Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Open Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Tanjungpura Legal Review
Avianti, Grace
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of Cracking Down on Violations of Notary Code of Ethics According to Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to the Notary Position Law Avianti, Grace; Putri, Dinda Arista; Franciska, Maria; Edward, Kent
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.770

Abstract

Notary is closely related to agrarian or land law. The notary also has the authority regarding the making of land deeds. Notary as a profession, of course, also has a code of ethics in the profession. The Notary Code of Ethics is a moral principle determined by the association of Indonesian Notary Associations based on the congress decision of the association / or determined and regulated in the laws and regulations governing this matter which apply to, and must be obeyed by each and all members of the association and all persons who carry out the duties and positions of a Notary. Regarding the code of ethics of the notary profession, it is contained in the Law on Notary Positions. This research will discuss the application of the Law on Notary Office (UUJN) in the prosecution of violations of the Notary's code of ethics. An example of the application of UUJN is in the case in Kudus where a Notary who issued a Sale and Purchase Deed was fraudulent in a house transaction. The types of sanctions that will be applied to the above cases are contained in Article 85 UUJN which can be categorized into types of administrative sanctions, namely temporary dismissal; honorable discharge and dishonorable discharge from office.
Penegakkan hukum tentang eskploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut uu nomor 35 tahun 2 Cang, Yiupy; Limanto, Maria Franciska; Edward, Kent; Avianti, Grace; Sugiawan, Fricila Anggitha
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i2.435

Abstract

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang kegiatan Eksploitasi anak menjadikan anak sebagai pengemis yang kerap terjadi di Indonesia.Eksploitasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan kejahatan eksploitasi anak, serta mengkaji suatu kendala-kendala penegakkan hukum yang ada dalam penegakkan hukum terhadap eksploitasi anak. metode analis yang digunakan yaitu metode penelitian sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil yang ada menunjukan bahwa tindakan ekspolitasi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Pemerintah sadar akan hal tersebut tetapi masih kurangnya penanganan pemerintah serta bantuan dari masyrakat sekitar. Oleh sebab itu pemerintah harus mempertegas hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak, dan pemerintahpun harusnya bisa lebih peka pada permasalahan ini.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK Avianti, Grace; Ismawatati, Sri; Nawas, Abu
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.77949

Abstract

Penelitian ini berfokus dengan rumusan masalah yaitu faktor apa yang menjadi penyebab   kejahatan   kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Pontianak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga di Kota Pontianak dan untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di dalam ruang lingkup rumah tangga di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan di dalam Skripsi ini adalah metode yuridis empiris dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa menurut data kasus yang ditangani PPA PM DP2KB3A Kota Pontianak pada tahun 2020 terjadi 8 kasus, 2021 ada 7 kasus, dan 2022 sejauh ini ada 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Sementara kasus kekerasan seksual anak dalam lingkup rumah tangga yang ditangani khusus daerah Kota Pontianak adalah pada tahun 2021 0 kasus, tahun 2022 3 kasus, dan 2023 baru tercatat 1 kasus. Bahwa banyak dari pelaku adalah keluarga dekat dari korban seperti ayah kandung, ayah tiri atau paman. Bahwa para pelaku memiliki kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan anggota keluarga lainnya. Bahwa para pelaku memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah. Bahwa kesimpulan dari penelitian Skripsi ini yang mana menjawab hipotesis yaitu yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga di Kota Pontianak adalah dikarenakan faktor internal yaitu pendidikan rendah dan faktor eksternal yaitu rumah tangga yang tidak harmonis dan ekonomi menengah kebawah.  
Analysis of Legal Protection Concepts for Workers in the Informal Sector Based on Indonesian Laws and Regulations: Analisis Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Sektor Informal Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Avianti, Grace; Lie, Gunardi
Academia Open Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12895

Abstract

General Background: Informal sector workers play a crucial role in Indonesia’s labor market yet remain highly vulnerable due to limited legal protection. Specific Background: Existing regulations—including the Manpower Act, Job Creation Law, BPJS Law, and Government Regulation No. 35/2021—primarily regulate formal employment, leaving informal workers without explicit safeguards. Knowledge Gap: Despite their dominant share in the workforce, the normative framework insufficiently addresses the unique characteristics of informal employment and the widespread misclassification practices used to avoid employers’ legal obligations. Aims: This study analyzes the legal concept of protection for informal workers and evaluates how judicial reasoning in Supreme Court Decision No. 1049 K/Pdt.Sus-PHI/2023 reinforces such protection. Results: Findings indicate fragmented regulations that normatively recognize worker rights but fail to provide comprehensive operational mechanisms, requiring judicial interpretation to uphold substantive justice. Novelty: This study highlights how the Supreme Court’s substantive approach—affirming factual employment elements over formal documentation—fills normative gaps and corrects lower-court formalism. Implications: Strengthening explicit legal recognition of informal workers, enforcing BPJS obligations, and standardizing judicial tests for employment status are essential to ensure equitable and inclusive labor protection in Indonesia. Highlights: The legal framework for informal workers remains fragmented and insufficient. The Supreme Court prioritizes factual employment elements over formal documents. Strengthened regulation is needed to ensure equitable protection for informal labor. Keywords: Legal Protection, Informal Workers, Employment Relationship, Supreme Court, Labor Regulation
Co-Authors Cang, Yiupy Edward, Kent Franciska, Maria Ismawatati, Sri Lie, Gunardi Limanto, Maria Franciska Nawas, Abu Putri, Dinda Arista Sugiawan, Fricila Anggitha