Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA H. Abid; Nandang Kusnadi; Yenny Febrianty; Chairijah .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Dalam konteks anak luar kawin yang terlahir dari hasil perzinaan, menurut hukum islam antara anak dan ayah biologisnya tidak ada nasab yang sah, maka tidak ada hak mewaris antara mereka berdua. Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan kedudukan yang jelas terhadap keberadaan anak zina mengenai kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Teori Keadilan terhadap kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan Kompilasi Hukum Islam tidak memberi solusi terhadap kewarisan anak zina. Anak zina yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah secara biologis dengan ayahnya, haruslah juga diberikan wasiat wajibah dari ayah biologisnya sebagai perwujudan rasa keadilan sekalipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi hakim mempunyai kewenangan membuat hukum (judge made law).Â Kata kunci :Teori Keadilan, Kewarisan, Anak ZinaÂ AbstractÂ In the context of an adulterous child born from adultery, according to Islamic law between the child and his biological father, there is no legitimate nasab, then there is no right to bequeath between the two of them. Compilation of Islamic Law also does not give a clear position to the existence of adultery children regarding the inheriting of adulterous children. This research aims to find out the Application of The Theory of Justice to the seat of the Children of Zina in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law on its inherited. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing is done in an analytical descriptive manner. The data collected in this study uses literature studies. The results showed that the application of the Compilation of Islamic Law did not provide a solution to the inheritance of adultery children. Adulterous children who have a biological blood relationship with their father must also be given a will of obligation from their biological father as an embodiment of a sense of justice even though this is not regulated in the law but the judge has the authority to make law (judge-made law).Â Keywords: Theory of Justice, Inherition, Adultery Child.Â

KEJAKSAAN SEBAGAI PEMOHON DALAM MENGAJUKAN KEPAILITAN Yenny Febrianty Febrianty
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 1, No 2 (2020): Volume 1, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRACT Prosecutors with special powers can act inside or outside the court for and on behalf of the state or government. Based on the provisions in Article 2 paragraph (2) Law Number 37 of 2004 in conjunction with Government Regulation Number 17 of 2000, it is stipulated that the Prosecutor's Office as one of the parties that can file bankruptcy, with the conditions that must be met is that no other party submits a similar application for the sake of public interest. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of the Attorney's Office's authority as a petitioner in filing for bankruptcy in the midst of Indonesian society so that the general public's understanding of the Attorney's authority can be applied and beneficial to people who are about to go bankrupt. The law under study is the ius constitendum. The data used are primary data and secondary data, data collection techniques are interview data collection and library materials. The implementation of the exercise of the authority of the Attorney General's Office as an applicant in bankruptcy for the sake of the public interest is regulated in the applicable laws and regulations. The provision which states that an application for bankruptcy in the public interest can only be carried out if there is no party filing an application for bankruptcy, it is best if an exception is granted by the legislators, in the event that the Attorney requests bankruptcy for the public interest involving the interests of the state, the Prosecutor's Office should be empowered to act on behalf or as proxies. from state institutions that directly have debts and receivables against Debtors, so that institutions that have a direct relationship between debts and debtors do not think that the AGO is working independently without paying attention to the interests of the institution. Keywords: Attorney General's Office, Petitioner, Bankruptcy ABSTRAK Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa demi kepentingan umum. Oleh karena itulah perlu kiranya memperkuat implementasi kewenangan Kejakasaan ini sebagai pemohon dalam mengajukan kepailitan di tengah masyarakat Indonesia sehingga pemahaman masyarakat umum terhadap kewenangan Kejaksaan tersebut dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan berpekara kepailitan tersebut. Hukum yang dikaji adalah ius constitendum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data wawancara dan bahan-bahan perpustakaan. Implementasi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sebagai pemohon dalam kepailitan demi kepentingan umum diatur dalam aturan per Undang-Undangan yang berlaku. Ketentuan yang menyatakan permohonan pailit untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit sebaiknya diberikan pengecualian oleh pembuat undang-undang, dalam hal Kejaksaan memohon pailit untuk kepentingan umum yang menyangkut kepentingan negara Kejaksaan sebaiknya diberi wewenang untuk bertindak mewakili atau sebagai kuasa dari lembaga negara yang secara langsung memiliki utang piutang terhadap Debitor, agar lembaga yang secara langsung memiliki hubungan utang piutang terhadap Debitor tidak menganggap Kejaksaan bekerja secara mandiri tanpa mengindahkan kepentingan dari lembaga tersebut. Kata kunci: Kejaksaan, Pemohon, Kepailitan

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak) Yenny Febrianty; Krisna Murti
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 1 (2022): Volume 3, Nomor 1 Januari-Juni 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i1.5857

AbstrakTulisan ini ialah untuk membuktikan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki moral dan perilaku di kemudian hari serta untuk memberikan pendidikan agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang salah. Apabila seorang anak yang dilakukan atau diduga melakukan kejahatan membutuhkan perlindungan hukum yang mendesak. Isu hukum perlindungan anak merupakan sarana untuk melindungi generasi penerus bangsa. Semua hukum yang berlaku berlaku untuk melindungi anak. Perlindungan ini sangat penting karena anak merupakan bagian dari masyarakat dengan disabilitas fisik dan mental. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, proses peradilan bagi anak yang pelaku perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang juga memberikan hak perlindungan kepada anak. Kata Kunci : Restoratif, Kebijakan Non Pidana, Kejahatan Anak, Socio Legal. AbstractThis paper is to prove that the purpose of punishment is not to punish, but to improve morals and behavior in the future and to provide education so as not to fall into the wrong environment. If a child committed or suspected of committing a crime requires urgent legal protection. The issue of child protection law is a means to protect the nation's next generation. All applicable laws apply to protect children. This protection is very important because children are part of the community with physical and mental disabilities. Therefore, children need special protection and attention. Based on the Law on Juvenile Courts, namely Law Number 3 of 1997, the judicial process for children who are perpetrators of unlawful acts is also regulated in the Child Protection Law Number 23 of 2002, which also provides protection rights to children. Keywords: Restorative, Non-Criminal Policy, Child Crime, Socio Legal.

PERADILAN AGAMA DAN OPTIMALISASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM BERBASIS PANCASILA Yenny Febrianty; Andi Muhammad Asrun
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i2.7159

AbstrakHukum waris Islam di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan dalam sistem hukum nasional dan aturan dan ketentuan dari kitab suci Al Quran. Peradilan Agama adalah peradilan tempat penyelesaian sengketa soal keperdataan khusus bagi orang-orang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam makalah ini mengkaji dan menganalisa tulisan ini dalam perumusan masalah yang antara lain tentang, hakikat peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi peradilan agama dalam era globalisasi guna menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Metode pendekatan sosiolegal dan pendekatan Yuridis Normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Dari hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa hakikat dari peradilan agama dalam praktek penyelesaian sengketa waris Islam tergantung pada status dan kedudukan pengadilan agama itu sendiri khususnya dalam penyelesian sengketa waris, yang mana pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi dalam peradilan agama dalam segi peraturan per undang-undangannya sudah jelas diatur bahwa setiap orang Islam di Indonesia apabila bersengketa khususnya waris harus melalui peradilan agama.. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan Cara mengembalikan seperti semula sistem pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila dapat dimulai dari tingkat individu umat agama Islam itu sendiri. Pemeluk agama Islam harus meyakini dalam keimanan Islam nya bahwa aturan-aturan hidup yang harus mereka taati dan jalani adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Sejalan dengan itu maka apabila pemeluk agama Islam bersengketa soal waris Islam, mereka menempuh berpekara di peradilan agama, karena peradilan agama memakai atau memutus dengan syariat Islam. Kata kunci :Peradilan Agama, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum Nasional, Pancasila AbstractIslamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the rules in the national legal system and the rules and regulations of the holy book of Al-Quran. Religious courts are courts where dispute settlement of civil matters specifically for people of the Muslim faith. Based on this, the authors in this paper examine and analyze this paper in the formulation of the problem which includes, among other things, the nature of religious justice in resolving Islamic inheritance disputes based on Pancasila values the and Optimization of religious justice in the era of globalization to resolve Islamic inheritance disputes in the legal system nationalism based on Pancasila. Sociolegal approach and Normative Juridical approach, with secondary data as the source. From the results of the discussion in this paper, it shows that the nature of the religious court in the practice of resolving Islamic inheritance disputes depends on the status and position of the religious court itself, especially in the settlement of inheritance disputes, which is the executor of judicial power in the reform era in the religious court in terms of regulations per law. the invitation clearly stipulates that every Muslim in Indonesia must go through the religious court if there is a dispute, especially inheritance. It is hoped that this condition will no longer invite debate about its presence in the judicial power system in Indonesia. Running the religious courts is a constitutional responsibility and obligation, the abolition of which is only possible if an amendment to the Constitution exists. And how to restore the religious court system to its original state in resolving Islamic inheritance disputes in a Pancasila-based national legal system can start from the individual level of the Muslim community itself. Adherents of Islam must believe in their Islamic faith that the rules of life that they must obey and live are rules that originate from the Al-Quran and Hadith. In line with that, if adherents of the Islamic religion dispute Islamic inheritance, they will pursue litigation in the religious court, because the religious court uses or decides on Islamic law. Keywords: Religious Courts, Islamic Inheritance Law, National Legal System, Pancasila

PERADILAN AGAMA DAN OPTIMALISASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM BERBASIS PANCASILA Yenny Febrianty; Andi Muhammad Asrun
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 3, No 2 (2022): Volume 3, Nomor 2 Juni-Desember 2022
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v3i2.7159

AbstrakHukum waris Islam di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan dalam sistem hukum nasional dan aturan dan ketentuan dari kitab suci Al Quran. Peradilan Agama adalah peradilan tempat penyelesaian sengketa soal keperdataan khusus bagi orang-orang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam makalah ini mengkaji dan menganalisa tulisan ini dalam perumusan masalah yang antara lain tentang, hakikat peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi peradilan agama dalam era globalisasi guna menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Metode pendekatan sosiolegal dan pendekatan Yuridis Normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Dari hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa hakikat dari peradilan agama dalam praktek penyelesaian sengketa waris Islam tergantung pada status dan kedudukan pengadilan agama itu sendiri khususnya dalam penyelesian sengketa waris, yang mana pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi dalam peradilan agama dalam segi peraturan per undang-undangannya sudah jelas diatur bahwa setiap orang Islam di Indonesia apabila bersengketa khususnya waris harus melalui peradilan agama.. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan Cara mengembalikan seperti semula sistem pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila dapat dimulai dari tingkat individu umat agama Islam itu sendiri. Pemeluk agama Islam harus meyakini dalam keimanan Islam nya bahwa aturan-aturan hidup yang harus mereka taati dan jalani adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Sejalan dengan itu maka apabila pemeluk agama Islam bersengketa soal waris Islam, mereka menempuh berpekara di peradilan agama, karena peradilan agama memakai atau memutus dengan syariat Islam. Kata kunci :Peradilan Agama, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum Nasional, Pancasila AbstractIslamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the rules in the national legal system and the rules and regulations of the holy book of Al-Quran. Religious courts are courts where dispute settlement of civil matters specifically for people of the Muslim faith. Based on this, the authors in this paper examine and analyze this paper in the formulation of the problem which includes, among other things, the nature of religious justice in resolving Islamic inheritance disputes based on Pancasila values the and Optimization of religious justice in the era of globalization to resolve Islamic inheritance disputes in the legal system nationalism based on Pancasila. Sociolegal approach and Normative Juridical approach, with secondary data as the source. From the results of the discussion in this paper, it shows that the nature of the religious court in the practice of resolving Islamic inheritance disputes depends on the status and position of the religious court itself, especially in the settlement of inheritance disputes, which is the executor of judicial power in the reform era in the religious court in terms of regulations per law. the invitation clearly stipulates that every Muslim in Indonesia must go through the religious court if there is a dispute, especially inheritance. It is hoped that this condition will no longer invite debate about its presence in the judicial power system in Indonesia. Running the religious courts is a constitutional responsibility and obligation, the abolition of which is only possible if an amendment to the Constitution exists. And how to restore the religious court system to its original state in resolving Islamic inheritance disputes in a Pancasila-based national legal system can start from the individual level of the Muslim community itself. Adherents of Islam must believe in their Islamic faith that the rules of life that they must obey and live are rules that originate from the Al-Quran and Hadith. In line with that, if adherents of the Islamic religion dispute Islamic inheritance, they will pursue litigation in the religious court, because the religious court uses or decides on Islamic law. Keywords: Religious Courts, Islamic Inheritance Law, National Legal System, Pancasila

Implementation Implementation of the Applicability of the Death Penalty in Indonesia Through a Review of Pancasila-Based Islamic Law Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Asmak Ul Hosna; Farahdinny Siswajanthy; Isep H Insan
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 5 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i5.806

Islamic law provides a sense of justice including in the threat of sanctions for crimes committed, Islamic law places punishments commensurate with the crimes so as to create a sense of deterrent effect for perpetrators and society. Including the death penalty. This paper raises two issues that will be discussed, namely: How is the contribution of Islamic law in determining death penalty laws in Indonesia and how is the legal politics of death penalty provisions applicable in Indonesia based on Pancasila? The Normative Juridical Approach is used as the writing technique of this research. This study aims to conduct legal research using library materials, secondary data, and original data as additional data. From the discussion of this paper, it can be concluded that the existence of Islamic law, especially regarding the death penalty in Indonesia, has a very strong contribution to punishment in general in Indonesia. Because Islamic law, especially in the case of the death penalty, determines the appropriate punishment for the perpetrator, and because of the legal politics of the death penalty, which is understood as the direction of legal policy regarding the death penalty, this includes the state. policies on how the death penalty is carried out and how it should be carried out.

Cessie in The Guarantee of Rights of Responsibility Reviewed from The Civil Code Doni Christian Nainggolan; Daffa Muhammad Nazar; Asmak Ul Hosnah; Yenny Febrianty
Jurnal sosial dan sains Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v3i6.811

Background: Home Ownership Credit (KPR) activities are generally held by the Bank. However, often in mortgage practices there are often conflicts, one of which is bad debt. One solution that is often used by banks as creditors is to transfer receivables (cessie) to the mortgage object. But on the other hand, using the implementation of the cessie causes new problems, namely customers as debtors often object to the decision of the cessie. Purpose: The purpose of the study is to find out and analyze the legal certainty of the cessie without the consent and knowledge of the debtor connected with the Civil Code and to know and review the description of the procedure of the cessie creditor against third parties as new creditors based on the Civil Code. Methods: The method used is normative juridical, using analytical descriptive specifications, through literature studies and field studies, as well as data collection techniques, followed by data analysis. Results: The research results show that online learning is not fully effective due to various inhibiting factors, and students' learning motivation is still not optimal. Conclusion: Certainty of Cessie rules without the consent and knowledge of the debtor Connected using the KUHPer still does not regulate specifically regarding cessies, especially related to the implementation mechanism, so that this causes new conflicts such as the other error, not infrequently there are multiple interpretations in the implementation of cessie, especially in mortgage practice. Legal certainty of cessie still relies on Article 613 of the Civil Code to be the basis for the creditor's cessie. but on the other hand, the existence of multiple interpretations in interpreting Article 613 of the Civil Code causes objections made by debtors as cessus both through litigation and non-litigation.

PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Mustaqim .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8282

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap gagasan terkait paradigma hukum serta konsep yang disampaikan sejumlah pakar harus dikaji dan/atau ditelusuri dari kondisi politik maupun sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi dimana para ahli itu hidup. Berdasarkan hal tersebut paradigma yang dikemukakan ahli pikir dapat ditentukan relevansinya guna memahami konstitusi saat ini yang begitu berbeda keadaan maupun struktur sosialnya dengan latar belakang sosial dimana paradigma itu diungkapkan oleh pakarnya. Maka dari itu pada makalah ini penulis meneliti serta menguji masalah yang dirumuskan mengenai perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan serta konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan. Pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder. Hasil pembahasannya menunjukkan kajian ilmu hukum dapat diterangkan dalam dua jenis yang berbeda. Kata Kunci: Teori Hukum, Keilmuwan Hukum, Nilai Keadilan AbstractThe purpose of this research is to provide an understanding of ideas related to legal paradigms and concepts conveyed by a number of experts that must be studied and/or traced from the background political and social conditions in which the experts live. Based on this, the relevance of the paradigm put forward by the thinker can be determined in order to understand the current constitution which is so different in its circumstances and social structure from the social background in which the paradigm was expressed by the expert. Therefore, in this paper the author examines and examines the problem formulated regarding the development of legal theory and legal scholarship from time to time in order to realize the value of justice and the concept of progressive law in its relevance to realizing the value of justice. The approach uses normative juridical methods whose sources come from secondary data. The results of the discussion show that the study of law can be explained in two different ways. Keywords: Legal Theory, Legal Scholars, Value of Justice

Culture a Law As Share Value System Advocate In Enforcement Law Mustaqim Mustaqim; Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Isep H Insan; Asmak Ul Hosna; Angga Perdana
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 7 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i7.844

Life nation and society in Indonesia must be based on dimensions of culture so that own value system (value system) is something based on life balance between the interests of society and law, meaning the creation of law aims to guard the interest whole society like done by lawyers. Topic about How the role of the advocate in enforcement law? as well as discuss How analysis culture law as a value system for an advocate in enforcement law? become formula necessary problem discussed and analyzed in writing scientific this. The method of the study This wear kind of juridical normative, that is by conducting a number of studies on regulation legislation as well as references other For can facilitate the explanation process of culture law for advocating in progress enforcement law. Findings from discussion study This found that culture law for advocate in enforcement law is profession independent, free, and responsible answer To become an enforcer required law protection and guarantee from the country so Indonesian lawyers can help in a manner law society in need help law without exists discrimination belief, religion, descent, ethnicity, position social or belief politics.

Political National law to of Islamic law H.M. Yunus; Anwar Sulaiman; Hj. Asmak Ul Hosnah; Yenny Febrianty
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 4 No. 3 (2023): August 2023
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v4i3.139

Political law is two interrelated meanings that cannot be separated, because politics is a strategy to achieve power by any means. While the law is a means or tool used when power cannot achieve the purpose of power. Where the law is essentially to protect individuals or communities from the arbitrary actions of power holders and / or parties who commit acts of justice, in the end to get a sense of justice in the nation and state, in the thought that the state in the development of human civilization is closely related to religion, the relationship between the two occurs the transformation of Islamic law in the development of Indonesian legal politics, both of which experience ups and downs with the development of human thought about the function of the state in his personal life and at the same time in the relationship between religion and the state he embraces. This research aims to describe Political Law in Islamic Law. This research uses a qualitative approach with the method of literature (Library research). The reform era research data outlines the configuration of a democracy-based legal political system. The system emphasizes the need to organize laws that are populist and responsive, not repressive and authoritarian. Legal regulation policies must reflect the aspirations of the citizens of the community/state. The legal products achieved must be a mecca in solving legal problems and achieving the goals of the life of the nation and state. The substance of the law is built not to serve the interests of the ruling elite, but must be an instrument and guideline in organizing legal development aimed at realizing physical and mental welfare.

Title

Found 60 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 60 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 60 Documents
Search