Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN MAJELIS TA’LIM AL FITRAH DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Andrias, Maria Yetti; Katjong, Revie Kurnia; Gani, Najamuddin; BR, Wahyudi; Roem, Anwar Mochamad; Sari, Liani; Akbar, Mohammad Aldrin
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 9 NO. 1 OKTOBER 2023
Publisher : Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jdp.v9i1.27001

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada jamaah Majelis Taklim An Nur Masjid Al Fitrah Jaya Asri terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini ditinjau dari undang-undang perkawinan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan true experimental pretest-postest design dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta baik sebelum dimulainya kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari pretest ke postest bermakna pada peserta dan menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini. Metode evaluasi kegiatan dinilai dari pre-test ke post-test. Dari hasil post-test diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta penyuluhan sebanyak 98% mengenai pernikahan dini dan akibat yang ditimbulkan serta bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini. Kata kunci: Penyuluhan hukum, pernikahan dini. ABSTRACT This Community Service aims to provide understanding to the community, especially to the congregation of the Majlis Taklim An Nur Al Fitrah Jaya Asri Mosque regarding the factors that cause early marriage and provide an understanding of how to prevent early marriage and the impacts caused by early marriage in terms of the law. marriage law. This activity uses a true experimental pretest-posttest design approach using lecture, discussion and question and answer methods so that it can determine the level of knowledge and understanding of the participants both before the activity starts and after the activity is completed. The increase in knowledge and understanding from pretest to posttest is meaningful for participants and is a benchmark for the success of this activity. The activity evaluation method is assessed from pretest to posttest. From the posttest results, it is known that there has been an increase in the understanding and knowledge of counseling participants by 98% regarding early marriage and its consequences and xhow to prevent early marriage. Keywords: Legal counseling, early mariages.

Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) di Indonesia BR, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1874

Establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in order to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia. PPATK is an independent institution which in carrying out its duties and authority is directly responsible to the President. In this case, PPATK carries out an analysis of reports received from Financial Service Providers or other parties. Based on the results of the analysis, if indications of a criminal act of money laundering are found, the results of the analysis are submitted to law enforcement officials as financial intelligence information for follow-up. PPATK also plays a role in assisting law enforcers in dealing with other criminal acts by using various information they have or the results of analyzes carried out. PPATK has the task of preventing and eradicating the crime of money laundering. In an effort to effectively prevent and eradicate the crime of money laundering, the government has played a real role and has a high commitment, including by handling the crime of money laundering in Indonesia since the enactment of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law. - RI Law Number 25 of 2003 concerning amendments to Republic of Indonesia Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. Even though these two laws have shown a positive direction, they are not yet optimal. For this reason, Republic of Indonesia Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU TPPU) was formed.

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI BR, Wahyudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17519

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah lanskap sosial dan ekonomi global, namun juga menghadirkan tantangan serius dalam bentuk kejahatan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dalam penegakan terhadap kejahatan berbasis AI, mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada di Indonesia dan tingkat internasional, serta merumuskan kerangka hukum yang lebih adaptif dan progresif. Dengan menggunakan metode normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif diterapkan untuk menganalisis celah regulasi, tantangan teknis, dan hambatan lintas yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum mencakup kompleksitas kejahatan berbasis AI, seperti serangan siber adaptif, manipulasi data berskala besar, dan penyalahgunaan deepfake. Di tingkat internasional, meskipun Konvensi Budapest menjadi rujukan utama, regulasi ini belum mencakup eksplisit kejahatan AI. Tantangan lain meliputi lambatnya proses legislasi, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi internasional dalam menangani sifat transnasional kejahatan AI. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk mencakup definisi, mekanisme tanggung jawab, dan sanksi terkait AI, disertai peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, kolaborasi internasional dan harmonisasi hukum global menjadi prioritas untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan hukum lebih adaptif, progresif, dan responsif dalam mengatasi ancaman kejahatan berbasis AI.

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DIGITAL DOSEN UNTUK PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI BR, Wahyudi; Hapsari, Wiranti Kusuma; Nur, Mulyadi; Sari, Liani; Sappaile, Baso Intang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41457

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital dosen dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi, sebuah kebutuhan mendesak dalam era Revolusi Industri 4.0 dan pascapandemi COVID-19. Pelatihan dilakukan secara daring dengan melibatkan 54 peserta dari berbagai kalangan. Metode yang digunakan mencakup pemaparan teori, simulasi praktis, dan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi, pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap teknologi pembelajaran digital, dengan 85% peserta menunjukkan peningkatan kemampuan. Peserta juga diapresiasi atas penerapan teknologi ke dalam pembelajaran dalam dua minggu setelah pelatihan. Dengan hasil ini, kegiatan ini berkontribusi pada mendukung kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia. Keberhasilan pelatihan menunjukkan pentingnya tindak lanjut untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan.

Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) di Indonesia BR, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1874

Establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in order to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia. PPATK is an independent institution which in carrying out its duties and authority is directly responsible to the President. In this case, PPATK carries out an analysis of reports received from Financial Service Providers or other parties. Based on the results of the analysis, if indications of a criminal act of money laundering are found, the results of the analysis are submitted to law enforcement officials as financial intelligence information for follow-up. PPATK also plays a role in assisting law enforcers in dealing with other criminal acts by using various information they have or the results of analyzes carried out. PPATK has the task of preventing and eradicating the crime of money laundering. In an effort to effectively prevent and eradicate the crime of money laundering, the government has played a real role and has a high commitment, including by handling the crime of money laundering in Indonesia since the enactment of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law. - RI Law Number 25 of 2003 concerning amendments to Republic of Indonesia Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. Even though these two laws have shown a positive direction, they are not yet optimal. For this reason, Republic of Indonesia Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU TPPU) was formed.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search