Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Suciani Putri, Viorizza
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Suciani Putri, Viorizza; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2133

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui, Penguatan eksekusi putusan pengadilan tata terus diperkuat melalui perubahan Undang-Undang tentang PTUN tahun 2005 dan terakhir 2009 melalui Upaya paksa serta pengenaan sanksi administratif terhadap tergugat yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tulisan ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN agar eksekusi dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Kurangnya kerjasama atau permohonan upaya paksa dari pihak penggugat ke PTUN, kurangnya Kesadaran Pejabat, dan kurangnya aturan pelaksana. Pada akhirnya, penulisan ini menawarkan solusi perlunya payung hukum yang lengkap dan tidak bertentangan satu sama lainnya untuk pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, dan peningkatan efisiensi sistem birokrasi dan kapabilitas aparatur pemerintah. Implementasi dari solusi-solusi ini diharapkan dapat memperbaiki proses eksekusi putusan PTUN, menjadikannya lebih berkeadilan, serta berkontribusi positif pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Foundation Controversy as a Tool for Misuse of Loopholes Funds in Foundation Settings in Indonesia Febrianty, Yenny; Suciani Putri, Viorizza; Pransisto, Johamran; Heridah, Andi; Kasim, Aksah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2576

Abstract

This study analyses the use of foundations as mechanisms for financial diversion and highlights the legal shortcomings in the regulation of foundations in Indonesia, leading to insufficient oversight and public accountability. Recent incidents, including the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and the PPATK's disclosures regarding 176 philanthropic institutions, suggest that certain foundations function as front organisations to conceal or misdirect funds from unclear sources. This study utilises a normative juridical methodology, employing statutory, conceptual, and case approaches. It focusses on examining Law Number 28 of 2004 concerning Foundations, its derivative laws, and the management practices of social funds in charitable organisations. The findings of the study reveal that foundation supervision in Indonesia is insufficient, as the supervisory body provides guidance without audit authority, and external oversight by the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs is restricted to administrative functions lacking substantive audits. Agency fragmentation, insufficient consequences, and the lack of public disclosure requirements increase the likelihood of legal form misuse. The supervisory system necessitates reform via the alteration of foundational rules, the implementation of digital public audits, and the strengthening of fiduciary obligations and good governance principles within positive law. This research highlights the necessity of integrating legal standards with social norms to establish governance defined by transparency, accountability, and integrity, thereby restoring public trust in non-profit organisations in Indonesia
Co-Authors Ahmad Ahmad Heridah, Andi Kasim, Aksah Mohamad Hidayat Muhtar Pransisto, Johamran Yenny Febrianty