Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Citizen Research and Development
Sari, Emmanuela Komala
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menghadapi Kesalahan Transfer Dana (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Indah Harini oleh Bank BRI KCK) Sari, Emmanuela Komala
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4614

Abstract

Kasus salah transfer menjadi perdebatan yang hangat dibahas, berhubung dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat dan semakin canggih. Penelitian ini dibuat guna mengetahui peraturan hukum yang berlaku bagi nasabah maupun pihak bank atas kasus kesalahan transfer. Pada kasus ini pihak nasabah yang menerima kesalahan transfer dana telah menunjukkan itikad baiknya untuk melapor namun pihak bank justru melaporkan nasabah yang membuat masalah ini terbawa ke pengadilan. Tidak ada Mens Rea yang dapat membuktikan bahwa Indah melakukan perbuatan seperti pada Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pihak nasabah yang dirugikan berhak mendapat perlindungan konsumen sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bank wajib memberikan pertanggung jawaban terhadap nasabah yang telah dirugikannya berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bahwa Bank telah melakukan kesalahan maka wajib terhadap bank tersebut untuk menanggung kekeliruan tersebut dan memberikan kompensasi kepada pihak penerima.
Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/PDT/2021/PT AMB) Sari, Emmanuela Komala; Sugara, Maria Vianney Loudres; Evelyn, Silvia
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan penerapan dasar hukum oleh penggugat yang melakukan wanprestasi namun menggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PT AMB. Fokus kajian ini adalah dua rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi serta PMH menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan dengan amar putusan, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa gugatan penggugat mengalami kekeliruan karena mendalilkan PMH padahal hubungan hukumnya bersumber dari perjanjian perdata. Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi justru menggugat pihak lain dengan dasar PMH, menyebabkan tumpang tindih konsep hukum dan ketidaktepatan konstruksi hukum. Pengadilan Negeri menolak gugatan karena tidak memenuhi unsur PMH, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tersebut dengan penilaian lebih mendalam mengenai kekeliruan formil konstruksi gugatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengklasifikasikan jenis sengketa serta menyusun dasar hukum gugatan, demi mewujudkan konsistensi antara posita, petitum, dan amar untuk menjamin kepastian hukum.
PTUN vs Arbitrase: Analisis Efektivitas Dalam Penyelesaian Sengketa Rasji, Rasji; Sugara, Maria Vianney Lourdes; Sari, Emmanuela Komala; Estellin, Emmanuella Audry
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5907

Abstract

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, pilihan antara litigasi kenegaraan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mekanisme arbitrase merupakan isu yang semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua mekanisme tersebut dalam menangani sengketa, dengan menitikberatkan pada pengaruh kompleksitas perkara terhadap preferensi pemilihan antara litigasi kenegaraan dan arbitrase. Dalam konteks hukum administrasi negara, sengketa seringkali melibatkan isu-isu yang kompleks dan beragam, yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme penyelesaian, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam konteks sengketa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi kasus arbitrase yang relevan.
Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/PDT/2021/PT AMB) Sari, Emmanuela Komala; Sugara, Maria Vianney Loudres; Evelyn, Silvia
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan penerapan dasar hukum oleh penggugat yang melakukan wanprestasi namun menggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan Putusan Banding Nomor 75/PDT/2021/PT AMB. Fokus kajian ini adalah dua rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk dan batasan wanprestasi serta PMH menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) bagaimana koherensi antara petitum yang diajukan dengan amar putusan, serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi legitimasi putusan tingkat banding. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa gugatan penggugat mengalami kekeliruan karena mendalilkan PMH padahal hubungan hukumnya bersumber dari perjanjian perdata. Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi justru menggugat pihak lain dengan dasar PMH, menyebabkan tumpang tindih konsep hukum dan ketidaktepatan konstruksi hukum. Pengadilan Negeri menolak gugatan karena tidak memenuhi unsur PMH, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tersebut dengan penilaian lebih mendalam mengenai kekeliruan formil konstruksi gugatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengklasifikasikan jenis sengketa serta menyusun dasar hukum gugatan, demi mewujudkan konsistensi antara posita, petitum, dan amar untuk menjamin kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Menghadapi Kesalahan Transfer Dana (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Indah Harini oleh Bank BRI KCK) Sari, Emmanuela Komala
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4614

Abstract

Kasus salah transfer menjadi perdebatan yang hangat dibahas, berhubung dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat dan semakin canggih. Penelitian ini dibuat guna mengetahui peraturan hukum yang berlaku bagi nasabah maupun pihak bank atas kasus kesalahan transfer. Pada kasus ini pihak nasabah yang menerima kesalahan transfer dana telah menunjukkan itikad baiknya untuk melapor namun pihak bank justru melaporkan nasabah yang membuat masalah ini terbawa ke pengadilan. Tidak ada Mens Rea yang dapat membuktikan bahwa Indah melakukan perbuatan seperti pada Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pihak nasabah yang dirugikan berhak mendapat perlindungan konsumen sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bank wajib memberikan pertanggung jawaban terhadap nasabah yang telah dirugikannya berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bahwa Bank telah melakukan kesalahan maka wajib terhadap bank tersebut untuk menanggung kekeliruan tersebut dan memberikan kompensasi kepada pihak penerima.
PTUN vs Arbitrase: Analisis Efektivitas Dalam Penyelesaian Sengketa Rasji, Rasji; Sugara, Maria Vianney Lourdes; Sari, Emmanuela Komala; Estellin, Emmanuella Audry
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5907

Abstract

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, pilihan antara litigasi kenegaraan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mekanisme arbitrase merupakan isu yang semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua mekanisme tersebut dalam menangani sengketa, dengan menitikberatkan pada pengaruh kompleksitas perkara terhadap preferensi pemilihan antara litigasi kenegaraan dan arbitrase. Dalam konteks hukum administrasi negara, sengketa seringkali melibatkan isu-isu yang kompleks dan beragam, yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme penyelesaian, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam konteks sengketa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi kasus arbitrase yang relevan.
Co-Authors Estellin, Emmanuella Audry Evelyn, Silvia Rasji, Rasji Sugara, Maria Vianney Loudres Sugara, Maria Vianney Lourdes