Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Kemasan Produz Soft Contact Lenses Melalui Platform E-commerce Gubtong, Putri Febrianti; Sood, Muhammad; Haq, Lalu Muhammad Hayyanul
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk softlens yang melebihi masa expired melalui platform e-commerce dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun hasil penelitian ini Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk softlens dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce yaitu, Pasal 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal sanksi bagi pelanggar pengedar sediaan farmasi, Regulasi dari pihak platform e-commerce shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform e-commerce shopee.Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui Platform e-commerce yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan produk tersebut dengan pemberian perawatan.
Transformation and Effects of Human Rights Protection on Determining Corruption Suspects as a Pretrial Object under the Indonesian Criminal Justice System Suastuti, Eny; Haq, Lalu Muhammad Hayyanul; Harimurti, Yudi Widagdo; Yuherawan, Deni Setya Bagus
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.14667

Abstract

This study explores the transformation of human rights understanding and legal enforcement within the Indonesian criminal justice system, focusing on expanding the scope of pre-trial elements. The debate centers around balancing citizens' rights to protection with the public’s demand for legal certainty under the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research presents a coherent approach to address this dilemma, aiming to establish legal certainty and justice in line with Article 28 of Indonesia’s 1945 Constitution. The central legal issue is the lack of clarity and certainty in the determination of suspects, particularly in corruption cases, due to legal gaps in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This uncertainty prevents victim compensation and rehabilitation, making it impossible for victims to seek legal redress. The study argues for a review of Law No. 8 of 1981 to strengthen victim protection in such cases. Findings reveal the crucial role of human rights in reforming pre-trial procedures, notably the inclusion of suspect determination as a pre-trial element under Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014. This shift ensures that suspects’ rights are safeguarded, especially in corruption cases, aligning with Indonesia's obligation to uphold human rights and minimize unjust detentions. The study’s contribution extends to both national and global contexts, offering insights into the importance of legal reforms that safeguard human rights while ensuring justice and legal certainty. It recommends that the government implement legal measures to provide compensation and rehabilitation for victims of wrongful corruption suspect determinations.