Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Notary Law Journal
Ramadhany, Indah
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Hukum Pembuktian pada Sengketa Penetapan Lokasi Tanah di Peradilan Tata Usaha Negara Ramadhany, Indah; Thalia Mustika, Cindyva; Fahlani, Soffyan Angga
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.49

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara Terkait Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya mengatur tentang macam-macam alat bukti serta perluasannya, namun tidak dijelaskan berkenaan dengan prosedur, sistem dan kekuatan pembuktiannya. Sehingga apabila Perma sebagai aturan yang bersifat khusus tidak mencantumkan, maka dikembalikan ke peraturan secara umumnya yaitu pada UU PTUN. Prosedur pembuktian sengketa penetapan lokasi tanah di Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 belum jelas diatur sehingga untuk penanganan perkara sengketa penetapan lokasi tanah di Peradilan Tata Usaha Negara dapat menggunakan prosedur pembuktian di persidangan dalam sengketa Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 107 yang secara jelas menjelaskan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian.
URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN ITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad; Ramadhany, Indah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.132-139

Abstract

Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang -Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Riset mengenai hal ini relavan dalam upaya pemenuhan fokus penelitian yang berorentasi pada pengembangan keilmuan tentang pertanian dan lahan basah serta berkenaan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Pembahasaan ini akan menganalisis keterkaitan dengan upaya untuk implementasi dari ketentuan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dan bagaimana juga relevansinya dengan upaya menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar berkualitas untuk kesehatan masyarakat. Hasil analisis normative menunjukkan tentang bagaimana masyarakat petani lahan basah mengelola limbah peternakan itiknya cukup menarik diketahui karena terkait dengan kesadaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.Urgensinya perlunya pola atau model pengelolaan limbah dari usaha masyarakat dalam peternakan itiknya mengingat peternakan itik sebagaimana usaha peternakan lainnya juga akan berpotensi menghasilkan limbah, dan limbah yang dihasilkan juga bervariasi ada limbah padat, cair dan gas. Pengelolaan limbah yang baik dari usaha beternak itik diharapkan akan bermanfaaat bagi perlindungan lingkungan hidup masyarakat di sekitar tempat usaha peternakan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana petani lahan basah yang beternek itik di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah kecamatan Labuan Amas Selatan mengelola limbah peternakan itiknya berupa limbah cair dari kotoran itik tersebut yang dikelola tanpa menggunakan sentuhan teknologi, hanya secara konvensional dan masih banyak yang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada model pengelolaan limbah yang secara spesifik dan terkelola dengan baik
Konseptualisasi Lembaga Arbitrase Pertanahan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif Ramadhany, Indah; Mahmudyah, Arida; Ristiawati, Risni; Mustika, Cindyva Thalia; Saiffudin, Sendy Salsabila
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.24868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap eksis dan berkembang secara progresif hingga saat ini, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia, sebagaimana dikaji melalui perspektif teori hukum progresif. Selain itu, penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan khusus maupun melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal, yang bertujuan menemukan norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif berupa konsep pembentukan LAPN sebagai solusi atas permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.
Co-Authors Achmad Ratomi Erliyani, Rahmida Mahmudyah, Arida Mustika, Cindyva Thalia Ristiawati, Risni Saiffudin, Sendy Salsabila Soffyan Angga Fahlani Thalia Mustika, Cindyva