Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Koedoeboen, Arman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA Purwito, Edy; Koedoeboen, Arman; Mustakim
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.31

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BK DPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya.
OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM Hutabalian, Roida; Koedoeboen, Arman; Trisnawati, Ike
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.43

Abstract

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung
ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA Koedoeboen, Arman; Ingsaputro, Muhammad Hafiz
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.53

Abstract

Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Tindakan rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua juga menimpa mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua, tidak sampai disitu, mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini yang menjadi fokus mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Hukum, yakni dalam bidang ini khususnya dalam wawasan rasisme melalui media online yang berlandasan pada kajian hukum.
Co-Authors Budiman, Eren Arif Hutabalian, Roida Ingratubun, Fitriyah Ingsaputro, Muhammad Hafiz Mustakim Purwito, Edy Trisnawati, Ike