Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Banua Law Review International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) Notary Law Journal
Soffyan Angga Fahlani
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA OLEH TERGUGAT DALAM PROSES PERSIDANGAN Soffyan Angga Fahlani
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11803

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui KTUN sebagai objek gugatan yang disengketakan dapat dicabut oleh tergugat dan proses persidangan apabila obyek guagatn TUN dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik itu bahan pustaka atau  data sekunder, dan menganalisa yang berkaitan dengan dengan masalah yang sedang dibahas.Hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini yakni: pertama, Pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara oleh pihak tergugat dalam proses persidangan secara yuridis memang tidak diatur dalam undang-undang Hukum Peradilan Tata Usaha Negara sehingga obyek gugatan dapat dilakukan pencabutan saat masih dalam proses persidangan oleh pihak tergugat baik itu dilakukan dengan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan dan menerbitkan sebuah KTUN yang baru dan atau melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan serta tanpa menerbitkan sebuah KTUN yang baru, dan pihak tergugat dapat melakukan pencabutan obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam proses persidangan disebabkan karena di Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak ada aturan yang mengatur alias kekosongan hukum tentang Pencabutan Obyek Gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan sehingga terjadi kekosongan hukum (vacuum of norm). kedua, Pencabutan obyek gugatan oleh Tergugat dalam proses persidangan Tata Usaha Negara akan memiliki dampak terhadap jalannya proses persidangan, sebuah obyek gugatan apabila dicabut akan menghilangkan kekuatan hukumnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam proses persidangan. Akibat dari dicabutnya obyek gugatan oleh tergugat dalam proses persidangan mengakibatkan persidangan batal demi hukum karena dicabut obyek gugatannya.
Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara Muhammad Yusman; Soffyan Angga Fahlani
Banua Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v4i2.45

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan norma baru di tengah kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan hukum perkawinan. UU Perkawinan memuat ijtihad yang asing bagi masyarakat islam yakni berkenaan dengan pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan, disamping sahnya perkawinan ditentukan menurut rukun dan syarat yang ditetapkan dalam agama islam. Meskipun itu bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan maupun anak keturunannya. Adanya “dualime” norma tersebut menyebabkan pemaknaan yang berbeda dalam masyarakat. Ada yang menganggap cukup memenuhi ketetapan agama saja untuk sahnya suatu perkawinan dan adapula menambahkan pencatatan sebagai bagian dalam menentukan sahnya perkawinan. Sebagai suatu bahan kajian dalam melihat problematika pencatatan perkawinan perlu memperbandingkan norma hukum pencatatan perkawinan di belahan negara Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan, bahan sekunder (library research) adalah buku-buku dan jurnal hukum perkawinan, Sedangkan tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Doktrinal (doctrinal research) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu : Di Indonesia pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dan akan diakui kebsahannya secara formal ketika perkawinan dicatatkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara terperinci diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun realitas di masyakarat, masih banyak yang tidak melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan dengan berbagai macam persoalan diantaranya karena alasan teologis yang menganggap pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat atau rukun perkawinan dalam agama islam ataupun syarat menurut hukum adat, atau karena perkawinan yang kedua kalinya atau lebih, dan adapula karena menganggap urusan pendaftaran yang memakan waktu dan biaya. Berbeda dengan di Negara Malaysia dan Brunei Darussalam, pendaftaran dan pencatatan perkawinan secara tegas dinyatakan sebagai kewajiban administratif warga negaranya, sehingga ketika warga negara tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi yang cukup berat berupa denda dan sanksi pidana kurungan
Implementation of Restorative Justice in the Legal Area of the State Attorney of Banjar Regency South Kalimantan Tornado, Anang Shophan; Fahlani, Soffyan Angga; Alfath, Nur Khalis; Aida, Nur; Nisa, Noor Fidhiatun; Risna, Risna
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 2 (2023): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i2.82

Abstract

Restorative Justice is a criminal settlement that emphasizes justice and creates a balance between the rights of victims and perpetrators. The prosecution has a role to play as the main active element in conducting and creating a result that can resolve a crime and fulfil justice for the victim. This study examines how the enforcement and obstacles and barriers in the implementation of restorative justice as well as the ideal form of the application of restaurative justice in the territory of the State Prosecutor's Office of Banjar Regency Kalimantan South Province.
Hukum Pembuktian pada Sengketa Penetapan Lokasi Tanah di Peradilan Tata Usaha Negara Ramadhany, Indah; Thalia Mustika, Cindyva; Fahlani, Soffyan Angga
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.49

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara Terkait Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya mengatur tentang macam-macam alat bukti serta perluasannya, namun tidak dijelaskan berkenaan dengan prosedur, sistem dan kekuatan pembuktiannya. Sehingga apabila Perma sebagai aturan yang bersifat khusus tidak mencantumkan, maka dikembalikan ke peraturan secara umumnya yaitu pada UU PTUN. Prosedur pembuktian sengketa penetapan lokasi tanah di Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 belum jelas diatur sehingga untuk penanganan perkara sengketa penetapan lokasi tanah di Peradilan Tata Usaha Negara dapat menggunakan prosedur pembuktian di persidangan dalam sengketa Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 107 yang secara jelas menjelaskan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian.
Upaya Hukum Terhadap Kelalaian Jasa Transportasi Hewan Ternak Fahlani, Soffyan Angga; Mustika, Cindyva Thalia
Banua Law Review Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moving on from partner problems, namely the minimal level of participation of Padang village women in village governance, both in terms of nominating village heads and/or becoming village heads, BPD heads, or other strategic positions in the village; the lack of participation and the role of Padang village women in preparing village development programs and drafting village regulations and the role of Padang village women in meetings in the village are still passive / less active 'listeners' in conveying opinions and suggestions. The output target of this community service activity is to increase the insight and knowledge of village cadres about the importance of women's participation in village government. The implementation stages carried out to overcome the above problems consist of three stages, namely: (1) preparation, (2) implementation, and (3) evaluation. In the preparation stage, administrative preparations, location and tools required during the implementation of the activity will be carried out. Then, the next step is the implementation stage. At this stage an increase in knowledge and skills will be carried out with education and training (training) and workshops, as well as the addition of instruments to increase women's participation in village governance. At the end of the training implementation, the community was given a response as evaluation material, and documentation of increasing women's participation in village governance. Furthermore, in the final stage of the activity, namely the closing and evaluation stage, in which a thorough assessment of the implementation of the activity
PENYULUHAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SADAR AKAN KEKERASAN SERTA PENTINGNYA HUKUM KDRT DI DESA BUMI HARAPAN TANAH LAUT Fahlani, Soffyan Angga; Silvii, Silvii; Nurwidiawati, Raissa; Azkia, Zulfa
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 3, No 4 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v3i4.12812

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang melanda berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait KDRT melalui kegiatan penyuluhan.  Pemilihan topik ini didasari oleh prevalensi KDRT yang masih tinggi di Indonesia, serta minimnya pemahaman masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Desa Bumi Harapan, terhadap hak-hak dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Metode pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan langsung di desa, dengan menyediakan materi yang mencakup definisi KDRT, tanda-tanda, dampaknya terhadap korban, dan cara melaporkan serta mengakses bantuan hukum. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan partisipan mampu memahami pentingnya hukum dalam melindungi diri dari KDRT, khususnya dalam konteks perlindungan anak-anak yang rentan terhadap dampak fisik, psikologis, dan emosional. Partisipan juga mampu mengidentifikasi tanda-tanda dari pelaku kekerasan, serta memahami pentingnya melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwenang melalui berbagai saluran yang tersedia.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Pangan melalui Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Lokal Zulaeha, Mulyani; Ariany, Lies; Mustika, Cindyva Thalia; Fahlani, Soffyan Angga; Ghinaa, Ghinaa; Al-Akbar, Muhammad Bilal; Hasbie, Hazairin
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.21619

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal dengan  membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi, dengan mendasarkan pada “Peraturan  Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perpres No. 81 Tahun 2024 yang menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local”.Demi tercapainya diversifikasi keanegaragaman pangan berbasi lokal yang akan justru meningkatkan kedulatan pangan, permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.
Co-Authors Al-Akbar, Muhammad Bilal Alfath, Nur Khalis Azkia, Zulfa Ghinaa, Ghinaa Hasbie, Hazairin Lies Ariany Muhammad Yusman Mulyani Zulaeha Mustika, Cindyva Thalia Nisa, Noor Fidhiatun Nur Aida, Nur Nurwidiawati, Raissa Ramadhany, Indah Risna Risna, Risna Silvii, Silvii Thalia Mustika, Cindyva Tornado, Anang Shophan