Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Berasan: Journal of Islamic Civil Law
Rahman, Lingga Abi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI SENGKETA AGRARIA: Pengertian Konflik dan Sengketa Agraria, Kewenangan Pemerintahan Daerah, Analisis Dasar-Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Sengketa Agraria, dan Hasil Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Agraria di Indonesia. Rahman, Lingga Abi; Husein, Agustina Rahayu
COURT REVIEW Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v3i05.1377

Abstract

Penelitian ini menyelidiki peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan literatur melibatkan analisis terhadap dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria. Rumusan masalah menjadi fokus utama, dengan pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai dasar hukum dan peran pemerintah daerah. Melalui sintesis literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang melandasi tindakan pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran pemerintah daerah dalam konteks penyelesaian konflik agraria, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan pemahaman terkait peran krusial pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria.
Analisis Hukum Perdata Islam mengenai Wasiat Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/2009 Rahman, Lingga Abi; Ermia, Vivin
Berasan: Journal of Islamic Civil Law Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/berasan.v2i2.9216

Abstract

The purpose of this study is to answer the question of how the analysis of Islamic Civil law regarding wills in the Supreme Court Decision Number: 379 K/AG/2009. A will is made with the aim that the heirs cannot know whether the inheritance left by the testator will be inherited by his heirs or whether it will be inherited by another party who is not at all |heirs until the time comes to read the will. In particular, testamentary items must not exceed 1/3 of the assets of the testator, if this is the case then it could be considered not in accordance with the will rules. The results of this analysis found that the will does not have an absolute position to be carried out/executed. This can happen if the execution of the will is obstructed by the owner of the object of the will. Therefore, it can be said that a will made as a last will is not necessarily a last will, because it can be canceled or annulled by law. Cancellation is carried out if the disputing party submits the matter to the court, then the position of the will becomes not absolute to be implemented if the will is an nulled or an nulled by law incourt. The importance of a will in estate planning lies not only in the distribution of assets, but also in the arrangement of issues such as dependents and obligations. Thus, a will becomes a vital legal instrument in protecting a person’s interests and wishes after death.
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH Fatmawati, Yuliana; Rahman, Lingga Abi; Rifandy, Muhammad Afriza
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.29609

Abstract

Hak-hak perempuan adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagai individu, dan terdapat dalam berbagai sistem hukum yang mengatur hak asasi manusia. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah hak kesetaraan perempuan dalam hukum islam dan implementasi PKPU No. 10 Tahun 2023. Metode yang dipakai adalah Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang dilakukan memakai literatur kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, catatan maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hak-hak perempuan meliputi beragam hak, seperti:1).Hak-hak politik meliputi hak-hak berikut: Partisipasi dalam pemerintahan melalui partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, hak untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang adil dan teratur untuk menentukan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam urusan publik dan politik negara. 2)Semua perempuan mempunyai hak yang sama atas kewarganegaraan, asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional. 3.)Hak atas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan 4.) Hak atas pekerjaan. 5.) Hak di bidang kesehatan. Dan 6.)Hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum.
Co-Authors Ermia, Vivin Fatmawati, Yuliana Husein, Agustina Rahayu Rifandy, Muhammad Afriza