Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 Idayanti, Ila mei; Suryani, Eny Inti; Wati, Yonna
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2147

Abstract

Pengawasan yang efektif oleh seorang camat merupakan elemen penting guna meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah. Penelitian ini menggali peran penting yang dimainkan oleh seorang camat dalam konteks pengawasan, dengan fokus pada upaya mereka dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah, serta menunjukan bahwa peran pengawasan camat tidak hanya terbatas pada pemantauan rutin, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, advokasi kebijakan, dan pendekatan proaktif terhadap masalah- masalah yang muncul. Penanganan konflik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Konflik adalah fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. termasuk di Pekon Kresnomulyo. Penanganan konflik menjadi penting untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tingkat lokal. Salah satu figur kunci dalam penanganan konflik adalah Camat, yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelesaian konflik di Pekon Kresnomulyo. Penelitian ini bermaksud guna menggali lebih dalam mengenai peran pengawasan Carnat dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya Camat memiliki peran yang signifikan dalam memonitor, mengidentifikasi, dan menyelesaikan konflik yang muncul di Pekon Kresnomulyo. Peran ini mencakup pengawasan terhadap dinamika sosial masyarakat, fasilitasi dialog antarpihak yang terlibat dalam konflik, serta kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas konflik sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Camat Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Camat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Pekon Kresnomulyo.
Village Head’s Leadership Style to Improve Village Development: Study on Durian Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency Putri, Martharia; Suryani, Eny Inti; Wati, Yonna; Warsiyah, Warsiyah
Pancasila International Journal of Applied Social Science Том 3 № 03 (2025): Pancasila International Journal of Applied Social Science
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/pancasila.v3i03.1990

Abstract

The village government has the main obligation to carry out physical development in order to improve the welfare of the village community. The role of the village head as a leader greatly determines the success of development, especially in creating equity and encouraging community participation. This study aims to analyze the leadership style of the Head of Durian Village, Padang Cermin District, Pesawaran Regency, in improving the physical development of the village in 2021. The research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews with nine informants consisting of village officials and communities. The results of the study show that the leadership style applied tends to be participatory, shown by the involvement of the community in village development planning deliberations (Musrenbang) and direct communication between village heads and residents. However, the application of this participatory style is not optimal because there is still a development gap between hamlets, especially between the more advanced Tegal Arum Hamlet and the underdeveloped Pakuan Hamlet. Low levels of awareness, differences in education and economic conditions, and the apathy of the community are also obstacles to participation. The conclusion of this study confirms that although participatory leadership has been sought, its effectiveness is still limited and has not been able to evenly distribute development as a whole. The implication of these findings is the need for a more adaptive, communicative, and inclusive leadership strategy so that community participation can increase and village development can run more evenly and sustainably.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERPRES NO. 66 TAHUN 2021 DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG wati, yonna; maysuhetni, maysuhetni; Islam, Nur; Suprihatin, Suprihatin
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4270

Abstract

ABSTRACTLampung Province, as one of Indonesia's national food barns, faces challenges such as production disparities, price fluctuations, and import dependency. Presidential Regulation No. 66 of 2021 concerning the National Food Agency is designed to strengthen food sovereignty, but its implementation at the regional level has not been comprehensively evaluated. This research is urgent to identify the gap between national policy and field realities, and to formulate evidence-based solutions to support sustainable food development. Objectives: (1) To evaluate the effectiveness of implementing Perpres No. 66/2021 in Lampung, (2) To analyze supporting and inhibiting factors for food self-sufficiency, and (3) To formulate adaptive policy recommendations for stakeholders. Methods: The research uses a mixed-methods approach with quantitative analysis (survey of 100 farmers in 5 districts) and qualitative analysis (interviews with 15 stakeholders, FGD). Data were analyzed using descriptive statistics, regression, and thematic analysis. The research results show the effectiveness of policy implementation is in the low-medium category (55%), with main constraints on institutions, coordination, and budget. Although there was an increase in rice production (10%), systemic self-sufficiency has not been achieved. Conclusion: It is necessary to strengthen regional food institutions, increase budget allocation, and a participatory approach to transform the national mandate into effective regional action.Keywords: Policy Implementation; Food Self-Sufficiency; Presidential Regulation No.66 of 2021; Lampung Province; Sustainable Agriculture