Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal hukum IUS PUBLICUM

IMPLIKASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA ATAS BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Rongalaha, Johan; Palenewen, James Yoseph
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.45

Abstract

Penelitian ini dengan judul “Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum” ini merupakan hal yang sangat penting di mana seseorang yang mempunyai nama pada sertifikat merupakan pemilik yang sah, terkuat dan terpenuh atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura masih banyak orang yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut tetapi sudah beralih haknya ke orang lain, dengan kata lain bahwa sertifikat tersebut bukan haknya lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris yaitu dimana suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu melalui pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di kantor pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, dan proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) hari, serta penerbitan sertifikat. Sedangkan hambatan-hambatan dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu hambatan internal dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Adapun hambatan eksternalnya; yaitu banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan pajak-pajak yang harus dibayarkan.
ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021 Krey, Thresia Hilda Mathelda Yenkase; Rongalaha, Johan; Palit, Silvester Magnus Loogman
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.49

Abstract

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021 berlangsung dengan sukses dan meriah. Namun dibalik suksesnya penyelenggaraan PON XX tersebut, lagu "Aku Papua" ciptaan Franky Sahilatua yang bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yakni Edo Kondologit, Michael Jakarimilena, dan Nowela Elizabeth Auparay dalam upacara pembukaan PON XX Papua di Stadion Utama Lukas Enembe Jayapura, ternyata menuai kontroversi. Lagu "Aku Papua" diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya. Oleh karena itu dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya lagu yang merupakan bagian dari Hak Cipta, serta untuk mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ahli waris pencipta lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan memiliki target luaran berupa artikel yang dimuat dalam jurnal yang nantinya berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Hal yang terjadi pada ahli waris lagu “Aku Papua” adalah salah satu contoh kasus pelanggaran Hak Cipta yang dapat terjadi atas karya lagu yang digunakan pihak lain tanpa izin dari ahli waris karya ciptaan tersebut. mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.