Articles
<![CDATA[THE GOVERNMENTâS ROLE IN FACING THE INJUSTICE OF GLOBAL TRADE ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal IUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.499 KB)
|
DOI: 10.12345/ius.v1i1.230
<![CDATA[Despite the controversy about the liberalization of trade, however the government of Indonesia has ratified the WTO provisions by the discharge of the Act Number 7 Year 1994 concerning the Agreement on establishment of the World Trade Organization. This is a fact of law that formed base on the political will of the Indonesian government to encourage the free trade system as an impact of the circulation of the vital flow of goods, services, capital and labor among countries in both the regional and global level. This change mainly supported by the development of science and technology is growing rapidly and broadly, therefore nations must work together in both the global and regional level. The benefits have been felt by Indonesia in the presence of trade between nations is successful in developing its exports, especially non-oil exports. Therefore, in international trade requires a system of international trade organization to promote the establishment of a free market, fair and open to all countries. In the world trading system, the Government of Indonesia has been struggling along with other countries actively participated success of multilateral trade negotiations within the framework of the GATT Uruguay Round in 1994, the main objective is not only focused on free trade but also fair trade. For the agenda, the Indonesian government has taken some steps of deregulation and de-bureaucratization to improve efficiency of the national economy. The program will continue to be struggled as a strategic step and is the increase of non-oil exports in order to achieve the goals of economic development in Indonesia.Keywords: Government role, trade globalization, international trade]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Dalam Rangka Melindungi Generasi Muda Di Kabupaten Sumbawa ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Mahmuluddin, Mahmuluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.78
<![CDATA[Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sumbawa khususnya di Madrasah Aliyah Sumbawa (MAN) 1 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Dalam Rangka Melindungi Generasi Muda Di Kecamatan Moyo Utara ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Karjaya, Lalu Putrawandi]]>;
<![CDATA[Rizki, Khairur]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.84
<![CDATA[Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sumbawa khususnya di SMA Negeri Moyo Utara dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mahmuluddin, Mahmuluddin]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v9i1.159
<![CDATA[Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh eksportir atau produsen yang menjual produk atau komoditas di negara lain (negara importir) dengan harga kurang dari nilai normalnya seperti produk yang sama baik di negara impor maupun negara ekspor, sehingga menyebabkan kerugian atau kerugian bagi negara importir. Dalam perdagangan internasional, dumping adalah kegiatan yang tidak adil karena akan membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor, sehingga dapat merugikan pasar produk dalam negeri di negara impor, dan setidaknya dapat menyebabkan pengangguran dan kebangkrutan industri dalam negeri yang memproduksi produk serupa. Untuk mengatasi masalah dumping, setiap negara importir yang dirugikan oleh produk dumping dapat memberlakukan tarif pengimbang sebagai tarif tambahan atau yang disebut sebagai biaya penerimaan antidumping, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal IV bagian (2) GATT yang menyatakan, "setiap negara dapat menerapkan sanksi tarif pengimbang jika terdapat bukti bahwa negara ekspor menjual produk dengan harga kurang dari nilai normal sehingga dapat merugikan negara impor". Biaya penerimaan antidumping yang dibebankan pada produk impor adalah biaya maksimum sebanyak nilai normal dikurangi nilai ekspor, seperti yang diatur dalam Pasal 12 (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Untuk mengikuti regulasi antidumping, pemerintah membentuk sebuah komite antidumping (Komite Anti Dumping Indonesia) untuk menganalisis produk impor yang diindikasikan sebagai produk dumping. Peran lain dari komite adalah membantu industri dalam negeri terhadap tuduhan dumping dari negara lain.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Generasi Muda Dari Peredaran Dan Penggunaan Nakoba Di SMAN 4 Sumbawa Besar ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Mahmuluddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.160
<![CDATA[Pengabdian pada masyarakat di Sekolah Menengah Negeri 4 Sumbawa Besar dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada para siswa terutama berkaitan dengan dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Pradipta, Indra]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Muhaimin, H. Muhaimin]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.706
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan manganalisa prosedur perjanjian LPBBTI, perlindungan hukum bagi penyelenggara dan penyelesaian sengketa antara penerima dana dengan penyelenggara LPBBTI. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Jenis dan sumber hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi secara umum dilakukan melalui 8 tahapan dimulai dari penentuan pihak terkait, persetujuan persyaratan, peninjauan hukum, penyusunan kontrak, verifikasi kepatuhan hukum, tanda tangan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta yang terkahir pembatalan atau perubahan. Perlindungan hukum penyelenggara LPBBTI yaitu perlindungan hukum preventif yang didasarkan pada berbagai peraturan dan regulasi yang ada. Penyelesaian sengketa antara nasabah pinjaman online/penerima dana dengan penyelenggaran LPBBTI dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM SENGKETA INDONESIA & UNI EROPA TERKAIT KELAPA SAWIT ]]>
<![CDATA[Sekarningrum, Elvira Alya]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Risnain, Muh.]]>
<![CDATA[ JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37081/ed.v13i1.6912
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait industri kelapa sawit. Prinsip ini penting untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor, dan dalam sengketa ini, Indonesia harus membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa, seperti larangan minyak kelapa sawit dalam kebijakan RED II, diskriminatif dan tidak berbasis pada pertimbangan lingkungan objektif. Jika WTO memutuskan Uni Eropa melanggar prinsip non-diskriminasi, Indonesia dapat memperoleh dasar hukum untuk melindungi industri kelapa sawit dan memperkuat regulasi domestik terkait keberlanjutan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas negosiasi, memperbaiki transparansi dalam regulasi, dan meningkatkan kerja sama internasional untuk memperkuat daya saing produk kelapa sawit di pasar global. Sengketa ini juga mendorong pentingnya dialog konstruktif untuk menciptakan keseimbangan antara perdagangan dan keberlanjutan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN ANTI SUBSIDI TERHADAP PRODUK BAJA NIRKARAT ASAL INDONESIA OLEH UNI EROPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Nata Legawa, Baiq Hemas]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Risnain, Muh.]]>
<![CDATA[ JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37081/ed.v13i1.6913
<![CDATA[Penelitian ini membahas penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia oleh Uni Eropa dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan dasar hukum yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menetapkan kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap industri baja Indonesia. Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, penerapan bea masuk anti dumping dan anti subsidi dilihat dari perspektif World Trade Organization dan perjanjian-perjanjian yang relevan seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Uni Eropa berhak melindungi industri domestiknya, prosedur yang dilakukan harus mematuhi ketentuan WTO agar tidak melanggar prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kebijakan bea masuk tersebut, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan industri baja nasional. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya diplomasi perdagangan yang lebih intensif dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam mengatasi masalah ini.]]>
<![CDATA[Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan ]]>
<![CDATA[Irwan Suryadi, Lalu]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i2.247
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan akta angaran dasar yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 25/PDT. G/2017/PN. Pya tentang perubahan anggaran dasar yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konspetual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan akta pendirian Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimaksudkan agar Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya UU Yayasan supaya memiliki status sebagai badan hukum yang sama dengan Yayasan yang didirikan setelah keluarnya UU Yayasan tersebut. Adapun dasar pertimbangan hakim bahwa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas terbitnya Akta Yayasan No. 16 tertanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat XII dan pengesahan yayasan dari Tergugat XIII Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu pada tanggal 11 Desember 2015 dengan No. Surat Keputusan AHU-0030613.AH.01.04. tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren al Ma-Arif Uswatu Hasanah, sementara akta tersebut adalah sudah dibatalkan oleh Notaris Natatmadja dan Akta Sah atas Penyesuaian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Uswatun Hasanah dan kepengurusannya tertuang dalam akta No. 26 tanggal 10 Desember 2015 yang terdapat Lampiran Surat Keputusan nama Yayasan Pondok Pesantren Al- MA’ARIF Uswatu Hasanah, dengan hal ini menyebabkan gugatan para Penggugat kabur maka dengan demikian eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XI yang menyakatan gugatan para Penggugat kabur adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;]]>
<![CDATA[Indonesia Foreign Trade Policy in Protecting Domestic Textile Industry Products from the Influx of Illegal Textile Import ]]>
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>;
<![CDATA[Valencia Husni]]>;
<![CDATA[Sri Maryati]]>;
<![CDATA[Lale Puspita Kembang]]>
<![CDATA[ Unram Law Review Vol 9 No 1 (2025): Unram Law Review (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ulrev.v9i1.407
<![CDATA[This study aims to analyze international trade regulations related to the importation of goods into Indonesia; examine the implications of the widespread circulation of illegal textile products on the domestic textile industry; and assess Indonesia import policies in providing protection for domestic textile production. This research employs a normative legal method, utilizing both the Statutory Approach and the Conceptual Approach. Legal materials were collected through a literature review, using documentation techniques to analyze various sources of law in the form of statutory regulations. The results of the study indicate that international trade regulations are established in various laws, including Law Number 17 of 2006 concerning Customs; Law Number 7 of 2014 concerning Trade; Law Number 7 of 1996 concerning Food; and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The widespread circulation of illegal textile products (commonly known as thrifting) has led to several negative impacts, including the closure of numerous domestic textile industries, increased unemployment, and reduced state revenue. To address these issues, the Indonesian government has implemented various policies to protect the domestic textile industry through both preventive and repressive legal measures. Preventive legal protection includes regulations on import policy and supervision, guidance for business actors (producers, importers, and distributors), and public outreach to consumers. Repressive legal protection involves the imposition of administrative, civil, and criminal sanctions on those engaged in the illegal importation of textile products.]]>
