Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

LEGAL PROTECTION FOR DRIVER AGAINST CANCELLATION OF FOOD AND BEVERAGE ORDERING AGREEMENT THROUGH ONLINE APPLICATION ACCORDING TO LAW NO. 8 YEAR 1999 Hasdiana Juwita Bintang
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 4 (2023): July
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i4.912

Abstract

This research is to find out legal protection for gojek drivers who experience unilateral order cancellations by consumers when making gofood transactions. One-sided cancellation by the customer is an act against the law. For this reason, drivers can claim rights that have not been fulfilled by the customer in Gofood payments. Problems arising from using the online motorcycle taxi application to buy food and drinks range from inappropriate messages, prices for food and drinks that are different from online applications, up to the problem of orders being canceled unilaterally by consumers. This is a problem, so if it is related to civil matters it is included in an unlawful act.
Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja dalam Melaksanakan Tugas bagi Karyawan Harian Lepas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Sinaga, Nesrita Dahlia; Beby Sendy; Hasdiana Juwita Bintang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan yang menghadapi risiko tinggi setiap hari dalam menjalankan tugasnya. Meskipun memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan publik, status hukum PHL seringkali kurang jelas, terutama dalam hal jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan kerja. Dalam praktiknya, banyak karyawan dengan status PHL mengalami kecelakaan kerja tetapi belum menerima kompensasi penuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Waktu Spesifik (PKWT) dan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja sebagai dasar hukum baru yang memengaruhi perlindungan pekerja kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi perlindungan hukum bagi PHL. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja, kompensasi, dan jaminan keselamatan bagi PHL di lingkungan pemerintahan daerah.