Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities IJLSH
Bambang Angkoso Wahyono
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Widiantoni Hermawan; Indro Budiono; Ferry Anggriawan; Zenia Dwitya Pratidina
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699681

Abstract

Keberadaan Indonesia dalam pemilu di Indonesia sangat popular, sehingga dalam hal ini para calon-calon kepala daerah, baik dikalangan artis, maupun dikalangan politisi, bahkan politisi yang sudah berpengalaman dalam terjun di dunia politik, berawal dari terpilihnya seseorang menjadi presiden, bahkan menawarkan keluarga dalam ikatan kekeluargaan terjun pada kontestasi politik di Indonesia, adanya kontestasi di dunia poltik yang syarat dengan dinasti politik, perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberantas dinasti politik tersebut, bahkan dari keseluruhan politik di Indonesia dalam pemilu para kader serta calon-calon adalah masih ada hubungan dengan keluarga, dalam artikel ini menganalisis Eksistensi Kewenangan dari pemerintah memberantas dinasti politik, sehingga memberantas dinasti politik, bahkan memberantas pula konflik kepentingan dan keterkaitan dengan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Kewenangan pemerintah dalam menangani dan memberantas dinasti politik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normative, dengan Pendekatan Teori-Teori hukum yang relevan dalam membantu menganalisis penelitian ini
Legal Urgency in the Establishment of the AntiCorruption Corps in the Indonesian National Army Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Syahdina Yahwa; Mochamad Ardiyanto; Rafa Huwaida
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2025): IJLSH - July 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i2.227

Abstract

Corruption in legal thought, part of the extraordinary crime, the extraordinary crime, is categorized as a crime that can enter any agency, both civilian and military, so that this extraordinary crime damages the order of norms, even the organs that have been arranged by legal norms. In this study, it discusses the legal vacuum, the formation of new organs, even the urgent necessity needed for the formation of norms in the formation of new organs and even laws and regulations, legal urgency is a legal imperative in the formation of anti-corruption organs in the National Army of the Republic of Indonesia carried out by stakeholders, Legislative, Executive, Judiciary and even Military in a progressive, responsive manner. The Military Discipline Law, the Corruption Crime Law, is packaged in normative research.
Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual Raditya Feda Rifandhana; Zaneta Larissa Athalia; Lailatun Nur Kumala Sari; Bambang Angkoso Wahyono; Retno Sariwati; Indro Budiono; Marissa Sasha Amelia; Oktaviani Muliati; Anindita Purnama Ningtyas
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14550811

Abstract

Profesi merupakan suatu bidang yang bekerja dalam praktik-praktik hukum, sehingga praktik hukum biasanya berhubungan dengan efektifitasnya menjalankan profesi tersebut, profesi itu dikenal dengan profesi hukum, profesi hukum tidak terlepas dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pelaksana tugas dari fungsi pemerintahan dalam hal ini menjalankan fungsi dari Kementerian baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, profesi hukum yang dikenal dengan Notaris masih berhubungan dengan Pemerintahan dalam hal ini adalah Menteri-Menteri, sehingga Praktik-praktik yang sering dilakukan adalah pembuatan akta-akta otentik yang bertujuan untuk melengkapi keinginan Masyarakat berkaitan kepemilikan suatu obyek. Kepemilikan suatu obyek diartikan, bahwa subyek mengajukan permohonan untuk membuat akta-akta kepada notaris yang merupakan kepanjangan tangan (Amanah) dari Pemerintah. Pada Penelitian ini, peneliti mencoba suatu gagasan baru terkait pembaharuan tugas notaris berkaitan dengan subyek mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan pihak pelindung dari Hak Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan menganalisis Teori-Teori Hukum beserta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan, untuk membantu menyelesaikan tulisan ini
Co-Authors Anindita Purnama Ningtyas Ferry Anggriawan INDRO BUDIONO Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mochamad Ardiyanto Oktaviani Muliati Raditya Feda Rifandhana Rafa Huwaida Retno Sariwati Syahdina Yahwa Widiantoni Hermawan Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina