Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian UMKM EBAMUKAI; JURNAL PENGABDIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Sobardo Hamonangan
Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN PERAN USAHA MIKRO KECIL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN Pelupessy, Eddy; Kaplele, Farida; Asmarani, Nur; Polontoh, Herry M.; Hamonangan, Sobardo
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v3i1.55

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan Peran Usaha Mikro Kecil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat memberikan penggambaran dan masukan mengenai pendekatan dinamis dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil yang merupakan plasma dari ekonomi kerakyatan sebagaimana digaungkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Basis Usaha Mikro Kecil sendiri dan ekonomi rakyat secara umum sangat lemah dalam visi dan sikap wirausaha dan manjemen bisnis yang paling mendasar, walaupun sering diklaim cukup bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang belum dapat teratasi sampai sekarang. Eksistensi usaha kecil masih belum terlepas dari beberapa permasalahan klasik yang menyertainya. Terutama akses modal dan kesempatan peluang usaha, disamping masalah produksi pemasaran, lapangan kerja dan teknologi
PENYULUHAN HUKUM UPAYA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Budiyanto; Girsang, Hotlarisda; Susi Irianti; Sobardo Hamonangan
EBAMUKAI PAPUA JURNAL PENGABDIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/ejpipt.v2i2.219

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Di Distrik Biak Timur, kasus kekerasan rumah tangga merupakan kasus yang banyak terjadi di masyarakat, tetapi seperti yang terjadi di wilayah lain di Indonesia, kasus yang tertangani masih sangat sedikit. Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk ceramah tentang penyuluhan hukum upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dilaksanakan di Kampung Soryar Distrik Biak Timur  dengan sasaran penyuluhan adalah perangkat kampung dan perwakilan masyarakat dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Alasan mengapa pengabdian ini dilakukan karena banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi sementara masih minimnya pemahaman Aparat Kampung dan masyarakat dalam alur penyelesaiannya. Sehingga apabila ada korban kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak tertangani dan terabaikan, sehingga korban kekerasan akan menjadi korban perbuatan berulang dengan intensitas keparahan perbuatan semakin meningkat. Oleh karena itu maka penyuluhan ini dilaksanakan untuk membuka wawasan pemahaman Aparat Kampung dan masyarakat mengenai upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Capaian dari pengabdian ini adalah menambah pengetahuan hukum Aparat Kampung dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Pembobolan Bank Melalui Transaksi Letter of Credit L/C Pelupessy, Eddy; Hamonangan, Sobardo
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14193887

Abstract

This research is entitled Bank Break-In Through Letter Of Credit L/C Transactions. The type of research used is normative juridical, namely to examine legal concepts related to law enforcement for misuse of letters of credit as a means of payment in transactions. The results of the study revealed that the presence of fictitious documents as a means of disbursing L/C clearly contains evil motives coloring bank break-ins, as a bank that is involved in the international trade area (International track Jurvice), operational risks have certainly been calculated in advance. Risk Management should understand the potential risks. The risks that can occur in connection with the involvement of the bank as a guarantor and mediator between sellers and buyers from different countries. Of course it is also riskier to provide dual facilities to one customer as an importer and exporter customer at the same time. Therefore, law enforcement for misuse of letters of credit is the application of the principle of knowing the customer which is the embryo of the principle of maximum caution in order to minimize crime in the banking sector.
Marriage Registration Assistance According to Law No. 1 of 1974 on Marriage Sobardo Hamonangan; Mulyadi, Dudi; Kadir Katjong; Supriyanto Hadi; Frans Reumi
Jurnal Insan Pengabdian Indonesia Vol. 2 No. 4 (2024): Desember : Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Publisher : PT. ALHAFI BERKAH INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62007/jouipi.v2i4.365

Abstract

The title of this community service program is "Marriage Registration Assistance According to Law No. 1 of 1974 on Marriage," which was held on August 25, 2024, at the Sidang Jemaat Allah Efesus Church in Jayapura Regency, with 28 (twenty-eight) congregants in attendance. The activity utilized counseling and interactive discussion methods to provide a comprehensive understanding of the importance of official marriage registration according to the law. Participants were given a step-by-step guide on the marriage registration process and informed about the legal rights obtained after the marriage is registered. The outcome was an increased awareness among the congregants about the significance of official marriage registration, with several participants expressing interest in registering their marriages in accordance with applicable legal provisions.
The Application of Science and Technology in Law No. 28 of 2014 on Copyright for Lecturers at Universitas Muhammadiyah Papua Herry M. Polontoh; Frans Reumi; Dudi Mulyadi; Tri Yanuaria; Ruth Kambuaya; Sobardo Hamonangan
Jurnal Insan Pengabdian Indonesia Vol. 3 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Publisher : PT. ALHAFI BERKAH INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62007/jouipi.v3i1.409

Abstract

The title of this community service activity is "The Application of Science and Technology in Law No. 28 of 2014 on Copyright for Lecturers at Universitas Muhammadiyah Papua." This activity was conducted on August 1, 2024, and attended by 19 (nineteen) lecturers. The goal was to enhance the understanding and skills of lecturers in applying the Copyright Law, particularly related to academic works and research. The implementation methods included socialization, workshops, and mentoring. The socialization provided basic understanding of copyright and intellectual property protection. The workshop focused on practical training, such as how to register copyrights and understand the legal procedures. Mentoring, both in groups and individually, offered direct guidance to lecturers in applying the knowledge they had gained.The outcomes achieved included increased lecturer knowledge of copyright, an increase in the number of works registered, and the formation of a copyright oversight team within the university to ensure compliance with applicable regulations.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak MilikUntuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Reumy, Ludia Jemima I.R.; Hamonangan, Sobardo; Samosir, Hotlan; Bauw, Lily; M. Polontoh, Herry; Reba, Yusak; Pelupessy, Eddy; Rongalaha, Johan; Solossa, Marthinus; Reumi, Frans; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Samosir, Rendra Christian
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 6 (2025): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/7kn95061

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 februari 2025 yang dilaksanakan di Kelurahan Hedam. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
Aspek Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit Komsumtif Pada Bank Papua Kantor Cabang Kota Jayapura Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Sella Petrix; Hamonangan, Sobardo
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 11 (2025): June, 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15642239

Abstract

This study aims to determine, analyze and clearly describe the application of the principle of freedom of contract in consumer credit agreements at Bank Papua, Jayapura City Branch Office and the form of legal protection that should be given to debtor customers as a form of implementation of the principle of freedom of contract that is responsible at Bank Papua, Jayapura City Branch Office. This research method is normative legal research or often also called doctrinal research. Normative legal research is carried out by examining library materials which are secondary data. The approach used in normative legal research is the statute approach and the conceptual approach. The results of the study revealed that the application of the principle of freedom of contract to credit agreements at Bank Papua, Jayapura City Branch Office, in credit agreements is categorized as a failure to implement policies that are non-implementation (cannot be implemented). This is evidenced by the many standard clauses that tend to protect creditors without paying attention to the rights of debtors. In practice, the standard clauses in the working capital credit agreement can be said to be biased, while the principle of balance also needs to be considered in making an agreement, but not enough through legal substance, but the bureaucratic apparatus and the community play an important role so that the law can work in society. Therefore, to reduce the risks faced in banking credit agreements, the active role of the government is very much needed by bank credit customers, namely by tightening supervision in terms of the use of standard agreements. This aims to ensure that bank credit customers as the weaker party can better protect their rights. As well as bank credit customers must be more active in fighting for their rights and more critical in examining the clauses in the credit agreement.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri Petrix Pelupessy, Sella; Elkiopas Pelupessy, Berd; Hamonangan, Sobardo
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 5 (2025): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research entitled "Legal Protection of Workers' Rights Due to Termination of Employment Due to Resignation." The purpose of this research is to analyze the substance of labor regulations in Indonesia, particularly regarding the legal protection of workers' rights related to termination of employment due to resignation and the role of government officials in the labor sector in providing legal protection for workers' rights due to termination of employment due to resignation. The research method used is normative law, namely research based on law conceptualized and developed on the basis of the doctrine of positivism which is characterized by lex or lege rather than ius. The type of research conducted, in terms of its form, is descriptive research aimed at obtaining suggestions regarding what should be done to overcome certain problems. The results of this research reveal that the substance of legal protection for workers' rights related to termination of employment due to resignation in Article 162 paragraph (1) is correlated with Article 156 paragraph (4) letter c of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regarding housing replacement and medical treatment. and treatment is set at 15% (fifteen percent) of severance pay and/or long service award money, the formulation is still incomplete and broad (comprehensive), thus creating legal uncertainty (unpredictable). Therefore, government officials provide a positive nuance and act wisely in responding to the ambiguity of norms related to termination of employment due to resignation, and not make the ambiguity of these norms an opportunity to gain benefits for themselves or their groups, and it is also hoped that the implementing regulations made by the officials will create a fair climate (fairness), where there is equal treatment for all parties related to industrial relations.
Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era Muannif Ridwan; Usman Jayadi; Sobardo Hamonangan; Daniel Tanati; James Yoseph Palenewen
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10433

Abstract

This study explores the reconciliation of Human Rights, positive law, and siyasah syar‘iyyah as an innovative approach to addressing contemporary human rights challenges. The tension between the universal norms of human rights and Islamic law often becomes a focal point in global discourse, particularly in countries with Muslim-majority populations. Using a qualitative-descriptive approach and normative analysis, this research examines the convergence and potential integration points among these three pillars. The goal is to develop a legal framework that is more holistic, just, and contextually grounded. The findings reveal that through epistemological dialogue and the contextual reinterpretation of religious texts, siyasah syar‘iyyah can bridge the principles of Sharia and modern human rights values. Meanwhile, positive law—as a state instrument—can accommodate transcendent values of justice, provided it is formulated with sensitivity to society's social, cultural, and religious dynamics. This study recommends an inclusive legislative model and a humanistic approach to interpreting religious texts to strengthen legal legitimacy and the protection of human rights. The academic contribution of this research lies in developing an integrative approach that systematically unites three bodies of knowledge: human rights theory, modern legal theory, and the thought of siyasah syar‘iyyah. The conceptual framework is a normative and practical model for inclusive and just legal policymaking.
Custody and Obligations of Parental Alimation of Children After the Breakup of Marriage Due to Divorce in Terms of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage Hamonangan, Sobardo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4094

Abstract

The research entitled;Parents' Custody Rights and Alimentary Obligations for Children After Dissolution of Marriage Due to Divorce in View of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; was carried out in the jurisdiction of Jayapura City with the aim of finding out and analyzing the causal factors the occurrence of divorce and custody and fulfillment of parental alimony obligations towards children.This research is empirical legal research using the Normative Juridical and Empirical Juridical approach methods. The Normative Juridical Approach is by reviewing the provisions of statutory regulations relating to the rights aspect of divorce and the legal consequences of divorce in relation to Custody Rights and Parental Alimony obligations following the dissolution of the marriage due to divorce, while the Empirical Juridical approach is by looking at the implementation of the provisions Laws relating to divorce and custody rights and parental alimony obligations apply in society. The results showed that the factors causing divorce in the city of Jayapura in general for the continuous disputes, disputes and quarrels triggered by the attitudes and behavior of both the husband and wife namely a. The existence of love with women and other men, b. Husband rarely goes home; c. Husband is light hand by beating the wife. Meanwhile, in most court decisions on divorce cases, the majority of judges decide that custody rights are given to the wife based on psychological considerations and legal considerations. The psychological considerations are because the children are still small and not yet mumayyiz so they still really need more attention from their mother, and the husband's morals are not good, so there are concerns that it will affect the child's psychological development during his growth period. Furthermore, regarding the fulfillment of alimony obligations in the context of the care and development of the child, in general it is not carried out well, generally parents (fathers) lack or neglect their alimony obligations towards the child on the grounds that they have a new family, because they are not given custody, because of their economic capabilities, so does not carry out his alimony obligations as ordered by the applicable statutory provisions.
Co-Authors BUDIYANTO Daniel Tanati Daniel Tanati Dudi Mulyadi Eddy - Pelupessy Elkiopas Pelupessy, Berd Farida Kaplele, Farida Frans Reumi Frans Reumi, Frans Herry M. Polontoh Herry M. Polontoh Hotlan Samosir Hotlarisda Girsang James Yoseph Palenewen Kadir Katjong Kadir Katjong Lily Bauw M. Polontoh, Herry Muannif Ridwan Mulyadi, Dudi Nur Asmarani Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petrix Petrix Pelupessy, Sella pondayar, yustus Reumy, Ludia Jemima I.R. Rongalaha, Johan Ruth Kambuaya Samosir, Rendra Christian Solossa, Marthinus Supriyanto Hadi Susi Irianti Tri yanuaria Usman Jayadi Yusak Elisa Reba