Garuda - Garba Rujukan Digital

Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 Aperta Safatullah, Afdal; Chofa, Fery; Vahlepi, Muhmmad; Mulia Saputra, Ego; Hikmara, M. Abdi; Kholdaa, Maylaffnatisya
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i1.8228

The role of women in politics will be an interesting issue of discussion in the 2024 election, as legislation requires women to have 30% representation in parliament. The goal of this is to support pro-women policies in government. The purpose of this study is to examine the degree of female participation in the East Payakumbuh District 2024 parliamentary election. This study's outcome was a normative juridical approach to a juridical investigation. The secondary legal resources used as data sources included journals and a number of significant research findings pertaining to the topics covered in this study. Data analysis material is utilized to examine more closely the empirical and legal issues gleaned from a range of earlier researchers' research findings. Based on the data collected, this study contends that there are still various political parties with women's representation levels below 30%. These results highlight the necessity of taking more actions to improve women's representation in politics.

KONSTITUSIONALISME DAN GOOD GOVERNANCE DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Chofa, Fery
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5125

AbstrakKewenangan pengangkatan dan proses rekrutmen hakim agung di Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi dan polemik karena adanya tarik ulur dan benturan kepentingan antar lembaga negara dalam proses tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah memberikan batasan wewenang yang jelas bagi setiap lembaga negara itu sendiri. Belum lagi persoalan pelanggaran etika dan integritas hakim yang berpotensi merusak prinsip independensi dan imparsialitas lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum dan keadilan. Disadari atau tidak, sistem dan model rekrutmen calon hakim agung merupakan pintu pertama sekaligus faktor kunci yang determinan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, independen dan imparsial yang tercermin dari kualitas profesionalitas dan integritas personil hakim di Mahkamah Agung. Makalah ini mencoba menawarkan pemikiran konstitusionalisme pengangkatan hakim agung dan perbaikan sistem seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang relevan seperti supremasi hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan jalan mengakomodir kedua konsep tersebut secara yuridis normatif dalam undang-undang bidang peradilan seperti UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial atau dalam UU Jabatan Hakim.

EFEKTIVITAS PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 6/PDT.G/2025/PN PYH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA Pratama, Okta Adi; Chofa, Fery
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2448

Penegakan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pyh menjadi salah satu contoh bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan tersebut dalam menyelesaikan sengketa perdata, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun implementatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan hukum acara perdata, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kepatuhan para pihak dalam melaksanakan amar putusan serta adanya kendala dalam eksekusi putusan. Dengan demikian, efektivitas putusan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh faktor kepatuhan hukum, itikad baik para pihak, serta dukungan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi.

ANALISIS YURIDIS AKTA PERDAMAIAN DALAM SENGKETA KREDIT PERBANKAN: STUDI PUTUSAN PN PAYAKUMBUH NOMOR 15/PDT.G/2025/PN PYH Putra, Yudi Wisnu Pratama; Chofa, Fery
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2451

Penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian merupakan salah satu alternatif yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh mengesahkan akta perdamaian antara PT BPR Rangkiang Aur Denai sebagai penggugat melawan Ajisman dan Leni Hartati sebagai tergugat dalam perkara wanprestasi. Melalui kesepakatan tersebut, para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan pembayaran angsuran hutang secara bertahap, penandatanganan surat kuasa jual atas objek jaminan, serta ketentuan mengenai eksekusi apabila terjadi wanprestasi ulang. Majelis hakim menilai bahwa kesepakatan para pihak sah secara hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan, dan oleh karenanya diperkuat dalam bentuk akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata.

Merebut Panggung Politik: Menelisik Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 Aperta Safatullah, Afdal; Chofa, Fery; Vahlepi, Muhmmad; Mulia Saputra, Ego; Hikmara, M. Abdi; Kholdaa, Maylaffnatisya
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i1.8228

The role of women in politics will be an interesting issue of discussion in the 2024 election, as legislation requires women to have 30% representation in parliament. The goal of this is to support pro-women policies in government. The purpose of this study is to examine the degree of female participation in the East Payakumbuh District 2024 parliamentary election. This study's outcome was a normative juridical approach to a juridical investigation. The secondary legal resources used as data sources included journals and a number of significant research findings pertaining to the topics covered in this study. Data analysis material is utilized to examine more closely the empirical and legal issues gleaned from a range of earlier researchers' research findings. Based on the data collected, this study contends that there are still various political parties with women's representation levels below 30%. These results highlight the necessity of taking more actions to improve women's representation in politics.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN RUKO TANPA IZIN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KOTA BUKITTINGGI Dewi, Putri; Chofa, Fery; Farda, Nessa Fajriyana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10579

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap Bangunan Ruko Tanpa Izin di Kota Bukittinggi. Bukittinggi merupakan salah satu kota wisata di Sumatera Barat yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan tampaknya pertumbuhan ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan, kantor, pertokoan, tempat pendidikan dan bangunan lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum di bidang perizinan, yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dalam menciptakan tatanan kota yang kondusif serta menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap bangunan ruko tanpa izin oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi belum efektif karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan tentang perizinan bangunan gedung ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kuatnya peranan adat, sehingga beberapa masyarakat beranggapan jika tanah itu punya kumpulan pasukuannya maka tidak butuh izin dari pemerintah atau negara untuk mengelola tanah tersebut. Katakunci: Penegakan Hukum, Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan Tanpa Izin. Abstract This research aims to determine the law enforcement carried out by the public works and spatial planning departement against shophouse buildings without permits in Bukittinggi city. Bukittinggi is one of the tourist cities in West Sumatra which is experiencing rapid growth and it seems that this growth will countinue in the increasing need for housing, offices, shops, educational places and other buildings. The problem in this research is regarding law enforcement in the licensing sector, which is carried out by the Bukittinggi city public works and spatial planning service, in creating a conducive city order and ensuring justice and legal certainty regarding legal protection for the community. This research is a descriptive in nature, using an empirical juridical approach. Data collection techniques are interviews and literature study. Based on research results, law enforcement against shophouse buildings without permits by the public works and spatial planning agency of Bukittinggi city has not been effective because there are still many people who ignore the regulations that have been made and determined by the goverment. The community’s indifference to the regulations regarding building permits is influenced by several things, including the strong role of custom, so that some people think that if the land has its own tribal group then there is no need for permission from the goverment or state to manage the land. Keywords: Law Enforcement, Public Works Agency, Ilegal Buildings.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search