Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dunia Ilmu Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Ahdi Hidayat
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Ahdi Hidayat; M. Haykel; Rizqi Ulmaliyah Alhaddi; Selsa Selviana; Siva Delvina
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.292

Abstract

National implementation must reflect the Constitution's wishes for all citizens. Articles 56 and 57 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court explained that the Constitutional Court has the authority to review the 1945 NRI Law. The Constitutional Court does not always play a negative role as a legislator in making decisions. In rare cases, developments have led to a transition to the type of Constitutional Court decisions that extend to positive legislation. This research uses a normative legal approach. Research by conducting legal research. The results of this research indicate that the change in Constitutional Court law from negative to positive was based on the need to fill legal gaps and balance legal certainty, justice, and expediency. Constitutional Court Decision 90/PUU-XXI/2023 introduces new regulations that limit the minimum age requirements for presidential/vice presidential candidates, taking into account their experience in office.
Fungsionalisasi Kartu Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi kepada Petani di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Saptaning Ruju Paminto; Ibrahim Khalil Ahmad; Zenal Syaepul Rohman; Ahdi Hidayat; Tegar Wahyu Hidayat; Fakhrian Yudiansyah
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.328

Abstract

Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers aims to improve farmers' welfare through various programs, including fertilizer subsidies. However, the distribution of subsidized fertilizers often faces issues such as misallocation, delays, and misuse. The Farmer Card (Kartu Tani), an innovation to facilitate the distribution of subsidized fertilizers, has significant potential to address these problems. This study aims to evaluate the effectiveness of the Farmer Card in the distribution of subsidized fertilizers, identify the challenges faced by farmers in its use, and propose solutions for the optimization of the Farmer Card. Using a descriptive qualitative approach through literature review, this study finds that the main challenges include technical issues, lack of socialization, bureaucratic hurdles, and farmers' distrust of new technology. Proposed solutions include enhancing technological infrastructure, providing intensive training for farmers, and simplifying administrative procedures. The study's results indicate that improvements in these aspects can enhance the effectiveness and transparency of subsidized fertilizer distribution through the Farmer Card.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber Saptaning Ruju Paminto; Ahdi Hidayat; Bilkis Nabila; M. Raihan Husaeni; Siti Jenar Maharani
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.453

Abstract

Pencurian data dan informasi pribadi di era digital menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meresahkan di Indonesia. Kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, kelalaian individu dalam menjaga data pribadi, serangan malware, social engineering, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber. Dampak dari kejahatan ini mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan emosional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencurian data dan informasi pribadi, menganalisis dampaknya terhadap korban, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Selain itu, upaya pemerintah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban kejahatan siber. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penguatan perlindungan hukum, diharapkan pencurian data dapat diminimalkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.
Co-Authors Bilkis Nabila Fakhrian Yudiansyah Ibrahim Khalil Ahmad M. Haykel M. Raihan Husaeni Rizqi Ulmaliyah Alhaddi Saptaning Ruju Paminto Selsa Selviana Siti Jenar Maharani Siva Delvina Tegar Wahyu Hidayat Zenal Syaepul Rohman