Gilang Mafliano Rachmatshah
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sengketa Kandidat Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan Gilang Mafliano Rachmatshah; Dyah Hayu Woro Indrasti; Lois Salwa Aurella
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3748

Abstract

This article examines and discusses the Supreme Court judge's decision regarding the results of the Individual Candidate Dispute in the 2020 Ketapang Regent and Deputy Regent General Election at the Regency Level during the Improvement Period. viewed from the perspective of State Administrative Law. seen from the case and the way the judge assesses the case and the judge's decision. In this article we use qualitative research methods, which focus on observation and in-depth research. pay attention to human behavior and what aspects influence it. This is realized by looking at what aspects make the plaintiff object and what aspects influence the judge to make a decision
Perlindungan Korban Upaya Pembunuhan Massal Di Sukahaji Muhammad Aldy Mubaroq; Gamaliel Yudho Widianto; Gilang Mafliano Rachmatshah
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 6 (2025): Menulis - Juni
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i6.353

Abstract

Kawasan Sukahaji menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan pemukiman. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Selain itu, tidak jarang dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan batas tanah dapat menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban upaya pembunuhan massal yang terjadi di wilayah Sukahaji, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan unsur kekerasan yang sistematis serta dampak trauma yang mendalam bagi para korban. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan penelitian ini menggambarkan respons aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta peran masyarakat dalam mendampingi dan memulihkan kondisi para korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek rehabilitasi jangka panjang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan yang komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana serta penguatan dukungan psikososial secara berkelanjutan bagi para penyintas.
Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara Rohmatul Jannah; Keisya Oktavia Afida Denna; Theo Galih Prayudha; Gilang Mafliano Rachmatshah; Tedy Irawan; Kuswan Hadji
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v1i4.57

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of developments in the implementation of Trias Politica principles in the performance of high state institutions in Indonesia. Trias Politica, which refers to the separation of powers into executive, legislative and judiciary, is an important foundation in a democratic government system. Through a qualitative approach, this research evaluates how the division of power has transformed since the implementation of political reform in Indonesia, as well as its impact on the performance of state institutions in carrying out their duties and functions. The research results show that although there have been significant developments in the implementation of Trias Politica, several challenges such as overlapping authority, lack of synergy between institutions, and political influence remain obstacles. However, the application of the principle of separation of powers has generally increased accountability, transparency and efficiency in the performance of high state institutions. This research recommends strengthening coordination between institutions and more stringent legal reforms to improve the performance of state institutions as a whole.