Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM EKSISTENSI PEMBINAAN HAKIM MILITER PADA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER Raditya Feda Rifandhana
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 6, No 2 (2015): December 2015
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v6i2.1454

Indonesia is a state of law in the formation of the constitutional state is mandated by the constitution, state lawcan not be separated from the court has the authority to resolve the issue or dispute, in the common cases likeweddings resolved in religious courts, cases related to state the administration disputes resolved state administrativecourt, but the realm of the dispute to the field of infringement decisions of military rule finalized inAdministrativeCourts military, for now the Supreme Court in cooperation with the military Court Highalongwith the military Court more by providing technical guidance judiciary to the military judge inresolvingdisputes and the administration of military in the form of education and training

Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani dan Memberantas Dinasti Politik di Indonesia Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Widiantoni Hermawan; Indro Budiono; Ferry Anggriawan; Zenia Dwitya Pratidina
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699681

Keberadaan Indonesia dalam pemilu di Indonesia sangat popular, sehingga dalam hal ini para calon-calon kepala daerah, baik dikalangan artis, maupun dikalangan politisi, bahkan politisi yang sudah berpengalaman dalam terjun di dunia politik, berawal dari terpilihnya seseorang menjadi presiden, bahkan menawarkan keluarga dalam ikatan kekeluargaan terjun pada kontestasi politik di Indonesia, adanya kontestasi di dunia poltik yang syarat dengan dinasti politik, perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberantas dinasti politik tersebut, bahkan dari keseluruhan politik di Indonesia dalam pemilu para kader serta calon-calon adalah masih ada hubungan dengan keluarga, dalam artikel ini menganalisis Eksistensi Kewenangan dari pemerintah memberantas dinasti politik, sehingga memberantas dinasti politik, bahkan memberantas pula konflik kepentingan dan keterkaitan dengan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi Kewenangan pemerintah dalam menangani dan memberantas dinasti politik di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normative, dengan Pendekatan Teori-Teori hukum yang relevan dalam membantu menganalisis penelitian ini

EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Bambang Angkoso; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalahPresidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diaturoleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahanpusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebutPeraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalammembuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agendakerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya,adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan UndangUndang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendirimembuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikanpresiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakanMenteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpolpemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasaldari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang samadalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara diIndonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan JenisPenelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sertaTeori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UUPengangkatan Menteri

PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKRegulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalammemegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehinggamengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satuaspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secaraketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalamkonteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengaturpemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum daripemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasiyang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas.Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individuuntuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air ataumenyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk dendadan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkajidari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yangdapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini .Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air

Legal Urgency in the Establishment of the AntiCorruption Corps in the Indonesian National Army Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Syahdina Yahwa; Mochamad Ardiyanto; Rafa Huwaida
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2025): IJLSH - July 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i2.227

Corruption in legal thought, part of the extraordinary crime, the extraordinary crime, is categorized as a crime that can enter any agency, both civilian and military, so that this extraordinary crime damages the order of norms, even the organs that have been arranged by legal norms. In this study, it discusses the legal vacuum, the formation of new organs, even the urgent necessity needed for the formation of norms in the formation of new organs and even laws and regulations, legal urgency is a legal imperative in the formation of anti-corruption organs in the National Army of the Republic of Indonesia carried out by stakeholders, Legislative, Executive, Judiciary and even Military in a progressive, responsive manner. The Military Discipline Law, the Corruption Crime Law, is packaged in normative research.

EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6639

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini. Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menteri

PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6640

Regulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalam memegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehingga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secara ketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum dari pemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi yang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individu untuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air atau menyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji dari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yang dapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini . Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air

EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6825

Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehinggaPajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungutoleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah,adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segitercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen,pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokoktanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam halpendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalampenelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan TeoriHukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6850

Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah diberbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktifterlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagaipenghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagaiproses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yangdilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yangdibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusanakhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi parapelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadipenentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsisebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politikmasyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politiksangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakanyang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudahsemestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambilkebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis inimenggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel.Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikanbersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publikmencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search