Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

OPTIMALISASI SARANA TATA USAHA NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Wiraganti, Risna Wendy; Angelia, Novita Mayasari; Fatmawati, Yuliana; Sarinari YO, Vivin Ermia
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 2 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i2.14325

Abstract

Pengelolaan lingkungan melibatkan kebijakan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Ini memerlukan keterlibatan instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan dengan fokus pada integrasi perencanaan dan kebijakan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Sarana Tata Usaha Negara (STUN) menjadi sangat penting karena merupakan sistem dari berbagai unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan dalam hukum dimana hukum berperan dalam mengatur hak dan kewajiban antarindividu, membagi wewenang, menyelesaikan konflik hukum, dan menjaga kepastian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi STUN dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta peran rencana dalam administrasi negara modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau hukum normatif, yang melibatkan kajian dan analisis literatur yang relevan. Pelayanan publik memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transformasi paradigma pemerintahan menuju terdesentralisasi dengan fokus pada kewirausahaan bertujuan meningkatkan standar pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan, didukung oleh asas-asas penyelenggaraan negara seperti kejelasan hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.  Optimalisasi sarana tata usaha negara menjadi kunci, dengan melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi. Rencana dan perjanjian kebijaksanaan juga penting dalam administrasi negara modern. Kata Kunci : Optimalisasi Sarana Tata Usaha Negara, Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik.
Evaluation the effectiveness of implementation of Law No. 12/ 2006 concerning Citizenship Wiraganti, Risna Wendy; Fatmawati, Yuliana; Amelia, Lia; Hakim, Luqman; Putera, M. Luhtfi Setiarno
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16654

Abstract

This study examines the concept of citizenship, defining the legal relationship between individuals and the state, encompassing the rights and obligations of citizens. Citizenship in Indonesia is regulated through various principles such as ius sanguinis, ius soli, ius connubii, and naturalization, accommodating different scenarios for acquiring citizenship. According to Law No. 12 of 2006, the regulation of citizenship aims to protect citizens' rights and ensure clear citizenship status. However, the implementation of this law is often hindered by complex and inefficient bureaucratic obstacles. This research employs a normative legal method through literature review, identifying the history of the law's formation and the challenges in its application. Bureaucratic reforms that simplify procedures, enhance inter-agency coordination, and leverage information technology are expected to improve the effectiveness of the citizenship law's implementation, strengthen public trust, and support more harmonious social integration in Indonesia.
Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais Aulia, Ajeng Hijriatul; Wiraganti, Risna Wendy; Fatmawati, Yuliana; Sugiyarti, Anita; Sukti, Surya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11502

Abstract

Dalam era kontemporer, sejarah Islam dicirikan oleh dua peristiwa penting: dekolonisasi negara-negara Muslim dan gelombang migrasi ke Barat pasca Perang Dunia II. Perubahan ini juga mencerminkan dinamika kompleks antara Islam dan prinsip-prinsip sekuler dalam politik negara-bangsa modern. pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Amien Rais menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan Library Research serta Internet Searching untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais tentang ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam, Muslim kontemporer, dan ketatanegaraan dalam zaman modern. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan antara Islam dan negara serta konsep demokrasi. Rahman menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam, sementara Amien Rais memperjuangkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur pemerintahan modern.
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH Fatmawati, Yuliana; Rahman, Lingga Abi; Rifandy, Muhammad Afriza
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.29609

Abstract

Hak-hak perempuan adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagai individu, dan terdapat dalam berbagai sistem hukum yang mengatur hak asasi manusia. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah hak kesetaraan perempuan dalam hukum islam dan implementasi PKPU No. 10 Tahun 2023. Metode yang dipakai adalah Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang dilakukan memakai literatur kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, catatan maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hak-hak perempuan meliputi beragam hak, seperti:1).Hak-hak politik meliputi hak-hak berikut: Partisipasi dalam pemerintahan melalui partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, hak untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang adil dan teratur untuk menentukan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam urusan publik dan politik negara. 2)Semua perempuan mempunyai hak yang sama atas kewarganegaraan, asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional. 3.)Hak atas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan 4.) Hak atas pekerjaan. 5.) Hak di bidang kesehatan. Dan 6.)Hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum.
Pengabdian Masyarakat melalui Program Magang di Bawaslu Kota Banjarmasin: Meningkatkan Pemahaman dan Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu Fatmawati, Yuliana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 3 No 2 (2025): JPMII - April 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.733

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal sebagai Praktik Keterampilan Hukum II di Bawaslu Kota Banjarmasin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem hukum pemilu dan pengawasan pemilu secara langsung. Kegiatan ini dilakukan melalui metode partisipatif dan observasi. Siswa berpartisipasi secara aktif dalam mengamati pemilu, melakukan ana-lisis, dan menyelesaikan pelanggaran. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mem-peroleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pengawasan pemilu, tetapi juga memperoleh ket-erampilan yang lebih baik dalam menganalisis hukum dan membuat kebijakan publik. Pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang demokratis dan transparan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mem-perkuat sistem pengawasan pemilu Indonesia.