Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIONS CONFLICT AGAINST CHILDREN IN JAYAPURA CITY Ingratubun, Fitriyah
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.30794

Criminal activity is defined as an act that is prohibited by law and is accompanied by threats or consequences in the form of certain punishments. A criminal act can also be defined as an activity that is prohibited and threatened by a legal rule, as long as the prohibition is aimed at an act, namely a situation or event created by the person who caused the event to occur. The legal research approach used in this research is research that explores legal problems that actually exist in society and is based on field data that is linked to the subject matter being studied. The research results showed that the application of the criminal law for sexual intercourse with children in imposing sentences on perpetrators of criminal acts of sexual intercourse committed by adults against children in reality rarely found perpetrators who were sentenced to the maximum sentence, in fact more perpetrators were sentenced to less than half. the maximum penalty stipulated in law. This indicates that the role of the judiciary in providing a deterrent effect against perpetrators is still half-hearted, this is also one of the reasons why many people are not afraid to commit the crime of sexual intercourse with children. The judge's consideration in imposing a crime on the perpetrator of sexual intercourse is that it must include the basis of the trial, the basis of the decision and the values that exist in society. Keywords: Children, Crime, Sexual Intercourse

TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA Ingratubun, Fitriyah; Tamher, Samsul; Ramli, Rahman
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.30

Abstrak Profesi advokat diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan penuntut umum di dalam pengadilan. Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai officium nobile yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”. Tulisan ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jayapura untuk menertibkan Advokat yang tergabung dalam organisasinya tersebut, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain. Sejak dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan supra struktur formal dan infra struktur informal. Seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek. Kata Kunci: PERADI, Kode Etik, Advokat

OPTIMALISASI KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) DI UNIT PIDANA UMUM (PIDUM) POLRES JAYAPURA KOTA Ingratubun, Fitriyah; Sudiman Bakti, Yohanis; Rizki Ariztian , Yopi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.42

Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota perlu di tingkatkan khususnya terkait dengan pelayanan publik. Dalam kaitan dengan pelayanan publik dimana teori pelayanan publik menguraikan untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria yang menunjukkan besaran pelayanan yang diberikan. Hambatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dilihat dari 2 aspek yaitu: aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana Prasarana. dan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. serta upaya Menyertakan anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota mengikuti pendidikan maupun pelatihan pelatihan dalam upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota untuk meningkatkan kinerja anggota, Telah terbinanya mental/moral para penyidik di Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam pelaksanaan tugas yang sesuai Standard Opersional Prosedur, dan adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam peningkatan optimalisasi kinerja.

UPAYA POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT JAYAPURA DALAM MENEKAN PENYEBARAN MIRAS MELALUI JALUR LAUT DI PELABUHAN JAYAPURA Ingratubun, Fitriyah; Latunussa, Semy
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.50

Banyaknya jalan untuk memasukkan miras ke Kota Jayapura salah satu nya jalur laut di pelabuhan Jayapura melalui kapal pelni dan kapal perintis, para pedagang miras ini memanfaatkan jalur laut karena murahnya jasa pengiriman dan kurang ketatnya pengawasan dan juga mudahnya akses kapal keluar masuk di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahunnya semakin tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini yaitu untuk mengetahui upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan mengenai upaya pengendalian dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota Jayapura dengan menggabungkan data-data sekunder dengan data-data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol.

Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga

Penegakan Hukum dan Pencegahan Curanmor di Wilayah Hukum Polres Jayapura Ingratubun, Fitriyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.2198

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengidetifikasi proses penegakan hukum dan pencegahanCuranmor Di Wilayah Hukum Polres Jayapura dan Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat prosespenegakan hukum dan pencegahan Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Jayapura. Metode pendekatan yangdigunakan adalah metode normatif dan empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian keputakaan dan penelitianlapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis. Hasil penelitian bahwa Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah memberikan skalaprioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadisifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini jugasekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yangpernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraanbermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secarakonsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi. faktor penyebabterjadinya pencurian kendaraan bermotor khususnya di jayapura adalah faktor ekonomi, lingkungan, lemahnyapenegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para pemilik kendaraan bermotor tersebut hukum yang beratagar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Perspektif Dari Undang-Undang 21 Tahun 2007 Ingratubun, Junaidi Abdullah; Ingratubun, Fitriyah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41913

Tujuan riset berikut ialah guna mengidentifikasi dan memahami perlindungan hukum pada anak korban perdagangan prespektif dari UU No.21/2007 mengenai pemberantasan delik perdagangan orang dan juga guna memahami factor-faktor apa yang mempengaruhi perdagangan terhadap anak. Riset berikut memakai metode studi hukum yuridis normatif melalui pendekatan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi norma, asas, keputusan pengadilan, aturan hukum, doktrin dan perjanjian. Temuan riset memaparkan bahwasanya kejahatan perdagangan anak biasanya sering dijalankan oleh pelaku yang merekrut anak di bawah umur dengan harapan mendapat bayaran tinggi untuk dijadikan korban perdagangan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan dijalankannya kejahatan perdagangan anak biasanyanya ialah aspek ekonomi yang rendah, seringkali disertai dengan prospek pekerjaan guna menunjang penghidupan.

RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Maswandi, Maswandi; Ingratubun, Fitriyah; Ingratubun, Junaidi Abdullah
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.187-196

The aim of this research is to understand and evaluate restorative justice formulation policies in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The judicial normative method is employed in this research approach. It can be concluded that in order to achieve restorative justice for every child, to create a balance between the interests of the perpetrator and the victim, and to also pay attention to the impact settlement of criminal cases so that they can live, grow, and develop, it is necessary to pay attention to how these provisions can be implemented in society, not just in the formulation of all laws and regulations.

IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN IN CONFENCE WITH THE LAW AT THE INVESTIGATION LEVEL AT THE YAPEN ISLANDS POLICE Ingratubun, Fitriyah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 19 No. 1 (2020): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v19i1.3604

This study seeks to ascertain the implementation of diversion by investigator as a means of resolving criminal cases at the Yapen Islands Police, as well as the efforts and obstacles in implementing diversion for children in conflict with the law at the investigation level at the Yapen Islands Police. This is normative study in which the application of regulations or norms in positive law is examined. Aside from that, academics employ empirical juridical research methodologies, which involve examining events or happenings inside society, which is a social phenomenon related to law. The research findings indicate that the implementation of diversion against minors who are in violation of the law at the investigative level at the police station Yapen Islands in compliance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Diversion was accomplished by involving linked parties, both victims and children perpetrators of a criminal conduct. However, the processing of criminal crimes committed not all children attempt diversion. This is because juvenile perpetrators who do criminal crimes are performed by people who are the same, so investigators do not need to perform diversion. The presence of institutions with internal authority that provide guidance to children, such as a Development Institute Special Children (LPKA), Temporary Child Placement Institution (LPAS), and The Social Welfare Implementation Institution (LPKS), is expected to reduce the number of crimes committed by children, so that children who are in conflict with the law do not repeat the same act breaking the law. Repetition of criminal activities performed by children who are in dispute with the law demonstrates that the goal of diversion has not been met, and hence diversion measures against minors may not be necessary.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search