Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengenalan Hukum Perundungan Sebagai Pembentukan Generasi Awal Di Pos PAUD Ananda Surabaya Prasetyawati, Endang; Michael, Tomy; Herlambang, Probojati Bayu; Riqiey, Baharuddin
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : MEMAKSIMALKAN POTENSI
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/snpm.v3i1.1233

Abstract

Dalam pembelajaran ilmu hukum diketahui bahwa masyarakat memiliki perspesi yang berbeda-beda akan hukum. Pemahaman akan ilmu hukum cenderung diikuti dengan pengalaman apa yang dialaminya. Hukum dan ilmu hukum merupakan hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Ilmu hukum tidak identik dengan hukum karena tidak setiap hasil penelitian dan perkembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Agar dapat menjadi hukum, hasil dari penelitian, kajian maupun pengembangan ilmu hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern, maka negara harus menjadikan permasalahan hukum apapun harus diselesaikan dengan baik serta cara pencegahannya. Untuk saat ini, isu hukum yang sering terjadi adalah perundungan. Pemecahan masalah dalam pengabdian ini diawali dengan melakukan analisa dan penandatanganan kesiapan untuk menjadi mitra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian persetujuan akan diserahkan pada POS PAUD Ananda Surabaya dan kegiatan pengabdian dilakukan pada Juli – Desember 2023. Pemilihan POS PAUD Ananda Surabaya dikarenakan kesesuaian jarak dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan telah adanya tercipta hubungan kolega dengan sekolah tersebut sebelumnya. Dalam kegiatan pengabdian mendapatkan jawaban bahwa ada kekhawatiran ketika mengetahui perundungan akan hal yang dilakukan. Terjadi perbedaan pendapat antara ucapan yang bersifat guyon, serius dan penghinaan. Dalam hal demikian guru dan siswa POS Paud Ananda Surabaya menjadi lebih peduli akan hal-hal kecil
Aceh’s Democratic Landscape: Exploring the Role and Impact of Local Political Parties Yuriadi, Yuriadi; Herlambang, Probojati Bayu; Hasan, Naura Darrin
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v2i2.455

Abstract

Abstract: After issuing Law No. 18/2001 on Special Autonomy for the Special Province of Aceh. The central government has given extensive concessions to Aceh Province by delegating various authorities, including forming local Aceh political parties. Local political parties are political organizations formed voluntarily based on similarities of will and ideals to fight for the interests of the community, nation, and state through the election of members of the Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Governor, Regent, and Mayor. the existence of local political parties is considered effective in carrying out their roles and functions, especially in implementing the party system in the special autonomy region of Indonesia. Purpose: This study aims to identify and comprehend the role played by Aceh’s local political parties in the local-level implementation of democratization. Design/Methodology/Approach: This research method uses a legal research method with a conceptual and statutory approach. Findings: The results of the study show that the existence of Acehnese local parties can provide political advantages for interest groups to seize power, with the presence of local parties given way as a political vehicle to mobilize power in its government, both in the legislature and the executive. The existence of local parties can embrace all the aspirations of the Acehnese people more specifically than national parties. For this reason, local parties can support the implementation of special autonomy in Aceh. Originality/Value: There are many studies on local parties in Aceh, but this research explores the existence of local parties in implementing local democracy in Aceh.