Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM TERHADAP TATANAN NEGARA DALAM PEMERINTAHAN DI ACEH Pakpahan, Zainal Abidin; Irianti, Fitriani; Listina, Listina; Khairani, Lela
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 1 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v7i1.662

Abstract

Aceh sebagai daerah yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewenangan khusus dan dapat melaksanakan tatanan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Syariat Islam dalam tatanan Pemerintahan di Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data penelitian adalah kepustakaan melalui bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif, analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sehingga hasil penelitian ini yaitu makna Qanun di Aceh tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berdasarkan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar’iat Islam. Akan tetapi dalam hal hirarki hukum Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pada eksistensinya kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda didaerah lainnya yang berada di Indonesia.
Fungsi dan Materi Muatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Irianti, Fitriani; Listina, Listina; Khairani, Lela; Marpaung, Angel Yeli Mariana; Ekasari, Aisyah; Munthe, Indra Kumalasari
Indonesia Berdaya Vol 4, No 4 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023571

Abstract

Kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyaknya situs pornografi di mediasosial. Situs-situs tersebut sangat mudah diakses oleh pengguna media sosial dari semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Globalisasi membawa perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat yang menyebabkan pergeseran selera dan gaya hidup. Pemerintah melalui Kominfo sudah banyak menghapus situs-situs fornografi tetapi belum sepenuhnya dapat menangani perkembangan situs-situs tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2008. Metode penelitian mengacu pada perumusan masalah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Konten pornografi yang digunakan untuk komsumsi pribadi, juga melanggar Undang-Undang No. 44 tahun 2008 yang merupakan hukum positif, oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan definisi pornografi. Kendala yang terjadi di media sosial dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 44 tahun 2008, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga konten - konten pornografi sangat bebas bertebaran di media social. Masih tingginya kasus- kasus pornografi di media sosial mengindikasikan bahwa implementasi Undang - Undang No. 44 tahun 2008 masih belum maksimal, canggihnya teknologi dan tingginya arus globalisasi membuat semua pihak kewalahan dalam mengimplementasikan undang–undang tersebut.