA Volume 4 Nomor 2, Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1552

Abstract

ABSTRAKSetiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak belumlah maksimal, dimana Undang-undang hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Smentara hak anak sebagai korban belum mendapatkan perhatian yang serius. Bentuk perlindungan yang dimaskud adalah nemtuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek kepada korban. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaiamana Implementasi Hak Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada.Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban.  ABSTRACTEvery child who is a victim of a crime is entitled to restitution, this can be seen in Article 2 of PP Number 43 of 2017 concerning the implementation of Restitution for children who are victims of criminal acts. the form of protection against crimes against children has not been maximized, where the law only provides protection in the form of criminal penalties for perpetrators of crimes. While the rights of children as victims have not received serious attention. The form of protection referred to is the form of protection after the occurrence of a crime, which has an effect on the victim. The problem discussed in this paper is how to implement the right of restitution for children who are victims of criminal acts in the process of investigation, prosecution, and court decisions. The research method used to discuss the problems in this research is empirical juridical research, namely by approaching legal norms and identifying existing social conditions.Keywords: Restitution, Children, Victims.
Sosialisasi Hukum Tentang Pemilu: Meningkatkan Kesadaran Dan Kecerdasan Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di Kalangan Siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang Helmi Ibrahim; Hendri S; Arif Wisnu Pratama; Muhammad Novrianto; Dea Justicia Ardha; Sarah; Dian Puspa Iwari
Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jadmas.v1i1.397

Abstract

Konsep politik negara Indonesia, pemilu salah satu proses yang diselenggarakan setiap lima tahun, baik untuk memilih Anggota Legislatif maupun untuk memilih Eksekutif yaitu Presiden dan wakil Presiden. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen. Negara yang demokratis negara yang mementingkan dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan dan dalam setiap pengambilan kebijakan selalu melihat aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah pemeran utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang penting. Peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah turut serta dan berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan pemilihan wakil rakyat baik eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perlunya meyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat agar pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Dengan mengadakan Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak lagi mengalami ketidaktahuan terhadap calon wakil rakyat yang mereka pilih. Dengan demikian, apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menganggap perlu untuk memberkan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berupa penyuluhan hukum tentang meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 di kalangan siswa SMA/SMK Muhammadiyah Kota Palembang.
Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan Novrianto, M.; Indrajaya, Indrajaya
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1299

Abstract

The form of protection given to children is not optimal, where the law only provides protection in the form of imposing prison sanctions on perpetrators of crimes, while the fundamental rights of children who are victims of crime have not been taken seriously. The form of protection in question is a form of protection after the occurrence of a crime that has a direct effect on the victim, one of which is the granting of the right of restitution. The granting of the right of restitution is a form of compensation for children who are victims of a crime. qualitative in nature to obtain descriptive results.
Kedudukan Keterangan Ahli di Sidang Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Korupsi Novrianto, M.; Indrajaya, Indrajaya
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1425

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has an impact on the nation's economy. In general, corruption is carried out by educated people who have wide networks in society. When examining corruption cases in court, the presence of experts can assist the judge in proving the defendant's guilt. Expert testimony as evidence has important power in making clear a criminal act. The judge decides that a person has indeed committed a criminal act determined by at least two valid pieces of evidence and he is convinced that a crime has indeed occurred. This research is to find out the position of expert testimony in proving criminal acts of corruption, the research method used is normative research.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cyber Crime Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia Novrianto, M
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10615

Abstract

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kejahatan siber di Indonesia. AI dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan modus yang semakin canggih, seperti penipuan deepfake, manipulasi verifikasi biometrik, hingga serangan siber otomatis. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, mengingat regulasi yang ada terutama KUHP dan UU ITE belum secara spesifik mengatur karakteristik kejahatan berbasis AI, termasuk definisi yuridis, ruang lingkup delik, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan regulasi, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap Cyber Crime berbasis AI di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait definisi AI, pembagian tanggung jawab antara pembuat, operator, dan pengguna AI, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan infrastruktur forensik digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang mencakup penyusunan regulasi khusus AI Cyber Crime, penguatan kapasitas teknis aparat, pembentukan unit khusus penanganan kejahatan digital berbasis teknologi tinggi, dan integrasi prinsip etika teknologi dalam kebijakan nasional. Kebijakan yang adaptif dan komprehensif diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta efektivitas penanggulangan kejahatan siber di era kecerdasan buatan.
Co-Authors Apriandi, Mada Arif Wisnu Pratama Dea Justicia Ardha Dian Puspa Iwari Helmi Ibrahim Hendri S Indrajaya, Indrajaya Sarah