Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pengaruh Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, dan Pemilikan Lahan terhadap Pekerja Anak serta Implikasi Kebijakannya Noveada, Aisyah; Moeis, Jossy Prananta
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i4.56800

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberadaan pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pekerja anak, serta mengeksplorasi pengaruh program Keluarga Harapan (PKH) dan kepemilikan lahan, khususnya pada rumah tangga petani. Penelitian ini juga menelaah variabel kontrol seperti ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, lapangan usaha kepala rumah tangga, dan lokasi tempat tinggal rumah tangga. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga dengan status miskin memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memiliki pekerja anak, sementara rumah tangga petani yang memiliki lahan cenderung memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk mempekerjakan anak. Selain itu, variabel kontrol seperti ukuran rumah tangga dan jenis kelamin kepala rumah tangga juga berpengaruh signifikan terhadap keberadaan pekerja anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong rumah tangga untuk mempekerjakan anak, sedangkan kepemilikan lahan pada rumah tangga petani dapat mengurangi risiko pekerja anak. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah perlunya reformasi agraria untuk memberikan hak kepemilikan lahan yang lebih luas kepada petani, sehingga dapat mengurangi angka pekerja anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
The Effect of Village Fund Policy on Indonesia’s Poverty Rate (Study with Mixed Methods Approach) Ndun, Anggri Kristiyanto Yofen; Moeis, Jossy Prananta
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 01 (2024): Jurnal Ekonomi, Edition January - March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015 – 2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village.
Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Melakukan Sertipikasi Tanah Sawah “Gilir Ganti” Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dasa Prima, M Trianda; Moeis, Jossy Prananta
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i1.197

Abstract

Sistem sawah “gilir ganti” menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi sertipikasi tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kerinci. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No.24/Tahun 1997) dalam Pasal 31;, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA 3/1997) dalam Pasal 90; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 (Permen ATR/KaBPN 16/2021) dalam Pasal 90 dan Pasal 90 A UU No. 5 tahun 1960 dan PP No 24 tahun 1997 telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat ataupun hanya nama waris matrilineal (garis keturunan ibu) sesuai adat istiadat di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” tidak mensertipikatkan tanah sawahnya, untuk selanjutnya menawarkan solusi mengenai sertipikasi tanah sawah “gilir ganti” milik bersama komunal milik bersama milik bersama di Kabupaten Kerinci. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner; telaah dokumen; dan in depth interview dengan informan yang dipilih dan ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab masyarakat pemilik sawah “gilir ganti” tidak mau mensertipikatkan sawahnya karena mereka tidak paham tentang pentingnya sertipikat tanah; tanah “gilir ganti” dipunyai oleh banyak pemilik (memiliki ahli waris yang banyak); dan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sertipikat tanah dengan kepemilikan bersama. Disamping Penyebab lainnya adalah bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh ninik mamak dan tengganai, adanya kebingungan tentang siapa yang akan memegang sertipikat, dan nama siapa yang tercantum di dalamnya. Selain di samping itu, masyarakat merasa terbebani dengan pajak-pajak dan administrasi lain yang akan muncul jika tanah mereka disertipikatkan.   The shifting system of rice field land is one of the causes of the low achievement of land certification realization in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in the Kerinci Regency. The government through regulation number 24 of 1997 (PP 24/1997) chapter 31;, regulation of agrarian minister number 3 of 1997 (PMNA 3/1997) chapter 90; and regulation of agrarian and spatial planning minister/head of BPN number 16 of 2021 (Permen ATR/KaBPN 16/2021) chapter 90 and 90A, UU No 5 of 1960 andPP No 24 of 1997has facilitated the community of shifting rice field owners to have a certificate with the entire owner’s name listed on the certificate. This study aims to identify and analyze the causes of the behavior of shifting rice fields owners who do not want to certify their fields. This study uses a descriptive-analytical research design with a qualitative approach through questionnaires, document review, and in-depth interviews with selected and determined informants. This research shows that the community who owns shifting rice fields who are not interested to certify their fields because they do not understand the importance of land certificates; the rotational land has many owners or heirs; there are still many people who do not know about joint ownership land certificates. People are also do not want to certify their land because ninik mamak and tengganai are not allowed them to do it; there is confusions about who will hold the certificate and whose name is on it. The other reason is because the community feels burdened with taxes and other administration if their land is certified.
Pengaruh Partisipasi Pada Koperasi Terhadap Omzet Industri Mikro Kecil Di Indonesia Dwi Hartono; Jossy Prananta Moeis
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v6i6.8780

Abstract

UMKM di Indonesia berkembang pesat sebagai motor penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar, namun masih menghadapi kendala seperti akses permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Koperasi dengan nilai kolektivisme, yang merupakan ciri khas budaya Indonesia yaitu gotong royong, berpotensi menjadi solusi karena fokusnya yaitu kesejahteraan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kolektivisme terhadap partisipasi IMK dalam koperasi dan dampaknya pada omzet usaha, serta mengidentifikasi layanan koperasi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan omzet pelaku usaha mikro kecil. Menggunakan data Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) 2019, metode yang digunakan adalah Instrumental Variable (IV). Hasil menunjukkan bahwa kolektivisme tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan IMK menjadi anggota koperasi. Partisipasi dalam koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet usaha IMK. Layanan pemasaran, penyediaan bahan baku, dan pinjaman modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan omzet, dengan layanan pemasaran memiliki dampak terbesar. Namun, pelatihan berpengaruh negatif terhadap omzet, sementara sertifikasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam koperasi meningkatkan omzet usaha, terutama melalui layanan pemasaran, dan menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelatihan serta kesadaran akan pentingnya sertifikasi.
Trade openness, poverty, and income inequality: Subnational evidence from Indonesia Cut Aryuliska; Jossy Prananta Moeis
Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Vol 15 No 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Jurnal Ekonomi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52813/jei.v18i2.565

Abstract

Purpose — This study examines the relationship between trade openness, poverty, and income inequality across 34 Indonesian provinces from 2015 to 2019, while accounting for differences in access to basic services, employment, port infrastructure, and regional income. Method — The empirical analysis employs panel regression models using fixed effects, random effects, and Least Squares Dummy Variable specifications. Model selection is guided by the Hausman test. Poverty is measured using the poverty headcount, poverty gap, and poverty severity indices, while income inequality is measured using the Gini index. Findings — Trade openness is positively associated with poverty incidence and income inequality. In the preferred random-effects specification, trade openness increases the poverty headcount with a coefficient of 0.897 (p < 0.10), while the preferred fixed-effects specification shows a positive effect on the Gini index with a coefficient of 0.0411 (p < 0.01). However, its effects on the poverty gap and poverty severity are not statistically significant. Higher regional income and greater access to several basic services are generally associated with lower poverty outcomes. Implications — Trade expansion should be accompanied by inclusive policies that improve access to basic services, decent employment, and workforce skills. Strengthening these areas can help low-income households benefit more from economic openness while reducing the risks of higher poverty and income inequality. Originality — This study contributes to the trade–poverty literature by examining multiple dimensions of poverty and income inequality within a provincial panel framework in Indonesia, providing evidence that the distributional effects of trade openness differ across welfare indicators.