Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
Anam, Hoiril
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA TIDAK MEMBAYAR HAK ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PASAL 156 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Anam, Hoiril; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda
COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1724

Abstract

Pengusaha mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dan menjadi Hak dari Pekerja, Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah di dalam suatu hubungan kerja, bahwa tujuan pidana ketenagakerjaan mengamankan kepastian hukum pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja, pada Pasal 156 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimaksudkan sebagai payung hukum dalam membangun hubungan industrial di Indonesia,bisa dikatakan belum berjalan sesuai harapan semua pihak karena beragam ketentuan di dalamnya belum mampu diimplementasikan dengan baik oleh berbagai pihak hal tersebut dikarenakan Undang-Undang tersebut beserta aturan pelaksanaannya belum mengatur secara rinci dan khusus bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang menjadi kewajibannya khususnya terkait kewajiban hukum untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerjanya, kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang pada Pasal 156 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi payung hukum maksimal untuk pekerja yang mengalami pemurusan hubungan kerja, Rekomendasi untuk penelitian ini adalah perlu dilakukan penyempurnaan perlu dibentuknya peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penyidikan khusus perkara pidana ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan KUHAP dan pembentukan Subdit Khusus Pidana Ketenagakerjaan dibentuk mulai tingkat Mabes Polri hingga unit khusus di tingkat Polres.
Penguatan Produk UMKM Bersertifikat Halal Sebagai Pilot Project Kampung Zakat Terpadu Bangkalan Muttaqin Choiri; Luluk Hanifa; Friedenta P, Ragil; Tholik A, Siti; Anam, Hoiril; Hilmiyah; Emilia, Ferga
Jurnal Pengabdian Kampus Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Kampus
Publisher : LPPM Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/jpmupr.v10i2.9952

Abstract

Penguatan Produk UMKM Bersertifikasi Halal Sebagai Pilot Project Kampung Zakat Terpadu Di Desa Tanah Merah Dajah Bangkalan, merupakan bagian dari program yang digagas oleh Kementerian Agama Bangkalan bersama dengan organisasi pengelola zakat, dengan melibatkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) . Kegiatan Kampung Zakat Terpadu (KZT) menjadi upaya mensinergikan dan menyatukan distribusi pada satu wilayah khusus yang terkategori wilayah rentan dan memiliki komitmen untuk berkembang. Pemilihan lokasi Tanah Merah Daja, berdasarkan pertimbangan dan kajian bersama Dinas Sosial dan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan, dengan harapan pemilihan lokasi tidak salah sasaran. Bagi masyarakat Desa Tanah Merah Dajjah, program penguatan baik melalui sosialissi, pelatihan dan pendampingan merupakan upaya meningkatkan penguatan produk makanan dan minuman yang sudah dijalankan masyarakat saat ini, mulai produk kerupuk, onde-onde sampai jamu yang dikelola secara sederhana. Kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah meyediakan produk halal bagi masyarakat di wilayah Bangkalan dan sekitarnya, bagi Halal Center UTM, kegiatan ini menjadi rangkaian dan turut serta hadirnya UTM untuk masyarakat Madura. Kendala kegiatan ini diantaranya alokasi waktu yang terbatas pada fasilitasi program SEHATI oleh Kemenag, dan proses pemenuhan persyaratan administrasi oleh sebagian pelaku usaha dari sisi pra pengajuan, seperti kepemilikan NPWP maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).
Co-Authors Cornelis, Vieta Imelda Emilia, Ferga Friedenta P, Ragil Hilmiyah Luluk Hanifa Muttaqin Choiri Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Tholik A, Siti