Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal Analysis of Cracking Down on Violations of Notary Code of Ethics According to Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to the Notary Position Law Avianti, Grace; Putri, Dinda Arista; Franciska, Maria; Edward, Kent
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.770

Abstract

Notary is closely related to agrarian or land law. The notary also has the authority regarding the making of land deeds. Notary as a profession, of course, also has a code of ethics in the profession. The Notary Code of Ethics is a moral principle determined by the association of Indonesian Notary Associations based on the congress decision of the association / or determined and regulated in the laws and regulations governing this matter which apply to, and must be obeyed by each and all members of the association and all persons who carry out the duties and positions of a Notary. Regarding the code of ethics of the notary profession, it is contained in the Law on Notary Positions. This research will discuss the application of the Law on Notary Office (UUJN) in the prosecution of violations of the Notary's code of ethics. An example of the application of UUJN is in the case in Kudus where a Notary who issued a Sale and Purchase Deed was fraudulent in a house transaction. The types of sanctions that will be applied to the above cases are contained in Article 85 UUJN which can be categorized into types of administrative sanctions, namely temporary dismissal; honorable discharge and dishonorable discharge from office.
Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Yasin, Yusuf Muhammad; Chandra, Selvin Matthew; Edward, Kent; Siarill, Jonathan Hervine; Gunardi, Ariawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4726

Abstract

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.
Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Yasin, Yusuf Muhammad; Chandra, Selvin Matthew; Edward, Kent; Siarill, Jonathan Hervine; Gunardi, Ariawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4726

Abstract

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.
Penegakkan hukum tentang eskploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut uu nomor 35 tahun 2 Cang, Yiupy; Limanto, Maria Franciska; Edward, Kent; Avianti, Grace; Sugiawan, Fricila Anggitha
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i2.435

Abstract

Dalam jurnal ini penulis membahas tentang kegiatan Eksploitasi anak menjadikan anak sebagai pengemis yang kerap terjadi di Indonesia.Eksploitasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan kejahatan eksploitasi anak, serta mengkaji suatu kendala-kendala penegakkan hukum yang ada dalam penegakkan hukum terhadap eksploitasi anak. metode analis yang digunakan yaitu metode penelitian sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil yang ada menunjukan bahwa tindakan ekspolitasi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Pemerintah sadar akan hal tersebut tetapi masih kurangnya penanganan pemerintah serta bantuan dari masyrakat sekitar. Oleh sebab itu pemerintah harus mempertegas hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak, dan pemerintahpun harusnya bisa lebih peka pada permasalahan ini.