Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi
Evelyn, Silvia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Role of Constitutional Law in Realizing Modern Government in the Digital Era Evelyn, Silvia; Athayya, Keira Adzra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2451

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of Constitutional Law to realize a modern government system and understand the digital system in a global era that is increasingly developing from year to year. The method used to conduct this research is normative juridical research. Normative research is research whose data collection process is through logical, systematic and based on applicable law. Constitutional Law is a set of legal regulations governing the order of state structures, mechanisms of relationships between organ structures or state structures, and mechanisms of relationships between state structures, as well as mechanisms between state structures and citizens. Along with the rapid development of technology that has an impact on constitutional law, it is necessary to adapt and develop a legal framework that is in accordance with the digital era.
Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA Rasji; Tansir, Charisse Evania; Evelyn, Silvia; Djaja, Rafael Christian
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.966

Abstract

Judicial power is the main pillar in the judicial system that guarantees the upholding of law and justice. Judges as law enforcers have a strategic role in maintaining the integrity and public trust in judicial institutions. The independence and professionalism of judges must always be maintained so that they are not tainted by violations of the code of ethics and behavior that is contrary to judicial values. This study aims to analyze the role of the Judicial Commission in enforcing the code of ethics of judges with Judge DA case study, who was involved in drug abuse and other ethical violations. The research methods used are normative law and empirical juridical, with a focus on laws and regulations, Judicial Commission decisions, academic literature, and media coverage. The results of the study show that Judicial Commission has implemented a systematic supervisory mechanism, starting from verifying reports to imposing sanctions by the Judges' Honorary Council. The dishonorable dismissal of Judge DA reflects Judicial Commission's firmness in enforcing the code of ethics, but also highlights weaknesses in the system of selection, coaching, and supervision of judges. This case has an impact on the decline in the image of the judicial institution, but also becomes a momentum for improvement and evaluation of the supervision system to be more effective and preventive. This study concludes that strong supervision and cooperation between the Judicial Commission and other institutions, such as the Supreme Court, are very necessary to maintain the dignity of judges and increase public trust in the judiciary in Indonesia.
Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/PDT/2021/PT AMB) Sari, Emmanuela Komala; Sugara, Maria Vianney Loudres; Evelyn, Silvia
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan penerapan dasar hukum oleh penggugat yang melakukan wanprestasi namun menggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PT AMB. Fokus kajian ini adalah dua rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi serta PMH menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan dengan amar putusan, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa gugatan penggugat mengalami kekeliruan karena mendalilkan PMH padahal hubungan hukumnya bersumber dari perjanjian perdata. Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi justru menggugat pihak lain dengan dasar PMH, menyebabkan tumpang tindih konsep hukum dan ketidaktepatan konstruksi hukum. Pengadilan Negeri menolak gugatan karena tidak memenuhi unsur PMH, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tersebut dengan penilaian lebih mendalam mengenai kekeliruan formil konstruksi gugatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengklasifikasikan jenis sengketa serta menyusun dasar hukum gugatan, demi mewujudkan konsistensi antara posita, petitum, dan amar untuk menjamin kepastian hukum.
Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/PDT/2021/PT AMB) Sari, Emmanuela Komala; Sugara, Maria Vianney Loudres; Evelyn, Silvia
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan penerapan dasar hukum oleh penggugat yang melakukan wanprestasi namun menggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PT AMB. Fokus kajian ini adalah dua rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi serta PMH menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan dengan amar putusan, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa gugatan penggugat mengalami kekeliruan karena mendalilkan PMH padahal hubungan hukumnya bersumber dari perjanjian perdata. Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi justru menggugat pihak lain dengan dasar PMH, menyebabkan tumpang tindih konsep hukum dan ketidaktepatan konstruksi hukum. Pengadilan Negeri menolak gugatan karena tidak memenuhi unsur PMH, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tersebut dengan penilaian lebih mendalam mengenai kekeliruan formil konstruksi gugatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengklasifikasikan jenis sengketa serta menyusun dasar hukum gugatan, demi mewujudkan konsistensi antara posita, petitum, dan amar untuk menjamin kepastian hukum.
Co-Authors Athayya, Keira Adzra Djaja, Rafael Christian Rasji Sari, Emmanuela Komala Sugara, Maria Vianney Loudres Tansir, Charisse Evania