Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Mandalika Law and Humanity
Mahayani, Brigita Mirna
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Bagi Dokter Dalam Hubungan Kerja Dengan Rumah Sakit Mahayani, Brigita Mirna; Aji, Rihantoro Bayu; Ismono, Joko
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.551

Abstract

According to the existing legal relationship, there are three groups of doctors working in hospitals, namely doctors with the status of permanent employees (PNS), doctors with contract status and visiting doctors (attending physician). There is a shortage of permanent doctors, in general private hospitals employ civil servant doctors who work in government hospitals as visiting doctors. Research objectives: To find out and analyze the regulation of the medical profession based on the positive law in force in Indonesia and to find out and analyze the labor law protection for doctors in working relations with hospitals. The type of research used is formative juridical, the research approach used is a statute approach and a conceptual approach. Labor law protection for doctors in working relationships with hospitals is regulated in the work agreement. The work agreement is an entry point for the norms of labor law protection for doctors who are bound by a working relationship with a hospital. The working relationship between doctors and hospitals was born from a work agreement. The work agreement stipulates the rights and obligations of each party signing the work agreement. Work agreements between doctors and hospitals are an autonomous source of law in work relations. The work agreement will be a source of law to be considered in the event of a dispute over work relations between a doctor and a hospital, in addition to the applicable labor laws and regulations.
Norma Disiplin Kedokteran dalam Membatasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Dugaan Tindak Kealpaan Medis Mahayani, Brigita Mirna; Sagala, Parluhutan; Rokhmat, Rokhmat; Efrilla, Efrilla
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3832

Abstract

Belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang bagaimana mengukur batas-batas apa yang termasuk malpraktik kedokteran dan apa yang tidak termasuk malpraktik kedokteran secara seragam. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) untuk mengkaji dan menganalisis batasan unsur perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak kealpaan medis; (2) Untuk mengkaji dan menganalis kedudukan norma disiplin profesi kedokteran dalam membatasi dugaan tindak pidana kealpaan medis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah studi dokumentasi dengan pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pembuktian batasan unsur perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak kealpaan medis didasarkan atas dipenuhinya tidaknya unsur-unsur tindak pidana tersebut sangat tergantung dari jenis malpraktik yang dituduhkannya. Kedudukan norma disiplin profesi kedokteran dalam membatasi dugaan tindak pidana kealpaan medis dapat tercermin dari Putusan MKDKI sebagai alat bukti untuk pembuktian adanya kelalaian tindakan medik dalam hukum acara pidana dan ratio decidendi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014. Jika pelanggaran disiplin itu lebih dekat dengan bidang etik, karena menyangkut bidang moral dan pengembangan mental sehingga tidak langsung terkena bidang hukum. Namun untuk menyangkut bidang hukum, masih harus dilihat seberapa jauh dan seberapa berat sifat kelalaian itu. Jika memasuki ranah hukum pidana, maka harus ada kelalaian berat (culpa lata).
Co-Authors Efrilla, Efrilla Joko Ismono Parluhutan Sagala Rihantoro Bayuaji Rokhmat, Rokhmat