Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Analysis of the Demographic Bonus Law on Improving Company Employment Relations Endeh Suhartini; balvas Imantaka; Nur Fitri Melnia; Putri Romadonna; Cayla; Haikal Ikram Arya Ranggana
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.1.9462.1-8

Abstract

Every country has a different population. Residents are all people who live in the territory of a country for six months or more and stay temporarily or permanently for different purposes. Population is very important to support the activities of a country, including to improve the performance of the area where the population lives. The existence of the population is also very important in carrying out a company's performance activities, especially in the implementation of labor relations... At the time of the Demographic Bonus, the age of the productive population dominates compared to the age of the unproductive population. The Demographic Bonus, also known as the "demographic dividend," refers to a period of economic growth that can occur when a country's working-age population (15-64 years old) is larger than the dependent population (children and the elderly). This demographic structure creates a window of opportunity for accelerated economic development because there are fewer dependents to support, allowing for greater investment in education, healthcare, and infrastructure.This research aims to analyze and examine Indonesia's readiness to face the demographic bonus as well as Indonesia's strategy to become a developed country through the momentum of the Demographic Bonus. Based on current data and conditions, Indonesia still needs to prepare everything including strategies that support its progress and avoid everything that brings Indonesia closer to its decline, especially during the Demographic Bonus momentum.
Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah Sihotang, Andien Hasea; Sihotang, Sudiman; Ma'arif, Rizal Syamsul; Yaris, Riyadi; Cayla
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 1 (2025): Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v11i1.15555

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah bekas hak milik adat di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan tanah bekas hak milik adat guna memperoleh bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat dan menghindari risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Tajurhalang mengenai pentingnya pendaftaran tanah adat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan ini. Sebagian besar tanah di desa ini masih merupakan tanah bekas hak adat yang belum terdaftar. Penyuluhan dilakukan di aula serbaguna Kantor Desa Tajurhalang, dimulai dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal masyarakat, diikuti dengan penyampaian materi, diskusi kasus, sesi tanya jawab, dan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, meskipun partisipasi terbatas, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua RT dan RW yang diharapkan menjadi agen informasi untuk masyarakat.