Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Wijaya, Niko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Problems and Legal Protection of Art Works in Non-Fungible Token (NTF) Practices Wijaya, Niko; Urbaniasi, Urbaniasi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.904

Abstract

This article analyzes the Non-Fungible Token, abbreviated NFT, which is a digital certificate that can be used to verify who owns certain assets in the world of crypto art, where this certificate represents ownership of authentic works of art. Non-Fungible Token (NFT) as a digital asset as well as several legal issues that arise related to NFTs, especially in the field of intellectual property law including copyright protection and legal construction of copyright ownership of NFTs. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. This study aims to find out how the legal problems in the practice of intellectual property development commercialization of non-fungible tokens (NFT) and how to protect works of art in the form of Indonesian non-fungible tokens (NFT). The results of this study indicate that although in Indonesia there are no specific regulations that explicitly regulate Non-Fungible Tokens (NFT), the rights of creators of works are generally protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but from an intellectual point of view property development, NFT presents the potential for the development and commercialization of works through digital media that has a wide reach and provides more optimal monetization opportunities.
Analysis of the Copyright Infringement Lawsuit Against Rachmawati Soekarno in Decision Number 305 K/PDT. SUS-HKI/2014 Wijaya, Niko; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2336

Abstract

Basically, the meaning of the film itself can be said to be a mass communication medium where the content can be related to vital ideas which of course are aimed at the audience and also carry a message. This is the meaning of the film as a work of cultural art being displayed. Therefore, it can be said that the film itself has several functions as a driver of creative work, an educational function and also an informational function. It can be said that because the function of this film is diverse, the function of the film is not only limited to entertainment. The holder of the economic rights or moral rights of the disputed Soekarno film script is Rahmawati but apparently her name was not included so that Rahmawati filed a lawsuit at the court in Central Jakarta against PT Multivisionfus and director Hanung Bramantyo that the basis of the lawsuit was copyright infringement of the copyright in Soekarno, created and directed by Hanung Bramantyo. In the first instance, the lawsuit filed by Rahmawati was explained in the decision of the Central Jakarta District Court that the lawsuit was granted and considered that there were indications of copyright infringement by not including Rahmawati's name and Soekarno's film script, which was committed by Multivision Plus. However, because the defendant did not agree with the decision given by the Central Jakarta court, a cassation was submitted to the supreme court and in the end the appeal was accepted by the supreme court and stated that the figure Soekarno was not someone's creation, but was a real figure who actually lived. and finally died.
Analisis Kedudukan Anak Angkat Sebagai Pancer Laki Laki Dalam Harta Waris dari Orang Tua Angkatnya Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional Wijaya, Niko
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1429

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki puluhan ribu pulau dari sabang hingga marauke, mengakibatkan Indonesia emiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama dan golongan sehingga menimbulkan keberagaman atau banyaknya adat istiadat. Dari keberagaman tersebut mengakibatkan tiap-tiap adat di daerah atau kepulauannya masing-masing memiliki hukum yang tidak tertulis atau yang dikenal sebagai hukum kebiasaannya masing-masing. Atau yang sekarang dikenal sebagai hukum adat. Fungsi dalam hukum adat ini tidak hanya mengatur perihal apa yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh tiap-tiap perilaku masyarakat, melainkan juga mengatur setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, perkawinan dan kematian tidak telepas dari peran hukum adat khususnya terkait dengan sistem kekeluargaan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda
Implikasi Perubahan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Sistem Outsourcing Wijaya, Niko; Lie, Gunardi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6363

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja membawa perubahan signifikan dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait dengan struktur alih daya (outsourcing). Amandemen ini menghilangkan batasan pada berbagai pekerjaan yang memenuhi syarat untuk alih daya, memberikan perusahaan lebih banyak kebebasan, tetapi secara bersamaan memperkenalkan ambiguitas hukum bagi mereka yang dipekerjakan melalui alih daya. Pekerja yang dialihdayakan mempertahankan hak-hak kerja penting seperti upah minimum dan tunjangan jaminan sosial, meskipun mereka mungkin mengalami penurunan stabilitas pekerjaan. Lebih jauh, pengalihan kewajiban utama dari perusahaan ke penyedia tenaga kerja dapat menciptakan tantangan bagi pekerja yang ingin memanfaatkan hak-hak mereka. Sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan menerapkan langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa pekerja dilindungi secara adil. Dengan demikian, sangat penting untuk mengubah peraturan dan meningkatkan transparansi dalam praktik alih daya untuk melindungi pekerja dari eksploitasi.
Co-Authors Lie, Gunardi Moody Rizqy Syailendra Putra Urbaniasi, Urbaniasi